PBNU Sebut Maslahat Keindonesiaan di Balik Usul Pilpres Tidak Langsung

Rab, 27 November 2019 | 11:45 WIB

Suasana pertemuan antara PBNU dan MPR RI di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). (Foto: NU Online/Suwitno)

Download PDF

Jakarta, NU Online

Salah satu usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada pertemuan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11) ialah pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh MPR dan tidak melalui mekanisme pemilihan langsung.

"Pemilihan presiden kembali kepada MPR itu keputusan Munas di Kempek waktu (presiden) masih Pak SBY Tahun 2012, Munas NU di Kempek Cirebon, (waktu itu ada) kiai-kiai sepuh ya waktu masih ada Kiai Sahal masih hidup, ada Kiai Mustofa Bisri juga," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Kiai Said mengatakan bahwa pertimbangan Munas NU dalam merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Menurutnya, biaya pemilihan secara langsung lebih mahal dibandingkan dengan pemilihan melalui MPR.

"Jelas sekali pemilihan presiden langsung itu high cost, terutama cost social, konflik yang sangat mengkhawatirkan, mengancam," ucap kiai yang juga Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan itu.

Kiai Said mencontohkan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019. Menurutnya, pelaksanaan pilpres kemarin memunculkan suasana yang tegang dan mengkhawatirkan bagi persatuan Indonesia.

"Kita tahu kemarin saja barusan kita lalui, betapa keadaan kita ini mendidih, panas, sangat-sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan. Ya untung, alhamdulillah, selesai tidak ada apa-apa, ya, tapi apakah setiap lima tahun harus seprti itu kita ini," terangnya.

Ia mengatakan bahwa Munas NU merupakan forum para kiai. Rekomendasi itu ditegaskan semata-mata untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Semuanya berpikir demi bangsa, demi rakyat. Tidak ada kepentingan politik praktis, gak, demi kekuatan, kesolidan, kesatuan dan persatuan," ucapnya.

Untuk diketahui, sejumlah pimpinan MPR RI itu berkunjung ke PBNU dalam rangka silaturahim kebangsaan dan safari pembahasan wacana amandemen Undang-undang Dasar 1945.

Selain Kiai Said, pada pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu diikuti oleh sejumlah pengurus harian PBNU, seperti H Mochammad Maksoem Mahfoedz, KH Imam Aziz, H Robikin Emhas, H Syahrizal Syarif, H Ing Bina Suhendra, H Aizzuddin Abdurrahman, H Andi Najmi, dan Suwadi D Pranoto. Sementara dari pimpinan MPR yang datang ialah Bambang Soesetyo, Ahmad Basarah, jazilul fawaid, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.

Pewarta: Husni Sahal

Editor: Syamsul Arifin

: Husni Sahal

Editor: A. Syamsul Arifin