Pembangunan Infrastruktur Didorong Sentuh Kecamatan dan Desa

Jum, 8 November 2019 | 10:00 WIB

Hasan Basri Agus. (Foto: NU Online/Rahman Ahdori)

Abdul Rahman Ahdori

Kontributor

Download PDF

Jakarta, NU Online

Infrastruktur menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Hadirnya infrastruktur berkualitas dinilai dapat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat tersebut.

Untuk merealisasikan hal itu anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI H Hasan Basri Agus mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sampai titik terpencil seperti di Kecamatan dan Desa seluruh Indonesia.

“Kalau bisa seluruh Kecamatan dan Desa sudah terhubung dengan infrasturktur agar atifitasnya nyambung. Dengan begitu potensi ekonomi akan sendirinya meningkat,” kata Hasan Basri Agus disela-sela kunjungannya ke Kantor NU Online di Jakarta Pusat, Jumat (8/11) siang.

Gubernur Jambi 2010-2015 ini mengungkapkan Komisi V DPR berkomitmen mengawasi seluruh proses pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Menurutnya, tugas pokok anggota DPR salah satunya adalah mengawasi sehingga pihaknya akan terus mengoptimalkannya.

“DPR akan menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah, tentu setiap tindakan dan perencanaan yang diputuskan pemerintah dewan akan mengawal,” tuturnya.

Alumni Pesantren As’ad Olak Kemang Jambi tahun 1975 ini optimis di pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, infrastruktur Indoensia semakin membaik. Selama ini, lanjutnya, infrasturktur telah terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Yang jelas saya pikir akan semakin baik lah, setiap tahun infra struktur kita akan meningkat apalagi di jama Jokowi,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, terutama di luar Jawa untuk mewujudkan Indonesia sentris, tak Jawa sentris.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memastikan pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan di periode kedua pemerintahannya. Namun harus pada periode kedua ini pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Menurut keterangan dari pihak Bappenas bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur pemerintah di periode 2020-2024 mencapai Rp 6.000 triliun. Kebutuhan dana ribuan triliun tersebut tentu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun bantuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Makanya kebutuhan lainnya harus melibatkan swasta atas dasar itulah Presiden Jokowi terus mencari cara agar pihak swasta terlibat dalam pembangunan di periode kedua ini. Yang pastti, pembangunan infrastruktur masih menjadi perangkat penting yang akan terus direalisasikan pemeritnah.

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Fathoni Ahmad

Editor: Patoni

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori