Nasional

Pengusaha dan Profesional Nahdliyin Bahas Keberpihakan Anggaran RAPBN 2020

Kam, 8 Agustus 2019 | 11:15 WIB

Pengusaha dan Profesional Nahdliyin Bahas Keberpihakan Anggaran RAPBN 2020

P2N) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung PBNU

Jakarta, NU Online
Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (8/8). FGD kali ini mengusung tema 'Mengukur Keberpihakan Anggaran dan Refleksi RAPBN 2020'.

Diskusi ini menghadirkan tiga pembicara, yaitu Deputi Pembangunan Pengembangan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi Sardjoko, anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, dan Staf Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Burhanuddin Saputu.

Pengurus P2N Witjaksono menyatakan, pengusungan tema tentang anggaran 2020 tidak terlepas dari inisiasi Wakil Presiden Indonesia terpilih KH Ma'ruf Amin yang menginginkan adanya terobosan dalam hal ekonomi. Kiai Ma'ruf menggaungkan arus baru ekonomi Indonesia untuk lebih memiliki keberpihakan kepada masyarakat miskin.

"Wacana-wacana ini akan terus kita bahas sebagai ukuran-ukuran fundamental bahwa negara ini harus ada keberpihakan kepada orang bawah (miskin) di dalam APBN," kata Witjak.

Menurut Witjak, sistem penerapan APBN yang selama ini ada perlu ditinjau ulang karena ekonomi Indonesia belum memiliki keberpihakan yang lebih kepada masyarakat yang ekonominya miskin. Sebaliknya, ia melihat selama ini yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari APBN adalah korporasi.

"Jangan hanya aksi-aksi korporasi yang besar yang hanya disokong keberpihakannya (oleh pemerintah), tapi harusnya keberpihakan ekonomi melalui arus social engineering menjadi social economy engineering. Inilah yang harusnya kita angkat terus ke permukaan, hingga menjadi sebuah aksi korporasi," ucapnya.

"Kalau selama ini banyak teman-teman yang mengeluh. Oke, kebijakan membuat insfrastruktur untuk ini, untuk itu, tapi yang kaya kan hanya korporasi," imbuhnya.

Oleh karena itu, sambungnya, perlu langkah-langkah yang tepat agar arus baru ekonomi Indonesia membuahkan hasil dari wacana besar yang akan disusun pada APBN 2020.

Pada kempatan itu, ia menyatakan, nantinya hasil dari diskusi ini akan dipublikasikan dan diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun anggaran. (Husni Sahal/Abdullah Alawi)