Penundaan Umrah, Sejumlah Biro Minta Pemerintah Ambil Langkah Solutif

Kam, 27 Februari 2020 | 21:30 WIB

Suasana di Madinah

Download PDF

Jakarta, NU Online
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan menutup sementara izin masuk untuk orang asing ke Arab Saudi, termasuk yang akan melakukan umrah dan berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinah. Kebijakan tersebut diumumkan Rabu (27/2) sebagai pencegahan merebaknya virus corona.

Sejumlah biro perjalanan haji dan umrah di Tanah Air mengeluhkan sikap Pemerintah Arab Saudi yang mengumumkan kebijakan tersebut secara mendadak. Pasalnya larangan penerbangan, idealnya diumumkan beberapa waktu sebelumnya, agar masyarakat menyiapkan diri.

Sekretaris Asosiasi Bina Haji dan Umrah (Asbihu) NU, Nashir Maksudi mengatakan pengumuman tersebut sangat mengejutkan. Untuk mengatasi kekecewaan para calon jamaah yang telah mendaftar dan menentukan jadwal keberangkatan umrah, pihaknya mengatakan akan menjadwalkan ulang perjalanan umrah jamaah.

Selain itu, "Kami meminta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini bersama," imbuh Nashir Maksudi.

Harapan serupa juga disampaikan Direktur PT Priaventura, H Luthfi Hermansyah. Luthfi mengakui biro haji dan umrah yang dikelolanya mengalami dampak langsung yang timbul akibat pelarangan sementara perjalanan umrah tersebut.

"Pertama, karena kebetulan tanggal 29 Februari besok ada pemberangkatan satu rombongan atau satu bus, 40 jamaah. Kemudian tanggal 5 Maret ada dua bus, sekitar 93 jamaah," terangnya.

Untuk menenangkan para calon jamaah yang batal berangkat, selain menyampaikan bahwa keberangkatan akan dilakukan penjadwalan ulang, Luthfi juga menjelaskan bahwa penghentian perjalanan umrah adalah karena kebjakan pemerintah.

Namun demikian, ia berharap Pemerintah Indonesia mengambil langkah solutif dan tetap memberikan perlindungan kepada jamaah. "Dari maskapai penerbangan sampai saat ini belum ada kepastian, jadi konsep penyelesaian seperti apa. Itu yang kami minta Pemerintah ikut memberikan solusi," kata Luthfi.

Solusi yang dimaskud, termasuk misalnya soal visa yang berlaku satu bulan. Luthfi berharap, saat dilakukan penjadwalan ulang, biaya visa bisa ditiadakan.

Ketua PBNU Bidang Kesehatan Syahrizal Syarif menilai larangan sementara masuknya warga asing ke Arab Saudi saat ini sebagai langkah yang tepat.

"Larangan ini kan tidak hanya untuk jamaah Indonesia, namun untuk seluruh jamaah dari negara mana pun. Arab Saudi melihat situasi peningkatan kasus baru di wilayah Timur Tengah dengan sumber dari Iran," kata Syahrizal Rabu (27/2) malam.

Menurutnya suatu negara berhak melakukan penutupan perbatasan, seperti dilakukan Pemerintah Irak atas perbatasan dengan Iran, pembatasan penerbangan, dan pelarangan memasuki wilayah teritorialnya dalam situasi wabah seperti ini.

Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Abdullah Alawi

: Kendi Setiawan

Editor: Abdullah Alawi