Bandung, NU Online
Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Hj Ineu Purwadewi Sundari. Kegiatan berlangsung di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (10/9).
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Jabar diminta hadir pada pelantikan PW Pergunu Jawa Barat masa khidmat 2018-2023. Bila tidak ada perubahan, pelantikan dilangsungkan Jumat (14/9) di Hotel Lingga.
“Rencananya pelantikan tersebut akan dihadiri sekitar 1.500 guru NU di Jawa Barat,” kata H Saepuloh.
Ketua PW Pergunu Jabar ini juga menyampaikan sejumlah kalangan sudah menyatakan untuk hadir. “Di antaranya Mendagri RI, H Tjahjo Kumolo, Ketua Umum PP Pergunu KH Asep Saifuddin Chalim dan Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Brigjen Pol Hamli,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, H Saepulloh menyampaikan agar pemerintah daerah membuat regulasi terkait standarisasi guru honor. “Juga jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi guru, baik itu honor yayasan maupun daerah,” ungkapnya.
Dalam pandangannya, masih banyak guru honor yang gajinya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan layak. “Bahkan sampai ada guru honor yang mendapatkan gaji tiga bulan sekali menunggu BOS (bantuan operasional sekolah, red) cair," tutur Saepuloh.
Lebih lanjut dirinya berharap pemerintah hadir memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi guru sesuai dengan amanat UU guru dan dosen.
Di luar itu, Saepuloh menyampaikan kegelisahannya terkait maraknya paham radikal dan intoleran di berbagai lembaga pendidikan yang ada di Jawa Barat. “Ini sangat berbahaya bagi peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Hj Ineu Purwadewi Sundari menyatakan kesiapannya hadir pada pelatikan Pergunu Jabar. Ia juga merespon baik apa yang disampaikan Pergunu terkait permasalahan pendidikan yang ada di Jawa Barat. (Awis Saepulloh/Ibnu Nawawi)