Pergunu Ragukan Paket Kebijakan Merdeka Belajar Tingkatkan Mutu Pendidikan

Jakarta, NU Online

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Aris Adi Leksono menyampaikan bahwa konten kebijakan merdeka bejar yang diluncurkan Mendikbud Nadiem Makarim tidak sebanding dengan istilahnya yang digunakan. 

 

"Istilah kebijakan merdeka belajar tidak sebanding dengan kontennya yang masih sangat normatif dan administratif, bahkan di pendidikan madrasah apa yang disampaikan Mendikbud sudah menjadi paket kebijakan dan sudah diuji coba," terang Aris di Jakarta, Rabu (18/12).

Aris menyebutkan, seperti sudah diketahui terdapat empat hal yang akan diatur dalam kebijakan merdeka belajar; yakni terkait penilaian ujian sekolah berbasis nasional (USBN) secara komprehensif, perubahan sistem UN, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan penerapan sistem zonasi yang lebih fleksibel.

Aris mempertanyakan, bagaimana akan meningkatkan mutu kalau mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran masih diukur dengan prosedur administratif. Buktinya ukuran guru yang baik masih diukur dengan kertas. "Padahal jauh lebih penting adalah membangkitkan ruhul mudarris, jiwa pendidik yang terus memberikan bimbingan, inspirasi, motivasi, teladan lahir batin bagi peserta didiknya," tegas Aris.

Kebijakan merdeka belajar menurutnya belum bisa menjamin akan meningkatkan mutu pendidikan Indoensia di masa yang akan datang. Pasalnya, ukuran guru merdeka saja masih sangat administratif.

 

"Guru merdeka bagi kami adalah mereka yang mampu memerdekakan dirinya dan orang lain. Guru yang mampu menumbuhkan jati diri ruhul mudarris untuk membimbing peserta didiknya," papar Aris yang juga Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

Aris berharap Mendikbud lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan terkesan percobaan dan pencitraan saja. Menurutnya kasihan masyarakat, karena hanya sebatas menjadi obyek eksperimen pemangku kebijakan yang tidak pernah ada hasil konkretnya.

 

 

Editor: Kendi Setiawan