Jakarta, NU Online
Pemerintah menetapkan cuti bersama saat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 berlangsung selama tujuh hari. Penetapan masa cuti bersama tujuh hari tersebut sesuai surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga menteri yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) Asman Abnur, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada 18 April lalu.
Pemerintah menetapkan cuti bersama bagi perusahaan swasta bersifat fakultatif. Pelaksanaan cuti bersama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Penetapan cuti bersama tersebut setelah pihaknya menerima aspirasi dari berbagai pihak baik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin).Â
“Cuti bersama ini kan cuti tahunan pekerja. Jadi sifatnya fakultatif sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaannya. Ketentuan lebih lanjut implementasinya akan ditetapkan oleh Kementerian terkait," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (7/5) pagi.
Penentuan cuti bersama, lanjut Menko Puan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang cuti bersama. Pada SKB Tiga Menteri tersebut ditetapkan cuti tambahan tiga hari pada tanggal 11,12 dan 20 Juni 2018. Total cuti bersama sebanyak tujuh hari, yaitu 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.Â
"SKB Tiga Menteri tetap berlaku sesuai ketentuan dan delapan poin akan ditindaklanjuti kementerian/lembaga. Empat Menko akan menindaklanjuti kepada kementerian bawahannya," kata Puan.
Menko Puan menambahkan keputusan untuk tetap mengacu pada SKB paling terbaru itu pun diambil setelah pemerintah menerima aspirasi berbagai pihak mulai mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
“Pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keamanan dan ketertiban. Tambahan cuti pun dinilai dapat membuat pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas sehingga menjadi kondusif,” kata Menko Puan.
Puan menambahkan cuti bersama 2018 akan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk silaturrahmi bersama keluarga yang berada di luar kota. “Pemerintah juga akan melakukan rekayasa lalu lintas sehingga memberi keamanan dan kenyaman warga masyarakat selama perjalanan mudi ke luar kota," katanya. (Red: Kendi Setiawan)
Â
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menata Pola Hidup Positif Pasca-Ramadhan
2
Khutbah Jumat: Meraih Pahala Berlimpah dengan Puasa SyawalÂ
3
Khutbah Jumat: Syawal, Menjalin Silaturahmi dan Memperkokoh Persatuan Bangsa
4
Hukum Mengulang Akad Nikah karena Grogi
5
Kalahkan Australia 1-0, Timnas Indonesia Berpeluang Lolos Fase Grup Piala Asia U-23 2024
6
Sejarah Awal Berdirinya Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon
Terkini
Lihat Semua
