Nasional

Soal Pro Kontra 'Lockdown', Lembaga Kesehatan PBNU Usulkan Pemerintah Ambil Jalan Tengah

Rabu, 18 Maret 2020 | 13:00 WIB

Soal Pro Kontra 'Lockdown', Lembaga Kesehatan PBNU Usulkan Pemerintah Ambil Jalan Tengah

NU bersatu padu menggerakan lembaga dan banom di semua tingkatan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat

Jakarta, NU Online
Kebijakan pemerintah yang belum melakukan lockdown kepada sejumlah wilayah terjangkit Covid-19 menuai pro dan kontra. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan lockdown menilai corona adalah virus yang mematikan. Jika tidak melakukannya, maka wabah akan semakin besar. Sementara pihak yang tidak sepakat, lockdown akan melumpuhkankan ekonomi masyarakat dan membutuhkan biaya yang sangat besar. 

Keuangan pemerintah tidak akan sanggup membiayai seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah terjangkit seperti untuk masyarakat DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Daerah-daerah tersebut memiliki penduduk yang sangat tinggi sehingga biaya yang harus dikeluarkan bisa memakan lebih dari Rp 1 triliun. 

Menurut Pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dr Muhammad Makky Zamzami, pemerintah penting mengambil jalan tengah di sela-sela desakan masyarakat. Bagi masyarakat, lockdown mungkin satu-satunya solusi, tetapi tidak dengan pemerintah. Sehingga pemerintah perlu banyak masukan dan saran agar kebijakan lockdown tidak berdampak munculnya masalah baru yang justru merugikan masyarakat secara menyeluruh. 

Ia menambahkan, kebijakan mengurangi kontak fisik antarmasyarakat adalah salah satu kebijakan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Langkah itu dalam rangka mencegah menyebarnya virus corona secara cepat di berbagai wilayah Indonesia.  Belum lagi penyesuaian kerja di rumah menjadi kebijakan penting dan berdampak positif untuk keselamatan masyarakat tersebut. 

"Jadi saya pikir kita ambil jalan tengah bahwa secara individu membatasi diri mengupayakan secara fleksibel seminim mungkin bisa kontak dengan orang lain.  Artinya penyesuaian kerja itu diperlukan akan mengurangi kontak fisik dengan orang lain," kata dr Makky kepada NU Online, Rabu (18/3).

Kemudian, tindakan preventif masyarakat di antaranya cuci tangan, pola hidup sehat, gizi seimbng, dan istirahat yang cukup juga termasuk jalan tengah yang saat ini sudah diintruksikan oleh pemerintah. Sehingga, meski goal nya belum mencapai angka maksimal setidaknya jalan tengah tersebut sudah memutus mata rantai penyebaran virus.

Memang, ucap dia, lokcdown adalah langkah yang paling tepat yang bisa diberlakukan pemangku kebijakan atau dalam hal ini pemerintah. Namun, pertimbangan mendalam dibutuhkan agar perangkat yang mendukung kebijakan tersebut benar-benar siap misalnya soal ketersediaan pangannya. Sebab, jika belum tersedia masyarakat akan mengalami kelaparan hebat dan memunculkan penyakit-penyakit baru. 

"Pertimbangan-pertimbangan ini perlu disampaikan juga, kita mungkin menuju ke arah sana sambil menunggu proses dan intinya sih saat ini kita harus saling-bahu membahu bukan malah saling komplain, bagaimana kita bisa bantu pemerintah, pemerintah kita juga menerima input yang baik dari kita," tuturnya. 

Paling penting, katanya, tindakan preventif diri sendiri oleh masyarakat perlu ditingkatkan karena masih ditemukan masyarakat yang tidak peduli terkait virus corona. Hal itu disebabkan oleh pengetahuan mereka yang minim serta akses informasi yang standar. 

Saat ini, lanjut dr Makky, NU bersatu padu menggerakan lembaga dan banom di semua tingkatan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Dia berharap pergerakan tersebut bisa berdampak positif kepada langkah-langkah pencegahan dan dilakukan langsung oleh masyarakat.

"Kami menyebarkan informasi. Tujuannya bukan buat panik tetapi agar waspada, ketika sudah waspada insyallah tidak panik," pungkasnya. 

Pewarta : Abdul Rahman Ahdori
Editor : Abdullah Alawi