Opini

Kilas NU dan Politik

Sen, 16 Juni 2014 | 07:01 WIB

Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisasi sosial keagamaan (jam’iyah) terbesar di Indonesia. Awal kelahiran NU sendiri tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dua faktor utama, yakni realitas ke-Islaman dan realitas ke-Indonesia-an. pada realitas ke-Islaman NU lahir sebagai suatu wadah bergabungnya para ulama dalam memperjuangkan “tradisi pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia”. <>

NU dilahirkan oleh ulama pesantren sebagai wadah persatuan bagi para ulama serta para pengikutnya, guna mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, dalam realitas ke-Indonesiaan, kelahiran NU merupakan bagian dari pengaruh politik etis yang diterapkan Belanda dalam konteks perjuangan mewujudkan kemerdekaan.

Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik. Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi non politik, tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi.

Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi didalamnya. Dan hal tersebutlah yang telah menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang bernama sama, yaitu NU. Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas dilingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya.

Melihat sejarah diatas, dapat dikatakan bahwa NU memiliki pengalaman dan basis politik yang kuat. Namun, pada tahun 1983, atas hasil Munas ke-86, telah diputuskan bahwa NU sudah tidak lagi berkecimpung didalam politik dan menjadi organisasi keagamaan yang murni. Tetapi perlu diketahui bahwa hal tersebut tidak menghilangkan status NU sebagai organisasi massa yang besar dan solidaritas massa yang kuat. Hal tersebut terbukti pada pemilu pasca orde baru tahun 1998, dimana pada pemilu 1998, PKB yang merupakan partai baru dan partai yang menjadi wadah berpolitik warga NU, memperoleh suara yang cukup besar.

Kesatuan suara warga NU untuk memilih PKB sebagai wadah berpolitiknya tidak berlangsung lama, karena pada pemilu 2009, PKB mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik internal antar para elite yang ada didalam tubuh PKB, dan kemudian berakibat pada perpecahan di basis masa PKB khususnya warga NU. Seperti yang telah diketahui bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga kekuatan NU, yaitu Kiai, Pesantren, dan aktor politiknya.

Konflik kepentingan sebenarnya tidak hanya terjadi di masa PKB. Pada saat NU masih berkecimpung dalam dunia politik konflik kepentingan juga sering terjadi, seperti pada saat NU masih bergabung dengan Masyumi dan PPP. Dan sebenarnya,  karena hal-hal tersebutlah NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926. NU merasa bahwa dengan terlalu asyik dalam politik, NU telah melalaikan tugas-tugas sosial keagamaan dan pendidikan. Orientasi praktis yang serba politis itu mengakibatkan NU terjerumus kedalam pola yang serba taktis politis untuk memperebutkan keuntungan politik yang sifatnya hanya sementara. Sikap dan tindakan NU selalu dikaitkan dengan orientasi untung rugi dari segi kepentingan politik semata. Selain itu, dengan terjun ke dalam politik, NU takut akan kehilangan tujuan utamanya, yaitu mempersatukan umat Islam ke dalam suatu wadah yang bernama NU, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam politik.

Oleh karena itu, pada pemilu 2014 NU tidak lagi menjadi alat pencapai kepentingan para elite-elite politik, yang hanya memanfaatkan kekuatan solidaritas massa NU. Dan menjadikan warga NU yang berada dibawah tercerai berai karena kepentingan para aktor politiknya.


Izzato Millati, pengajar di Pondok Pesantren Putri Alkenaniyah, Pulomas, Jakarta Timur. Alumni hubungan internasional UMY dan Pascasarjana Fisip UI. 

 

Gambar: Partai politik peserta pemilu 1971, NU nomer 3.