Anggota Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Bencana La Nina

Jakarta, NU Online

Sejak beberapa waktu yang lalu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi terjadinya fenomena alam La Nina. BMKG menyebut La Nina telah berlangsung sejak Oktober hingga Maret 2021 mendatang. 

La Nina merupakan fenomena iklim global ditandai adanya anomali suhu muka air di Samudera Pasifik. Pada fenomena alam tersebut suhu muka air akan lebih tinggi mencapai minus 1 derajat celcius. 

Dampak La Nina jelas berdampak terhadap Indonesia sebab suhu muka air lautnya cenderung hangat. BMKG mengungkapkan, puncak La Nina mulai terasa pada bulan Desember hingga Februari 2021

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anggia Ermarini meminta kepada pemerintah untuk bersikap terkait La Nina. Kata dia, antisipasi sangat penting diperkuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

“Saya meminta pemerintah segera miliki estimasi, prediksi yang akan muncul akibat La Nina. Semua harus direspons agar masyarakat bisa menghadapi La Nina secara baik,” kata Anggia Ermarini yang juga Ketum PP Fatayat NU ini, Kamis (5/11). 

Menurut Anggia, pemerintah tidak bisa diam saja, harus mempersiapkan agar bencana alam yang diakibatkan oleh La Nina bisa dikendalikan. Pengendalian itu tentu memiliki tujuan agar tidak muncul adanya korban jiwa. 

“Saya pikir begitu, agar dampak bencana alam ini tidak memakan banyak korban,” tuturnya.

Berbeda dengan Ketum Fatayat NU, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU), Muhammad Ali Yusuf mengatakan, yang juga harus mewaspadai adanya dampak La Nina adalah masyarakat.  

Warga, kata dia, harus segera mewaspadai dampak alam yang ditimbulkan oleh La Nina seperti angin kencang dan curah hujan yang semakin meningkat dan berpotensi menyebabkan terjadinya banjir dan longsor.    

Menurut Ali Yusuf, deteksi dini dapat dimulai secara bersama-sama oleh masyarakat dengan mengecek kondisi tanah atau tanda-tanda lain yang mengarah ke longsor. Jika kondisi telah mengkhawatirkan, masyarakat dapat mengungsi ke daerah yang dinilai lebih aman untuk berlindung.   

"Kalau daerah lereng itu pasti longsor atau banjir bandang. Karena lereng kan tidak kuat menahan air," kata dia.

Tak hanya itu, kondisi hutan Indonesia yang gundul menjadi persoalan mengapa potensi longsor dan banjir bandang di Indonesia sangat tinggi. Padahal jika pegunungan atau lereng terdapat pepohonan yang rindang maka akan memperkuat struktur tanah dan mencegah terjadinya longsor.   

"Bareng-bareng melihat daerah sekitarnya, sering-sering melakukan pengecekan di daerah. Bahwa ketika terjadi hujan deras paling tidak harus menjadi tanda awal, masyarakat dalam bahasa kebencanaannya itu harus proaktif terhadap sistem pendeteksian dini," ujar dia menegaskan. 

Selanjutnya, koneksi antarwarga yang tinggal di lereng dengan warga yang ada di dataran rendah diupayakan berjalan dengan maksimal.

 

Tujuannya supaya ketika ada kejadian yang berpotensi mengakibatkan longsor atau banjir dapat segera siagakan. Persoalan itu, kata Ali Yusuf, menjadi sesuatu hal yang harus didahulukan.    

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Fathoni Ahmad