Anggota Komisi VII DPR: PPKM Darurat Membebani Ekonomi Masyarakat
-
Aru Lego Triono
- Kamis, 15 Juli 2021 | 09:15 WIB
Jakarta, NU Online
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ratna Juwita Sari menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di awal semester kedua tahun 2021 ini membebani pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, PPKM Darurat akan membuat belanja masyarakat semakin turun. Padahal sebelumnya pun pertumbuhan ekonomi di masyarakat memang masih sangat rendah.
Ia menilai pemerintah belum memiliki kepekaan atau sense of crisis terhadap persoalan yang dialami masyarakat. Ratna berharap agar pemerintah segera melakukan tindakan khusus yang dapat menjaga perputaran ekonomi, terutama di sektor riil.
“Untuk masyarakat kita yang sudah secara kesehatan itu merasa panik dengan adanya panic buying atau pun panic selling oleh alat-alat kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, mereka harus ditambah lagi beban-beban selama PPKM, mereka tidak dapat melaksanakan sektor ekonomi mereka secara normal,” jelas legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dapil Jawa Timur IX itu, dilansir dari situs resmi DPR RI, pada Rabu (14/7).
Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk segera mengawal sektor-sektor terdampak pandemi Covid-19, khususnya di sektor transportasi, pariwisata, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, hingga kini banyak masyarakat yang terdampak karena mengalami kesulitan mengakses jaring-jaring pengaman pemerintah.
“Nah kan ada dispute (perselisihan) di situ, sehingga ada skema-skema lanjutan yang akan mempermudah penyerapan yang sudah dipersiapkan pemerintah dalam hal (menyelamatkan sektor-sektor terdampak) ini,” terang Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.
Sebagai informasi, dalam rapat kerja DPR RI bersama Kemenkeu RI dan Bank Indonesia pada Senin (12/7), disampaikan bahwa pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif. Terutama dalam hal penerimaan pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kemenkeu juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berkisar antara 3,7 persen hingga 4,5 persen apabila PPKM berlangsung lebih panjang. Proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen.
Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Fathoni Ahmad
Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.
Terkait
Parlemen Lainnya
Rekomendasi
topik
Opini
-
- Ahmad Rifaldi | Sabtu, 3 Jun 2023
Kritik Sayyid Usman soal Nasab dan Pandangannya tentang Ahlul Bait
-
- Muhammad Syakir NF | Jumat, 2 Jun 2023
Kesetaraan di Pesantren dalam Film Hati Suhita
-
- Arief Rosyid Hasan | Kamis, 1 Jun 2023
Ekologi Spiritual: Merawat Jagat, Mereformasi Bumi
Berita Lainnya
-
Pertamina Dukung Penyelenggaraan 'Lagi-Lagi Tenis' Bersama Rans Entertainment
- Nasional | Ahad, 4 Jun 2023
-
Pemangku Kepentingan Bidang Ketenagkerjaan Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- Ketenagakerjaan | Kamis, 1 Jun 2023
-
Ajang Inovasi 2023, Pertamina Catat Penciptaan Nilai Hingga Rp12 Triliun
- Nasional | Kamis, 1 Jun 2023
-
Polteknaker Harus Terus Berinovasi Wujudkan SDM Unggul
- Ketenagakerjaan | Rabu, 31 Mei 2023
-
Langkah Pertamina Siapkan SDM untuk Transisi Energi
- Nasional | Rabu, 31 Mei 2023
-
Indonesia Dukung Reformasi Ketenagakerjaan Negara-negara Timur Tengah di Bidang Penempatan Tenaga Kerja
- Ketenagakerjaan | Selasa, 30 Mei 2023
-
Menaker Jelaskan Pentingnya Keberadaan LKS Tripnas dan Depenas
- Ketenagakerjaan | Selasa, 30 Mei 2023
-
Menaker Imbau Masyarakat Lebih Selektif Memilih Informasi Kerja di Luar Negeri
- Ketenagakerjaan | Ahad, 28 Mei 2023
-
Kemnaker Optimis UU PPRT Mampu Tekan Pelanggaran PRT
- Ketenagakerjaan | Sabtu, 27 Mei 2023