Nilai Tukar Petani Tumbuh, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Investasi

Jakarta, NU Online

Pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Di saat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia turun hingga 5,32 persen pada kuartal II 2020 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian justru tumbuh hingga 16,24 persen.

Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Abdul Muhaimin Iskandar menilai pemerintah perlu menaruh perhatian pada sektor tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan peningkatan investasi dan pemberian insentif.

“Pertumbuhan sektor pertanian patut kita dukung dengan meningkatakan investasi dan memberikan banyak insentif," kata Muhaimin pada Jumat (7/8) sebagaimana rilis yang diterima NU Online.

Peningkatan investasi pemerintah, menurutnya, dapat dilakukan melalui pemberian kredit pertanian, meningkatkan pendaaan penelitian dan pengembangan pertanian, intensifikasi penggunaan teknologi pertanian, hingga peningkatan jumlah angkatan petani-petani baru.

Sementara itu, pemberian banyak insentif kepada petani diperlukan mengingat kenaikan nilai tukar petani (NTP) pada Juli 2020 belum sepenuhnya menguntungkan petani di Indonesia saat ini. Tidak meratanya infrastruktur, khususnya untuk mengangkut hasil panen dan panen raya yang berbarengan menjadi di antara sebabnya.

"Ini masalah selalu berulang. Harus ditemukan mekanisme penyerapan dan distribusi yang baik supaya tidak ada penumpukan saat panen," kata pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Karenanya, ia menegaskan kepada pemerintah harus mencari terobosan baru dalam rangka improvisasi pada aspek distribusi hasil pertanian.

Pemerintah juga, lanjutnya, diharapkan dapat menyerap hasil produksi petani dengan harga yang layak sehingga dapat mendongkrak NPT petani, khususnya sub sektor tanaman pangan dan holtikultura.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Ami itu juga mengatakan pertanian merupakan sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Perubahan orientasi pertanian di Indonesia harus diarahkan pada konsep kedaulatan pangan sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan telah menjadi visi pemerintahan. 

“Prinsip-prinsip kedaulatan pangan juga sudah sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi petank dan rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan tanpa tergantung importasi," katanya.

Distribusi lahan melalui program reforma agraria dan diversifikasi pangan, menurutnya, justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini. "Hal ini sekaligus dapat menjadi solusi di tengah krisis pangan disaat pendemi Covid-19 seperti saat ini," pungkas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Di saat pertanian disebut menjadi sektor utama penopang produk domestik bruto yang tumbuh mencapai 2,19 persen pada kuartal II 2020, empat sektor lainnya malah tumbuh negatif, yakni industri (-6,19 persen), perdagangan (-7,57 persen), konstruksi (-5,39 persen) dan pertambangan (-2,72 persen). Kontribusi pertanian pun meningkat dari 13,57 persen pada kuartal II 2019 menjadi 15,46 persen pada kuartal II 2020.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad