Panen di Depan Mata, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Batalkan Impor Beras

Jakarta, NU Online

Masa panen sudah di depan mata. Tidak lagi ada alasan bagi pemerintah untuk tetap melakukan impor beras pada tahun ini. Menurutnya, jika impor tetap dilakukan sangat tidak masuk akal.

"Sangat tidak masuk di akal jika impor dilakukan saat petani sudah akan menghadapi momen panen musim tanam I (MT I) yang biasanya lebih banyak menghasilkan, di April dan Mei ini. Alasan apapun, rasanya itu di luar nalar kita semua," ujar Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anggia Erma Rini pada Jumat (12/3), sebagaimana dilansir Radar Bangsa.

Karenanya, Anggi dengan tegas meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras satu juta ton tahun ini. Pasalnya, rencana tersebut akan membuat harga beras jatuh dan hasil panen bisa tidak terserap semua.

"Rencana itu bukan hanya bakal membuat harga beras di tingkat petani jatuh, namun juga lebih buruk lagi, yakni kemungkinan tidak terserap di tengah masuknya musim panen saat ini," ujar Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.

Anggi menjelaskan bahwa masa panen petani dalam beberapa hari ini tentu akan membuat stok beras lebih banyak dari waktu normal, meskipun memang diperkirakan tidak semua dalam kondisi baik.

 

Menurutnya, ada sebagian hasil panen yang memiliki kandungan air lebih banyak tentu sangat memungkinkan. Namun, hal yang pasti adalah impor membuat harga beras petani bisa jatuh.

"Bisa jadi curah hujan tinggi saat ini berpengaruh pada hasil panen. Namun, kita tidak bisa menerima alasan pemerintah bahwa impor untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan stok di Bulog. Juga alasan karena untuk kebutuhan bansos. Bukankah itu bisa dioptimalkan dari hasil panen petani domestik kita?" tegas perempuan kelahiran Sragen 45 tahun lalu itu.

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur VI ini berjanji akan meminta klarifikasi langsung Menteri Pertanian terkait rencana impor.

 

"Jika impor beras juga terkait dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, maka kami akan mendorong teman-teman di komisi lain agar ikut mengerem rencana mitra kerjanya," ujarnya.

Anggi menegaskan bahwa ikhtiar peningkatan produksi dalam negeri memang harus terus diperkuat. Namun, hal itu juga lebih baik diimbangi dengan pemanfaatan potensi beras dalam negeri yang ada.

 

"Sebelum terlambat, dan akan makin menyengsarakan petani kita, pemerintah harus membatalkan rencana kebijakan yang jelas-jelas tidak pro-rakyat ini," tandasnya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad