IMG-LOGO
Munas-Konbes NU 2019
MUNAS-KONBES NU 2019

Jelang Munas-Konbes, PBNU Silaturrahmi ke Kompas Group

Rabu 13 Februari 2019 19:45 WIB
Bagikan:
Jelang Munas-Konbes, PBNU Silaturrahmi ke Kompas Group
PBNU adakan kunjungan ke Kompas Grup
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkunjung ke Kompas Group di Jalan Palmerah Selatan, Gelora, Kota Jakarta Pusat, Rabu (13/2). Kunjungan tersebut merupakan rangkaian agenda silaturrahmi ke media-media nasional untuk mensukseskan Munas-Konbes NU.

Tiba di lokasi, PBNU yang diwakili Ketua PBNU H Eman Suryaman, Robikin Emhas, dan H Marsudi Syuhud ini disambut Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy dan sejumlah wartawan Kompas.

Kunjungan PBNU ke Kompas Group juga bermaksud meminta pihak Kompas untuk turut mensukseskan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat.

"Sengaja kami datang ke sini karena adanya Munas dan Konbes NU yang  akan diadakan 27 Februari ditutup tanggal 1 Maret," kata Marsudi Syuhud.

Marsudi menyampaiakan bahwa Munas-Konbes NU rencananya dibuka oleh Presiden H Joko Widodo. "Insyaallah dibuka 27 (Februari) oleh Presiden," ucapnya.

Marsudi mengemukakan tentang agenda Munas yang membahas sejumlah persoalan melalui bahtsul masail. Bahtsul masail terbagi menjadi tiga komisi: komisi maudluiyyah, komisi waqiiyyah, dan komisi qanuniyah. Sementara dalam Konbes NU akan membahas tentang organisasi, program dan rekomendasi untuk pemerintah.

Pada forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU ini juga rencananya mendatangkan sejumlah ulama dari Timur Tengah untuk menyampaikan tentang pengalaman konflik yang terjadi di negaranya agar Indonesia terhindar dari konflik serupa.

"Jangan sampai Indonesia itu terpancing kaya di sana (Timur Tengah)," ucapnya

Sementara Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Mardiana Pambudy mengaku mendukung kegiatan Munas-Konbes NU. Sebab bagi Ninuk, prinsip-prinsip yang ada di NU sejalan dengan Kompas, seperti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpaham moderat, dan toleran.

"Jadi dengan prinsip-prinsip dasar itulah makanya Kompas sejalan dengan prinsip-prinsipnya NU, maka Insyaallah harian Kompas, tv Kompas, dan Kompas.com akan mendukung suksesnya acara ini," ucapnya.

Setelah pertemuan ini, pihaknya mengaku akan langsung koordinasi dengan tim, dari mulai wartawan yang akan diberangkatkan ke acara hingga teknis keberangkatannya. (Husni Sahal/Muiz)
Tags:
Bagikan:
Rabu 13 Februari 2019 10:30 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Sepanjang Nilai Universal Terakomodasi, UU Sudah Bisa Dikatakan Islam
Sepanjang Nilai Universal Terakomodasi, UU Sudah Bisa Dikatakan Islam
foto: ilustrasi
Jakarta, NU Online
Indonesia memang belum menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Tapi hal ini tidak menutup hukum di Indonesia disebut sebagai hukum yang islami. Mengutip Abdurrazzaq al-Sanhur, Muhammad Sofi Mubarok menjelaskan bahwa selama nilai universal masih terakomodasi dalam hukum tersebut, ia bisa dikatakan Islam.

"Sepanjang suatu undang-undang mengadopsi nilai-nilai universal yang diakui kalangan Muslim dan Non-Muslim, seperti keadilan, kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta undang-undang tersebut memuat kemaslahatan umat manusia, maka undang-undang tersebut sudah dikatakan Islam," terang penulis buku Kontroversi Dalil-dalil Khilafah itu sebagaimana dikutip dari tokoh Mesir yang turut menyusun Qanun Madani (Undang-Undang Sipil) Mesir pada tahun 1930-an itu, kepada NU Online pada Selasa (12/2).

Dengan pernyataan di atas, Sofi mengungkapkan bahwa pembuatan hukum Islam menjadi hukum positif harus didasarkan pada nilai yang universal dari ajaran Islam itu sendiri.

"Di sinilah harusnya kita memaknai gagasan formalisasi syariah, kanunisasi hukum Islam, kodifikasi hukum Islam, atau apapun namanya, harus berangkat dari substansi ajaran Islamnya yang universal," jelas Sofi.

Sehingga, lanjutnya, berbagai hukum itu tidak melulu ditafsirkan suatu undang-undang atau aturan, misalnya, diawali dengan "qala Allahu ta'ala kadza....", "qala an-nabiyyu kadza...", "qala al-Syafi'iy kadza...".

"Belum lagi penggalian hukum dari Al-Qur'an dan hadits harus melalui berbagai tahapan yang tidak mudah," lanjutnya.

Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu menceritakan, pada era Dinasti Abbasiyah dulu, Khalifah Ja'far al-Manshur yang berkuasa pada saat itu pernah meminta Imam Malik bin Anas untuk menjadikan al-Muwaththa' sebagai konstitusi negara. Namun, permintaan tersebut ditolak karena pemahaman keagamaan sangat berkembang saat itu.

"Yang penting, nilai-nilai hukum Islam dapat kita temukan dalam setiap kebijakan dan peraturan yang ada. Itu merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Kekurangannya tinggal kita benahi," ujar Sofi.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa istilah 'darul kufr' tidak tepat bagi Indonesia. Istilah 'darul kufr tak tepat disematkan kepada NKRI," pungkasnya.

Untuk diketahui, tidak semuanya hukum syariat dapat diberlakukan di Indonesia akan menjadi pembahasan dalam forum bahtsul masail maudluiyah pada Musyawarah Nasional 2019 Nahdlatul Ulama yang akan digelar pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret mendatang di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. (Syakir NF/Muiz)
Rabu 13 Februari 2019 9:0 WIB
MUNAS-KONBES NU 2019
Pemuda di Sekitar Pesantren Siap Sukseskan Munas NU
Pemuda di Sekitar Pesantren Siap Sukseskan Munas NU
Persiapan panitia lokal Munas dan Konbes NU di Kota Banjar
Kota Banjar, NU Online
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat menarik perhatian banyak kalangan, di antaranya pemuda sekitar pesantren Miftahul Huda Al-Azhar di Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar menyiapkan parkir untuk para kendaraan tamu.

Ketua Satuan Koordinasi Rayon Banser (Satkoryon) Pataruman Asep Deni Cahyadi mengatakan bahwa puluhan pemuda di wilayahnya menyatakan siap memberikan pelayanan parkir yang aman dan tertib selama Munas dan Konbes NU berlangsung.

"Mereka siap menyediakan lahan parkir yang cukup luas dan menjaga keamanan kendaraan, baik milik tamu ataupun pengunjung pada acara Munas NU," katanya kepada NU Online, Selasa (12/2).

Asep yang juga menjadi Koordinator Keamanan di wilayah tersebut menerangkan bahwa dirinya bersama pemuda tidak hanya mengamankan kendaraannya saja, namun helm juga akan disediakan tempat khusus, sehingga tamu ataupun pengunjung merasa nyaman dan aman.

"Tidak hanya kendaraan, helm pun akan kami siapkan tempat khusus, karena kerap dijumpai diparkiran kehilangan helm, maka dari itu kami siapkan tempat khusus," terangnya.

Selain itu, Asep telah membentuk tim guna mengantisipasi adanya copet. Menurutnya, selama berlangsungnya kegiatan Munas akan dihadiri oleh ribuan orang dari  di tanah air ada juga perwakilan dari Luar Negeri. Sehingga, dengan membentuk tim ini dirinya berharap tidak ada yang kecopetan selama kegiatan berlangsung.

"Biasanya kalau acara yang dihadiri oleh banyak orang tidak menutup kemungkinan adanya copet, kami bentuk tim untuk mengantisipasinya," tuturnya. 

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang berlangsung di salah satu pesantren di Kota Banjar Jawa Barat dihadiri Presiden Joko Widodo akan digelar mulai tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 2019. (Wahyu Akanam/Muiz)

Senin 11 Februari 2019 20:45 WIB
MUNAS KONBES NU 2019
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Lahir dari Banyaknya Korban
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Lahir dari Banyaknya Korban
Jakarta, NU Online

Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Riri Khariroh mengemukakan pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.

Menurut Riri, kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dengan jenis-jenisnya yang beragam, seperti intimidasi, eksploitasi seksual, dan pemaksaan pelacuran. 

“Kekerasan seksual di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan jenisnya semakin bervariasi. Terakhir, pengaduan-pengaduan yang ada berbasis siber,” kata Riri seusai mengisi Focus Group Discussion (FGD) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Namun, sambungnya, hingga saat ini perlindungan terhadap korban kekerasan seksual masih belum maksimal dan tidak adanya payung hukum yang melindungi beberapa jenis kekerasan seksual.

“Itu (payung hukum yang ada) hanya perkosaan, itu pun dalam makna yang sangat sempit, terus kemudian pencabulan, tapi jenis-jenis kekerasan seksual yang lain tidak ada,” ucapnya.

Sehingga, menurutnya, ketiadaan payung hukum tersebut berdampak pada sejumlah kekerasan seksual yang terjadi tidak dapat dijerat secara hukum.

Kehadiran RUU ini sendiri disebutnya berbasis pada suara korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan, katanya, menerima banyak laporan dari korban kekerasan seksual, yang kemudian didokumentasikan oleh pihaknya dan lembaga-lembaga lain terkait pelayanan perempuan yang menjadi korban. 

“Jadi sebenarnya, RUU ini betul-betul berbasis kepada pengalaman dari korban. Ini adalah suara korban, yang kemudian diramu untuk menjadi RUU,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya, hingga kini Undang-Undang yang ada lebih fokus terhadap pelaku dan mengabaikan nasib korban. Atas dasar itu, RUU ini juga memberikan fokus tentang pemulihan korban.

“(UU yang ada) abai terhadap hak-hak korban, apalagi kekerasan seksual. Misalnya, ya udah pelaku perkosaan dipenjara. Tapi nasib korban seperti apa? Banyak korban perkosaan yang sekolah dikeluarkan dari sekolah karena dianggap menimbulkan aib. Kalau hidup di desa diusir dari desa. Itu terjadi secara massif, banyak sekali. Nah, di RUU ini, pasal pemulihan korban ini kemudain menjadi aspek dari enam elemen kunci yang kita tekankan,” terangnya.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam RUU ini, ialah tentang pencegahan. Ia mengemukakan bahwa pihaknya cukup banyak memberikan isi terhadap pasal dalam pencegahan di RUU ini.

Melalui RUU ini, pihaknya ingin agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi dan masyarakat Indonesia dapat menghargai hak-hak perempuan.

“Kita tidak ingin kekerasan seksual terus-menerus terjadi dan bagaimana ke depan, masyarakat Indonesia lebih menghargai hak-hak perempuan agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terjadi lagi,” ucapnya. (Husni Sahal/Ahmad Rozali)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG