IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Mereplikasi Keberhasilan Program NU di Daerah

Sabtu 2 Desember 2017 16:0 WIB
Bagikan:
Mereplikasi Keberhasilan Program NU di Daerah
Inovasi program yang dilakukan struktur NU di sejumlah daerah dalam bidang ekonomi menunjukkan hasil yang bagus. Di antara yang cukup sukses adalah program penggalangan dana di PCNU Sragen Jawa Tengah yang berhasil mendapat miliaran rupiah dari donasi masyarakat. Dengan kreativitas yang dilakukan, mereka berhasil memberdayakan masyarakat sekitarnya. Kisah sukses program tersebut ditampilkan di arena munas dan konbes NU 2017 di Lombok.

Keberhasilan program tersebut sangat penting untuk dapat direplikasi ke NU di daerah lainnya. Dengan demikian, akan terjadi kemajuan NU secara serentak di seluruh Indonesia. NU di wilayah Indonesia lainnya tidak perlu mengalami kegagalan karena sudah ada model yang bisa mereka terapkan. 

Model bisnis waralaba kini sudah marak di seluruh dunia. Contoh yang paling gampang dan terlihat sehari-hari adalah gerai minimarket yang menjamur di seluruh pelosok Indonesia atau restoran siap saji dengan merk internasional yang menggurita di berbagai kota besar di seluruh dunia. Dengan sistem ini, terdapat sistem baku yang bisa diterapkan di mana saja. Jika kita pergi ke minimarket atau restoran berjejaring, kita akan mendapatkan pelayanan standar. Semuanya terkelola dengan baik.

Untuk melakukan koordinasi antar-wilayah yang sangat kuat kini sudah relatif mudah. Kini sudah tersedia teknologi yang mampu secara real time dan mengolah data-data tersebut dengan beragam bentuk analisis untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan program-program yang dijalankan itu.

Sesungguhnya, banyak PWNU, PCNU, atau MWCNU telah berusaha membuat sejumlah program untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu yang sering dicanangkan tetapi gagal dalam pelaksanaan adalah program penggalian dana ke masyarakat. Hitung-hitungan di atas kertasnya adalah, ada sekian banyak warga NU dan hanya dengan iuran seribu atau dua ribu per bulan, akan terkumpul sekian banyak uang, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Toh, realitas di lapangan tak semudah dengan apa yang direncanakan di atas kertas. 

Program yang terbukti sukses tersebut tentu telah melewati berbagai kesulitan yang mungkin telah dihadapi oleh cabang-cabang NU lainnya yang kurang berhasil. Karena itu, jika ada standar manajemen yang bisa dibuat baku dalam program-program penggalangan dana, kemudian ada mekanisme pendampingan dan kontrol, akan ada peningkatan peluang keberhasilan. 

Yang penting untuk diperhatikan adalah sumber daya manusia yang akan mengelola unit-unit usaha tersebut. Kebanyakan aktivis NU adalah orang-orang yang pola pikirnya adalah mengabdikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk pemberdayaan masyarakat. Mereka terbiasa mengelola dana yang didapat dari donatur dan kemudian menghabiskannya untuk tujuan-tujuan sosial. 

Orang-orang yang bisa mengelola program penggalian dana yang sifatnya berkelanjutan membutuhkan pola pikir yang berbeda. Mereka harus memiliki kreatifitas bagaimana mengelola sebuah usaha, mengembangkan usaha tersebut sehingga kapasitasnya semakin besar dan jika memungkinkan, mampu mendorong daerah di sekitarnya melakukan hal yang sama. Aktivis yang seperti ini, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada mereka yang kemampuannya hanya bisa sekadar menjalankan program yang sudah ada dananya.

Program pemberdayaan ekonomi yang berhasil umumnya berangkat dari kapasitas yang kecil. Dari hal tersebut, ada proses pembelajaran sampai akhirnya mencapai sebuah kematangan. Ibarat bayi, sebelum bisa berlari kencang, harus bisa berjalan, merangkak, bahkan sekadar belajar berguling. Tak ada yang mudah untuk bisa berhasil dalam program ekonomi. Hanya orang-orang dengan kapasitas istimewa yang mampu meraihnya.

Nahdlatul Ulama akhirnya harus memberi ruang dan menciptakan orang-orang dengan kapasitas seperti ini untuk kemandirian organisasi. NU tidak cukup hanya diisi oleh orang-orang yang pintar dalam ilmu agama saja. Para wirausaha sosial perlu mengisi ruang-ruang yang selama ini masih kosong untuk mensinergikan dakwah NU. (Ahmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Jumat 24 November 2017 17:0 WIB
Sumbang Solusi Bangsa melalui Munas dan Konbes
Sumbang Solusi Bangsa melalui Munas dan Konbes
Ilustrasi (Foto: Romzi Ahmad/NU Online)
Dalam struktur organisasi NU, forum permusyawaratan tertinggi disebut dengan muktamar yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Forum lain yang sangat penting adalah musyawarah nasional dan konferensi besar (munas dan konbes) yang diselenggarakan minimal selama dua kali dalam satu periode kepengurusan. Dua forum ini biasanya mendapat perhatian publik karena biasanya terdapat keputusan atau rekomendasi penting yang menyangkut sikap NU terhadap sebuah persoalan bangsa atau pandangan NU dalam sebuah permasalahan keagamaan. 

Keputusan penting dalam muktamar adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus setelah lima tahun bekerja dan pemilihan mandataris baru, yaitu rais aam dan ketua umum yang akan memimpin NU lima tahun selanjutnya. Nahkoda baru, selalu memiliki gaya tersendiri dalam mengendalikan NU terkait bagaimana menjalankan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan sehingga selalu menarik perhatian pihak luar yang memiliki kepentingan dengan NU.

Acara munas berisikan pembahasan masalah-masalah kebangsaan yang dilihat dari perspektif keagaman atau persoalan-persoalan keagamaan kekinian yang belum  terpecahkan yang terbagi dalam tiga forum bahtsul masail waqi’iyah (membahas kasus-kasus aktual), maudluiyah (membahas isu-isu tematik), dan qanuniyah (membahas masalah yang berkaitan dengan perundang-undangan). Pada forum itu, para kiai dan alim ulama yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama turut diundang untuk mendiskusikan berbagai persoalan tersebut. Semantara itu konferensi besar membahas persoalan internal organisasi, seperti evaluasi program dan penyusunan program baru.

Forum munas dan konbes telah berkontribusi menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa seperti penerimaan NU atas asas Pancasila, masalah KB, bunga bank, atau hukum tidak membayar pajak karena maraknya kasus penggelapan dana pajak. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesaia dengan pengikut yang mengakar sampai ke desa-desa, apa yang diputuskan oleh NU memiliki dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi panduan para pengikut NU dalam bersikap.

Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah dua kali menjadi tempat munas dan konbes, pertama pada tahun 1997 dan dua puluh tahun kemudian, 2017 ini, pulau seribu masjid ini terpilih kembali menjadi tempat penyelenggaraan acara. Terdapat dua isu pokok yang mengemuka, yaitu soal radikalisme dan kesenjangan ekonomi. Era kebebasan setelah berakhirnya rezim Orde Baru membuat ideologi transnasional tumbuh dan berkembang cepat di Indonesia. Setelah dua puluh tahun, eksistensi mereka semakin mengakar, sekalipun masih dalam taraf kecil. Upaya pemerintah untuk menghambat perkembangan mereka layak diapresiasi karena kalau terlambat, akan menimbulkan permasalahan terhadap harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Forum ini berusaha mencari solusi agar ajaran-ajaran radikal dan transnasional ini tidak berkembang di Indonesia.

Persoalan kesenjangan ekonomi juga menjadi perhatian dari para ulama NU ketika ada sekelompok kecil orang yang menguasai aset negeri ini sangat besar, dan komposisinya dari tahun ke tahun semakin membesar sementara di sisi lain, banyak warga negara yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam pertemuan kali ini, isu yang dibahas adalah rencana redistribusi lahan guna meningkatkan kesejahteraan para petani. Isu kesenjangan kepemilikan tanah merupakan permasalahan paling krusial mengingat ada konglomerat yang menguasai lahan lebih dari satu juta hektar sementara rata-rata petani hanya memiliki lahan 0.3 hektar. Redistribusi juga tidak dimaknai sebatas pembagian lahan saja, tetapi banyak aspek yang terkait. Upaya redistribusi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa redistribusi bukanlah hal yang gampang karena banyak sekali pihak yang berkepentingan. Jangan sampai timbul moral hazard terkait dengan niat baik mensejahterakan para petani ini.  

Media sosial, selain menghubungkan orang-orang yang sebelumnya terpisah dan sebagai sarana ekpresi diri, juga menimbulkan persoalan ketika menjadi ruang untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan hoaks. Sejumlah peristiwa telah memberi pelajaran bahwa jika dampak negatif tersebut tidak dikelola, akan menimbulkan persoalan dalam harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu SARA bisa dengan mudah “digoreng” untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Keputusan munas dan konbes ini diharapkan mampu memberi panduan bagaimana berperilaku yang baik di media sosial dan bagaimana negara mengatur ujaran kebencian ini. 

RUU KUHP yang sudah dibahas setiap periode DPR sejak tahun 1960an, tetapi hingga kini belum kelar padahal keberadaannya sangat penting untuk mengatur masyarakat. KUHP yang dibuat era kolonial itu tentunya sudah tidak sesuai dengan konteks masyarakat kini. PBNU akan memberikan masukan pada isu-isu tertentu yang sangat penting. NU memiliki ahli-ahli yang sangat menguasai masalah fiqih dan hukum nasional. Dengan demikian, KUHP versi kolonial tersebut bisa disesuaikan dengan konteks kekinian dan kondisi sosial di mana masyarakat Indonesia sebagian besar adalah Muslim. 

Total terdapat 18 isu yang dibahas yang merupakan turunan dari tema besar soal radikalisme dan kesenjangan ekonomi ini. Sejumlah isu merupakan isu berat yang tidak selalu populer dalam wacana publik sebagaimana isu-isu politik sesaat yang kemudian hilang dalam seminggu-dua minggu ditelan isu baru lainnya, tetapi keberadannya sangat penting untuk memajukan bangsa ini. 

Jokowi dalam sambutan pada pembukaan acara menyatakan menunggu rekomendasi dari pertemuan para alim ulama NU ini. Hal tersebut tentu harus kita apresiasi bahwa niat baik NU ini mendapat sambutan dari pemerintah dan menunjukkan kesadaran bahwa persoalan-persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Peran ormas Islam dan kelompok masyarakat lainnya sangat penting dalam mendukung perjalanan bangsa ini menuju situasi yang lebih baik. (Ahmad Mukafi Niam)
 

Jumat 17 November 2017 18:40 WIB
Saatnya Kita Perluas Akses pada Kelompok Difabel
Saatnya Kita Perluas Akses pada Kelompok Difabel
Ilustrasi (via news.de)
Kelompok difabel merupakan mereka yang tidak memiliki kesempurnaan anggota tubuh. Ketidaksempurnaan yang ada pada diri mereka bukanlah sebuah keinginan. Hal tersebut terjadi di luar kemampuan untuk menghindarinya. Ada yang terjadi sejak lahir, ada pula yang karena faktor kecelakaan atau karena penyakit yang dialami saat dewasa. Ketika kejadian tersebut menimpa mereka, terutama yang sebelumnya menjalani kehidupan normal, lazimnya penderita akan mengalami beban fisik bahkan mental yang luar biasa. 

Sejauh ini tempat-tempat publik belum memberikan akses yang memadai untuk mereka. Akibatnya, mobilitas mereka sangat terbatas. Sebagian telah menyediakan fasilitas khusus seperti di bus Transjakarta yang menyediakan kursi khusus untuk mereka. Sayangnya akses untuk mencapai bus Transjakarta masih sangat susah karena untuk mencapai halte atau di haltenya sendiri sarana yang ramah bagi difabel belum memadai. Otomatis, fasilitas yang tersedia tersebut dimanfaatkan oleh siapa saja, penumpang yang berebutan mencari tempat duduk saat angkutan dalam kondisi penuh ketika pulang kerja. 

Hal yang sama juga terjadi di taman-taman kota. Memang ada jalan khusus bagi mereka, karena kesulitan kelompok difabel untuk naik tangga. Tapi, untuk mencapai akses ke taman kota ini sendiri juga merupakan masalah besar. Akibatnya, kelompok difabel menjadi tereksklusi dari kehidupan sosial masyarakat. Sebagian besar dari mereka tidak bisa mengekspresikan pikirannya secara luas kepada publik. Potensi besar yang mereka miliki juga tidak bisa tereksplorasi dengan baik karena keterbatasan aksesnya. 

Demikian pula, akses mereka ke tempat ibadah, seperti masjid dan mushalla juga belum memadai. Belum ada tempat wudhu yang dikhususkan untuk mereka, masjid yang biasa posisinya lebih tinggi dari tanah tidak menyediakan jalur khusus untuk mereka. Juga tidak tersedia shaf paling depan bagi mereka saat shalat berjamaah, padahal dalil-dalil agama menyatakan bahwa jamaah yang ada di barisan paling depan memperolah pahala yang paling besar. Al-Qur’an, hadits, dan buku-buku rujukaan keislaman dalam versi braile yang bisa diakses oleh orang yang memiliki masalah penglihatan juga sangat kurang. 

Masyarakat sesungguhnya memiliki empati yang sangat besar untuk membantu mereka dengan membukakan pintu, menuntun mereka di jalanan atau hal-hal lainnya. Tetapi pendekatan tersebut tidak membuat mereka mandiri karena tergantung pada belas kasihan pihak lain. Situasi yang ideal adalah bagaimana mereka bisa mengakses ke tempat-tempat publik tanpa perlu bantuan orang lain. 

Yang lebih mengenaskan lagi, karena sikap adanya sikap kasihan dari masyarakat tersebut, ada orang, bahkan dari pihak keluarga yang mengeksploitasi mereka menjadi peminta-peminta di jalanan. 

Dalam kultur Islam di Nusantara, orang-orang difabel diarahkan untuk menghafal Qur’an. Toh itu sesuatu yang baik. Tetapi tidak semua orang memiliki kecenderungan yang sama untuk menjadi penghafal Qur’an. Jika dipaksakan, ini akan menjadi penderitaan yang semakin berlipat-lipat, penderitaan fisik dan mental akibat pemaksaan yang mereka alami.

Jika memiliki akses yang memadai, kelompok difabel juga memiliki kesempatan untuk memberi kontribusi yang besar bagi masyarakat. Salah satu perawi hadits yang difabel adalah Hafsh bin Umar al-Basri. Selain itu, ia juga ahli dalam bidang ilmu waris, astronomi, puisi, dan sejarah Arab kuno. Di lingkungan NU sendiri, Gus Dur juga dalam beberapa tahun menjelang akhir hayatnya juga menghadapi masalah penglihatan, tetapi beliau mampu memberikan kontribusi luar biasa kepada bangsa Indonesia, bahkan jauh lebih besar daripada orang-orang pada umumnya. Sayangnya banyak orang difabel tetapi potensi yang mereka miliki tidak bisa tereksplorasi karena keterbatasan aksesnya. 

Untuk memberi kesadaran lebih guna memperhatikan akses bagi kelompok difabel, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 ini membahas tema fiqih disabilitas. Diharapkan dengan pembahasan ini, muncul kesadaran lebih besar dari umat Islam untuk memperhatikan kepentingan mereka.

Sejauh ini, pembelaan publik terhadap masalah ini hanya sayup-sayup. Sosialisasi bahwa kelompok difabel membutuhkan akses yang lebih memadai akan dipahami secara lebih luas. Diharapkan juga ada kebijakan yang lebih mengakomodasi kebutuhan kelompok ini. Sejarah telah membuktikan, sekalipun mereka memiliki sejumlah keterbatasan, banyak kontribusi yang diberikan. Jangan sampai potensi mereka terabaikan. (Ahmad Mukafi Niam)

Kamis 9 November 2017 15:22 WIB
50 Tahun Palestina Berjuang untuk Kemerdekaan
50 Tahun Palestina Berjuang untuk Kemerdekaan
Ilustrasi (© Reuters)
Tahun ini, sudah lima puluh tahun wilayah Palestina diduduki oleh Israel. Hidup yang sebelumnya berlangsung dengan tenang, berubah menjadi petaka ketika ancaman terus datang setiap harinya, saat rumah milik mereka dengan tiba-tiba kejatuhan bom, pengawasan dan halangan untuk memasuki area-area tertentu oleh tentara Israel, dan sulitnya memperolah kebutuhan dasar hidup.

Paradaban Palestina bisa dikatakan hancur. Sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan bagi generasi muda dihancurkan oleh bom-bom yang memiliki daya rusak tinggi. Sumber daya lain seperti guru yang kompeten, buku, dan sarana belajar lainnya sangat minim. Kesempatan untuk belajar menjadi sangat terbatas. Penduduk Palestina hanya bisa berpikir bagaimana bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat menekan.

Saat Palestina mengalami keruntuhan dan perderitaan tiada tara. Sementara Israel kini menjadi salah satu bangsa yang paling maju di dunia. Yang menguasai berbagai teknologi paling tinggi. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga risetnya menghasilkan temuan-temuan paling baru untuk menunjang keamanan dan kebutuhan mereka. Sayangnya, apa yang dicapai tersebut menimbulkan ongkos yang sangat besar bagi penduduk Palestina berupa wilayah yang ambil dan penindasan yang mereka lakukan. 

Sebuah kemajuan yang dihasilkan dengan menindas dan mengeksploitasi pihal lain bukanlah sebuah kemajuan yang layak diapresiasi. Inilah kolonialisme yang juga pernah dialami oleh Bangsa Indonesia yang hasil-hasil alamnya diangkut ke Eropa. Penduduk di wilayah Nusantara dengan sengaja dibiarkan terus bodoh dan lemah agar tidak bisa melakukan perlawanan terhadap penjajah. Para pemimpinnya dipecah belah sehingga mudah diadu domba dan tidak mampu menyatukan kekuatan yang terserak. Apa yang dialami oleh Palestina kini, adalah strategi klasik dari pada kolonialis.

Dalam kondisi apa pun, perlawanan harus tetap digelorakan, beragam strategi dan taktik harus dijalankan untuk mencapai tujuan. Tetapi juga tidak bisa melakukan sesuatu secara membabi buta sehingga malah menghancurkan apa yang sudah ada. Perjuangan membutuhkan banyak syarat untuk berhasil, berupa kegigihan, kecerdikan, persatuan, dan syarat-syarat lain yang tak mudah, tetapi harus dijalani.

Perjuangan-perjuangan fisik bersenjata dengan melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan Israel, sejauh ini hanya menghasilkan kekalahan dan kerusakan yang lebih besar di pihak Palestina. Sejauh ini, strategi yang cukup berhasil adalah dengan pendekatan diplomasi. Kini semakin banyak pengakuan internasional atas Palestina seperti oleh UNESCO dan PBB.

Sejumlah negara di Eropa, yang sebelumnya mendukung Israel, kini berubah sikap ketika banyak nilai-nilai kemanusiaan yang dihancurkan oleh Israel. Sejumlah kalangan menggelar kampanye boikot produk-produk Israel yang dihasilkan di daerah pendudukan. Bagi banyak warga Eropa dan negara-negara maju lainnya, nilai-nilai kemanusiaan adalah sesuatu yang sangat mendasar, tidak peduli apa pun latar belakang sosial dan agama, harus dihormati. Diplomasi internasional inilah yang harus terus diperkuat karena terbukti telah memberi hasil yang cukup signifikan dalam perjuangan Palestina.

Kesadaran bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian juga mulai muncul dengan adanya kesepakatan antara kelompok Fatah dan Hamas. Ada banyak perbedaan antarkelompok, tetapi yang harus ditekankan adalah dengan melihat sisi-sisi yang sama dari berbagai kelompok tersebut, bukan malah menekankan perbedaannya. Ada kepentingan lebih besar yang harus jadi prioritas daripada kepentingan sempit masing-masing kelompok.

Solusi dua negara, yaitu Palestina dan Israel, dengan batas wilayah sebelum pendudukan pada 1967 adalah hal yang paling rasional yang harus diperjuangkan untuk menghasilkan perdamaian antar kedua belah pihak yang bersengketa. Meniadakan salah satunya, baik Palestina atau Israel sebagaimana ide dari kelompok garis keras, tak akan menemukan solusi.

Persoalan yang terjadi di Palestina telah menimbulkan persoalan baru bukan hanya di negara-negara Muslim. Berbagai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal di berbagai belahan dunia diinspirasi sebagai perlawanan terhadap negara-negara pendukung Israel dengan menghancurkan target dan aset-aset yang mereka miliki.

Kelompok politik tertentu juga menjadikan isu Palestina sebagai alat untuk menarik simpati dan dukungan dari publik. Simbol-simbol Pelestina dijadikan atribut sebagai ide pemersatu yang bisa menjadi sarana memperoleh dukungan politik dan kekuasaan yang ingin mereka raih. 

Dengan situasi seperti ini, maka persoalan Palestina adalah persoalan bersama, bangsa-bangsa di dunia, bukan hanya sekadar persoalan umat Islam atau sekadar bangsa Palestina. Penyelesaian yang baik di pada akar persoalannya, yaitu dukungan penuh terhadap kemerdekaan Pelestina dan upaya rekonstruksi berbagai kerusakan yang selama ini terjadi, akan menyelesaikan berbagai persoalan turunan yang kini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. (Ahmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG