IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menggiatkan Perjuangan NU untuk Keadilan Ekonomi Warga

Jumat 12 Januari 2018 19:18 WIB
Bagikan:
Menggiatkan Perjuangan NU untuk Keadilan Ekonomi Warga
Nahdlatul Ulama memiliki empat prinsip dasar yang meliputi tawasuth wa i’tidal (sikap moderat dan menjunjung tinggi keadilan), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan amar  ma’ruf  nahi  munkar (menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran). Karena prinsip itulah, NU dikenal sebagai organisasi yang memperjuangkan toleransi, moderasi, dan keseimbangan. Dari keempat prinsip tersebut, prinsip i’tidal yang tampaknya perlu mendapat perhatian lebih serius. Prinsip keadilan merupakan prinsip paling penting yang menjadi dasar berjalan baiknya prinsip-prinsip lain. Bagaimana kita bisa menjaga toleransi dan kedamaian jika ada kesenjangan ekonomi yang menganga. 

Energi para pegiat NU banyak yang dicurahkan untuk mengawal persoalan-persoalan toleransi beragama atau radikalisme. Mereka aktif dalam berbagai lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah toleransi dan moderasi beragama, tapi gaung perjuangan terhadap kesenjangan ekonomi atau nasib warga NU yang berprofesi sebagai petani, buruh, atau mereka yang masih dalam dalam posisi sebagai kelompok miskin atau sangat miskin perlu diperdengarkan dengan lebih nyaring. Jika kita juga kurang menaruh perhatian kepada mereka, lalu kepada siapa lagi para mustad‘afin meminta pertolongan?

Persoalan ekonomi dan ketimpangan sosial sesungguhnya sejak dahulu telah menjadi kesadaran bersama. Tiga program prioritas hasil muktamar ke-33 NU di Jombang adalah  bidang ekonomi selain kesehatan dan pendidikan sebagai yang utama. Munas dan Konbes NU di Lombok 2017 juga mengambil tema ekonomi sebagai bahasan penting seperti upaya redistribusi lahan. Beragam diskusi dan pertemuan di lingkungan NU juga membicarakan isu ekonomi. Organisasi seperti Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) atau Himpunan Pengusaha Santri (Hipsi) juga telah dibentuk. NU telah memperjuangkan kredit supermikro dengan suku bunga sangat murah, yang lebih murah dari KUR. Tapi tampaknya perlu upaya lebih keras menjadikan persoalan ekonomi sebagai gerakan bersama yang mengakar sampai ke tingkatan paling bawah. 

Sebagian besar para aktivis NU memiliki latar belakang pendidikan agama dan sosial-humaniora. Tak heran jika minat mereka lebih banyak tercurahkan pada persoalan-persoalan bagaimana menjaga toleransi dan keberagaman di Indonesia. Sayangnya, bangunan kedamaian bisa hancur jika sewaktu-waktu kesenjangan sosial ini meletus menjadi kerusuhan. Ekonomi Indonesia saat ini dikuasai oleh kelompok yang secara etnis dan agama merupakan kelompok minoritas. Distribusi kekayaan yang lebih merata perlu mendapat perhatian serius. Karena itu penting untuk mendesain bagaimana aktivis NU yang memiliki minat dalam bidang advokasi isu-isu ekonomi mendapat ruang yang lebih besar. Juga perlunya melibatkan para pelaku usaha untuk mengabdikan dirinya pada NU. 

Tumbuhnya kesadaran terhadap masalah toleransi dan pluralisme banyak dipengaruhi oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menulis tema-tema tersebut, lalu diikuti dengan diskusi anak-anak muda NU yang kini sudah menduduki posisi kunci di lingkungan NU. Gus Dur pula yang menginisiasi agar anak-anak muda terlibat dalam berbagai aktivitas sosial melalui lembaga swadaya masyarakat. Apa yang terjadi saat ini adalah buah dari visi besar Gus Dur akan Indonesia sebagai negara majemuk yang memegang teguh prinsip toleransi dan moderasi. 

Kini ketimpangan menjadi persoalan utama. Wacana dan program pemberdayaan ekonomi telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya belum tampak nyata. Dalam tingkat nasional, Rasio Gini atau tingkat ketimpangan dari tahun ke tahun terus meningkat. Kita tidak boleh berpuas diri bahwa kita telah memperjuangkan toleransi dan moderasi di Indonesia. Permasalahan yang lebih besar masih menghantui kita. Dan itu jauh lebih sulit mengatasinya karena ini menyangkut kepentingan ekonomi. Kelompok-kelompok mapan yang kini berkuasa tentu tak ingin apa yang selama ini mereka nikmati hampir secara eksklusif didistribusikan kepada banyak orang. Dengan modal yang mereka miliki, hampir semua hal bisa dilakukan, mulai dari mempengaruhi pembuatan kebijakan, pembelaan di pengadilan, sampai membayar orang-orang di lapangan untuk mengamankan asetnya. 

Kita tahu bahwa kekuatan ekonomi menjadi bagian sangat penting dalam menentukan posisi sebuah bangsa atau kelompok. Singapura, Hong Kong atau Taiwan dari sisi penduduk dan geografis merupakan negara kecil, tapi kekuatan ekonominya memiliki pengaruh di dunia. Yahudi di berbagai wilayah di dunia selalu menguasai sektor ekonomi dan dengan demikian mereka membangun pengaruhnya. Kelompok besar yang tidak menguasai ekonomi hanya jadi sasaran pasar saja. 

Dari tiga program utama amanat Muktamar, maka yang paling menentukan adalah aspek ekonomi. Jika jika memiliki dana yang memadai, kita bisa membikin fasilitas pesantren yang memadai, kita bisa bisa membuat fasilitas kesehatan yang lengkap. Tak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting atau kekurangan gizi. Alangkah bahagianya melihat warga NU sejahtera. (Achamd Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Sabtu 6 Januari 2018 13:0 WIB
Menatap 2018 dengan Sikap Optimis
Menatap 2018 dengan Sikap Optimis
Kita kini menjadi semakin cepat melupakan kejadian-kejadian sebelumnya. Teknologi dan informasi yang membanjiri kita setiap harinya memaksa kita reaktif dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Upaya melakukan perenungan-perenungan secara lebih mendalam menjadi jarang dilakukan. Akibatnya kita rentan terjebak pada kesalahan yang sama. Kita hanya disibukkan dengan persoalan-persoalan yang sudah ada, bukan mengantisipasi munculnya persoalan. 

Tahun 2017 berlalu dengan sejumlah peristiwa penting yang menjadi perhatian masyarakat luas. Dunia internasional dihadapkan pada masalah pengungsi Rohingya dan kejutan akhir tahun oleh Presiden Trump atas pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kedua masalah tersebut merupakan rangkaian dari masalah lama dalam dunia Islam yang hingga kini belum menemukan penyelesaian yang komprehensif. Hal baik yang menggembirakan di tahun tersebut adalah dikalahkannya ISIS oleh pasukan Irak. Mantan pasukan ISIS yang pulang ke negaranya masing-masing masih menjadi ancaman atas kedamaian.

Dalam tataran nasional, awal tahun 2017 dibuka dengan lanjutan persoalan Pilkada DKI Jakarta yang telah berlangsung dari tahun 2016. Persoalan ini bukan hanya menjadi perhatian warga DKI yang secara langsung terkait dengan pilkada tersebut, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat Indonesia secara umum karena tingginya muatan agama dalam kasus tersebut. Tensi politik menurun setelah Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dihukum penjara. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhirnya dibubarkan setelah bertahun-tahun mengkampanyekan Islam transnasional. Hal lainnya adalah adanya konsolidasi kekuatan antara kelompok Islam konservatif dengan partai politik tertentu. Semuanya demi kepentingan politik yang memuncak pada 2019.
 
Bagi NU, persoalan yang menguras energi adalah munculnya Permendikbud No 23 tahun 2017 yang memutuskan pelaksanaan sekolah lima hari dalam seminggu. Dengan cepat para pemangku kepentingan utama madrasah diniyah menolak keputusan tersebut. Berbagai langkah dilakukan sampai akhirnya Presiden Jokowi menggantinya dengan Perpres No 87 tahun 2017.

Tahun tersebut juga diwarnai dengan banyaknya hoaks dan fitnah kepada para tokoh NU yang disebarkan melalui media sosial. Munas dan Konbes NU termasuk salah satu agenda penting organisasi yang membahas sejumlah persoalan. Acara yang berlangsung pada November itu diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. NU mampu menjaga hubungan baik dengan pemerintah yang terlihat dari lebih diperhatikannya kepentingan komunitas NU dan seringnya pertemuan antara pemerintah dengan para pimpinan NU dan para ulama serta kiai pesantren. 

Persoalan laten seperti korupsi, narkoba, kriminalitas tetap saja berlangsung dengan intensitas yang tetap tinggi, hanya saja beda tokoh atau tempatnya saja. Kesenjangan ekonomi juga masih menjadi momok yang menjerat banyak sekali rakyat Indonesia. Mereka tidak memiliki modal atau akses untuk mencapai standar hidup layak. 

Pada 2018, isu internasional terkait dengan dunia Islam belum banyak berubah. Kepemimpinan Amerika di bawah Trump yang cenderung kurang ramah terhadap komunitas Muslim akan menambah rumit persoalan yang selama ini sudah pelik. Saudi Arabia di bawah upaya reformasi oleh Putra Mahkota Pangeran Salman yang masih sangat muda juga mungkin memunculkan kejutan-kejutan baru. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penganut Muslim terbesar di dunia dapat mengambil inisiatif dan peran-peran strategis untuk kepentingan dunia Islam.  Iran kini juga sedang menghadapi persoalan internal yang belum tahu sampai ke mana ujungnya.

Dalam konteks nasional, sejumlah persoalan akan muncul. Salah satu agenda yang sudah jelas adalah Pilkada serentak sejumlah sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Agenda ini harus diwaspadai mengingat pilkada dari dulu menyimpan berbagai persoalan. Dua hal yang harus diantisipasi adalah politik uang dan penggunaan isu SARA sebagai senjata untuk memenangkan pertarungan yang sangat keras tersebut. 

Ada kelompok dari ideologi tertentu yang dengan sengaja ingin memanfaatkan momentum pilkada tersebut untuk kepentingan ideologinya. Lalu politisi pragmatis yang ingin meraih kekuasaan memanfaatkan kondisi tersebut. Konsolidasi kekuatan melalui sejumlah acara yang digelar bersama, dukungan politik pada tokoh tertentu atau wacana yang dibangun di media sosial tampak sangat nyata. Mereka bertemu dalam satu kepentingan, sekalipun hal tersebut rentan bubar di tengah jalan mengingat sifat politik yang bersedia bekerja sama dengan siapa saja asal menguntungkan. Kelompok ideologis cenderung lebih susah untuk diajak berkompromi jika sudah menyangkut keyakinan yang dimiliki. Ini ancaman bagi harmoni keindonesiaan yang sudah dibangun sejak lama oleh para pendiri bangsa. 

Bagi internal NU, efek dari pilkada yang melibatkan tokoh-tokoh sesama NU yang bertarung dalam pilkada harus diwaspadai. Jangan sampai terdapat upaya-upaya untuk menggunakan kendaraan NU bagi pemenangan salah satu kandidat. Secara formal, sudah tegas bahwa NU tidak berpolitik praktis, tetapi NU juga jejaring kultural dengan patron para tokoh-tokoh tertentu. Di sini pentingnya kedewasaan dari pihak-pihak yang bertarung untuk memahami batas-batas dalam permainan politik tersebut. Jangan sampai hal tersebut menjadi permusuhan setelah pilkada usai. Persoalan-persoalan keumatan akan tetap menjadi fokus dan perhatian utama NU. 

Bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus belajar menghadapi persoalan. Kematangan sikap terlihat dalam merespon sejumlah persoalan. Upaya membangun sistem yang lebih baik harus terus dilakukan. NU juga telah menunjukkan peran yang nyata berbagai persoalan. Tantangan dan persoalan harus disikapi dengan positif dan optimis. Dari situlah kita belajar menjadi lebih matang dan lebih dewasa. (Achmad Mukafi Niam)
Sabtu 30 Desember 2017 19:30 WIB
Memperkuat Akar NU di Tingkat Ranting
Memperkuat Akar NU di Tingkat Ranting
Eksistensi NU bisa dilihat dari seberapa kuat keberadaan NU di tingkat ranting atau anak ranting. Di situlah organ NU yang secara langsung menggerakkan dan bersentuhan dengan masyarakat dalam berbagai aktivitas organisasi dan sekaligus menjaga ideologi NU.

Kualitas kepengurusan ranting NU tidak cukup hanya ada struktur kepengurusan saja, harus dilihat sejauh mana aktivitas kepengurusan tersebut mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya, yaitu bagaimana antara jamaah dan jamiyah saling menghidupi. Jika kegiatannya hanya sekadar tahlilan saja, maka kepengurusan tersebut bisa dikatakan kurang efektif. Tahlilan atau pengajian bisa berjalan dengan sendirinya tanpa perlu diurus oleh NU secara oganisatoris. 

Salah satu contoh sukses pengelolaan adalah Ranting NU Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Jawa Timur. Upaya untuk menciptakan kemandirian dimulai dari kemandirian ekonomi dengan membuat Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) ZIS NU Pacarpeluk melalui program Pacarpeluk Bersedekah. Mereka menempatkan kaleng-kaleng ke rumah warga dan menyarankan agar setiap harinya penduduk setempat menyisihkan koin senilai 500 atau 1000 rupiah ke dalam kaleng tersebut. 

Kini dalam setiap bulan berhasil dikumpulkan sekitar 5 juta rupiah dari 600 kaleng koin NU tersebut. Terdapat lima program utama untuk pemanfaatan dana tersebut, pertama adalah santuan duka, yaitu sumbangan air minum dalam kemasan kepada warga yang sedang berduka karena kematian. Air tersebut untuk minuman saat tahlilan selama tujuh hari. Kedua adalah jaminan pengobatan rawat jalan dengan Kartu Pacarpeluk Sehat bagi warga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat atau BPJS. Ketiga, santunan persalinan bagi keluarga kurang mampu. Keempat, jenguk keluarga sakit berupa sumbangan dana bagi keluarga yang sakit, dan terakhir program peduli bencana. Dalam bencana banjir di Pacitan baru-baru ini, UPZ Pacarpeluk menyumbangkan uang senilai 2 juta rupiah. 

Prinsip saling menghidupi antara jamaah dan jamiyah serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel benar-benar mampu dijalankan dengan baik sehingga masyarakat merasakan bahwa dana yang mereka sumbangkan bisa dimanfaatkan oleh tetangga atau keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Satu orang tidak bisa membantu semua orang tetapi semua orang bisa membantu satu orang yang benar-benar membutuhkan. Di sini NU mampu menjalankan peran sebagai lembaga yang mampu menjembatani kedua belah pihak tersebut.

Kisah sukses pengelolaan Ranting NU Pacarpeluk ini mendorong beberapa ranting NU daerah lainnya untuk belajar. Model pengelolaan kaleng koin sedekah UPZ Pacarpeluk ini juga menjadi salah satu dari 10 pemenang terbaik kompetisi Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) Kabupaten Jombang 2017 atas nama ketua Ranting NU Pacarpeluk Nine Adien Maulana. Di MWC Megaluh sendiri, dari 13 ranting NU, sudah terbentuk tujuh kepengurusan UPZ LAZISNU dengan jumlah donator mencapai 2200 warga. 

Kesadaran akan semakin pentingnya kemandirian NU kini semakin meningkat. Pola menempatkan kaleng koin banyak diadopsi di banyak daerah. Di Ranting NU Desa Kemaduh Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dalam setiap bulan dana yang dikumpulkan mencapai sekitar tiga juta rupiah. Capaian angka tiga juga untuk sebuah desa dengan basis ekonomi pertanian ini sesungguhnya menggambarkan besarnya potensi penggalian dana karena saat ini semakin banyak daerah, terutama yang berbasis di perkotaan yang ekonomi berbasis sektor industri dan jasa dengan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. 

Di Jawa Timur terdapat 7724 desa dan 777 kelurahan. Mengingat Jawa Timur merupakan basis utama NU, Jika 70 persen dari seluruh total desa dan kelurahan terdapat memiliki ranting yang hidup dan bergerak, maka setiap bulan akan terkumpul dana sebesar 17.8 miliar jika masing-masing ranting mampu mengumpulkan dana sekitar 3 juta per bulan. Dalam satu tahun ada 214 miliar yang bisa dikumpukan dan didistribusikan. Tentu saja, angka tersebut masih merupakan hitung-hitungan di atas kertas. Realisasi di lapangan akan sepenuhnya tergantung pada para muharrik atau penggerak di tingkat ranting.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan uang sebesar tersebut. Tak semuanya harus dihabiskan seketika. Cabang NU di masing-masing daerah bisa membuat amal usaha untuk melayani warga NU dan masyarakat umum yang membutuhkan, baik dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Jika pengumpulan dana tersebut bisa bisa berjalan dengan konsisten dalam waktu jangka panjang, maka bisa dilakukan investasi produktif untuk melayani umat. Membuat gedung atau kantor yang memadai tapi penting, tetapi jangan sampai dana-dana dari masyarakat tersebut dikeluarkan untuk hal-hal yang kurang produktif atau kurang menyentuh masyarakat.

PCNU atau MWCNU yang selama ini rantingnya belum aktif atau bahkan belum memiliki ranting NU di desa tertentu memiliki kewajiban untuk menggerakkan, mendampingi dan mengarahkan bagaimana basis NU ini bisa aktif karena sesungguhnya, di situlah keberadaan NU secara nyata dirasakan oleh warga. Ranting NU yang sudah berhasil bisa menjadi tempat untuk belajar. Tak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. (Ahmad Mukafi Niam)

Sabtu 23 Desember 2017 12:30 WIB
Dunia Bersatu Bela Palestina
Dunia Bersatu Bela Palestina
Ilustrasi (© Reuters)
Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung pada Kamis (21/12) menghasilkan resolusi yang menolak keputusan Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel. PBB memutuskan, klaim apa pun atas status Yerusalem tidak diakui oleh PBB, dan Amerika Serikat diminta membatalkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. 

Sebanyak 128 negara mendukung resolusi tersebut, 35 negara abstain, 21 negara tidak hadir dalam pemungutan suara, dan hanya 9 negara yang menolak. Resolusi ini didukung oleh empat anggota tetap dewan keamanan PBB (China, Rusia, Perancis, dan Inggris). Sembilan negara yang menolak resolusi adalah AS, Israel, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Nauru, Mikronesia, Palau, dan Togo. Di luar AS dan Israel, negara pendukung kebijakan Trump tersebut adalah negara-negara kecil. Sebelumnya, Trump mengancam akan mengurangi bantuan kepada negara yang tidak setuju atas kebijakan Amerika Serikat tersebut.

Ada pesan penting dari hasil resolusi tersebut bahwa klaim Israel atas Yerusalem tidak diakui oleh mayoritas negara di dunia. Wilayah tersebut diduduki Israel setelah perang enam hari pada 1967. Kemudian, Isreal membuat pemukiman di wilayah-wilayah yang diduduki secara tidak sah. Dan semua hal tersebut bisa berjalan karena dukungan Amerika Serikat, baik secara diplomatik maupun secara militer. 

Ada upaya sistematis yang dilakukan secara jangka panjang untuk membuat daerah pendudukan secara de fakto maupun secara de yure menjadi milik sah Israel. Upaya menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota merupakan hasil lobby pada kongres Amerika Serikat pada era 80an. Kebijakan Trump saat untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem ini merupakan hasil dari politik menunggu momentum. Bisa saja, ke depan ada negara-negara tertentu, yang karena adanya ancaman atau iming-iming, ikut mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Sekalipun tidak mengikat, resolusi ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat tidak memiliki legitimasi di dunia Internasional. Bahwa penguasaan secara militer atas suatu wilayah dan ancaman yang dilakukan tidak serta merta menakutkan sejumlah negara untuk mengekor Amerika Serikat. Hanya negara miskin dan rentan yang mungkin tunduk pada keinginan AS. Negara yang menolak keinginan negeri Paman Sam tersebut juga telah mampu menunjukkan harga dirinya di hadapan kekuatan yang ingin menghegemoni. Amerika Serikat yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga HAM dan pendekar demokrasi di dunia dituntut untuk mampu menunjukkan apakan nilai-nilai yang dikampanyekan ke seluruh dunia ini juga bisa dilaksanakannya sendiri dengan baik, ketika kepentingan domestiknya bertentangan dengan kehendak masyarakat internasional.

Resolusi ini juga bisa menjadi modal untuk memperkuat posisi Palestina dan solusi dua negara untuk memperjuangkan perdamaian di wilayah tersebut. Jika sebelumnya posisi Palestina adalah entitas, lalu meningkat menjadi negara pemantau non-anggota pada 2012 dalam sebuah veto yang disetujui oleh 138 negara, 9 menolak dan 41 abstain. Kini saatnya memperjuangkan Palestina sebagai anggota penuh PBB.

Palestina dan para pendukung kemerdekaannya, tampaknya perlu mulai berpikir untuk mencari mediator alternatif di luar Amerika Serikat yang sudah jelas-jelas keberpihakannya kepada Israel. Buat apa menyandarkan diri kepada pihak yang kita tahu sudah jelas-jelas berbuat tidak adil dalam perundingan. Poros kekuatan baru dunia kini terus berkembang di luar Amerika Serikat. Memberikan kesempatan kepada pihak yang lebih independen terhadap kepentingan di Timur Tengah akan memberikan hasil yang lebih baik. Lembaga-lembaga internasional sejauh ini juga memberikan kepentingan kedua belah pihak dibandingkan dengan AS.

Tak kalah pentingnya adalah memperkuat soliditas rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Selalu ada faksi yang memiliki agenda atau cara yang berbeda dalam sebuah perjuangan. Persatuan antara Fatah dan Hamas, dua kelompok terbesar di Palestina layak diapresiasi dan kerjasama tersebut harus terus digalang untuk meraih tujuan bersama, dibandingkan dengan tujuan masing-masing kelompok yang kadang kala saling bersaing. 

Kita bangsa Indonesia, dapat membantu dengan berbagai cara. Perjuangan diplomatik Palestina dalam berbagai forum dunia sudah sejak lama didukung oleh Indonesia. Banyak upaya bersama yang bisa dilakukan seperti kerjasama ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Perjuangan besar memang membutuhkan kerjasama, kecerdikan, ketangguhan, pengorbanan, dan napas jangka panjang. Tak ada yang mudah untuk mencapai kemuliaan. (Ahmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG