IMG-LOGO
Taushiyah

Pernyataan Bersama PBNU dan PP Muhammadiyah soal Problem Bangsa

Jumat 23 Maret 2018 18:9 WIB
Bagikan:
Pernyataan Bersama PBNU dan PP Muhammadiyah soal Problem Bangsa
Ketum PBNU dan Ketum PP Muhammadiyah.
Rasa syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa menjaga sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Atas berkah kasih sayang dan rahmat-Nya semata kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia, masih bisa saling merasakan kedamaian hidup di Bumi Pertiwi tercinta kita: Indonesia. Sholawat serta salam selalu kita haturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa membimbing dan memberikan teladan bagi kita semua.
 
Kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) sebagai bagian dari organisasi umat beragama hari ini berkumpul tidak lain memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tiga hal: Pertama, terus menerus menyerukan saling tolong menolong melalui sedekah dan derma. Kedua, menegakkan kebaikan. Ketiga, mengupayakan rekonsilisasi atau perdamaian kemanusiaan.
 
Parameter dan ukuran sehatnya sebuah bangsa dan negara salah satunya bisa dilihat dari tegak dan kokohnya tali persaudaraan kebangsaan, ekonomi yang tumbuh merata, akses pendidikan yang mudah, terbukanya ruang-ruang dalam menyampaikan pendapat, serta tegaknya hukum sebagai instrumen untuk meraih keadilan. Bangsa yang kuat dan sehat juga tercermin dari semakin berkualitas dan berdayanya masyarakat sipil. Berkaitan dengan hal tersebut, PBNU dan PP Muhammadiyah menegaskan:
 
Pertama, NU dan Muhammadiyah akan senantiasa mengawal dan mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnis suku, golongan, agama yang tetap harus dijaga dalam bingkai perstuan dan kesatuan bangsa.
 
Kedua, NU dan Muhammadiyah secara pro aktif terus melakukan ikhtiar-ikhtiar bagi peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup warga terutama mengembangkan pendidikan karakter yang mengedepankan akhlakul karimah di semua tingkatan atau jenjang pendidikan serta penguatan basis-basis ekonomi keumatan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 
Ketiga, NU dan Muhammadiyah menyeru kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengaguran serta melakukan upaya-upaya yang terukur agar kesenjangan ekonomi dan sosial segera teratasi dengan baik.
 
Keempat, mengimbau kepada seluruh warga NU dan Muhammadiyah agar bersama-sama membangun iklim yang kondusif, suasana yang kondusif dalam kehiduapan kemasyarakatan dan keberagamaan di tengah era sosial media yang membutuhkan kehatian-hatian yang lebih. Mengingat bertebarannya pelbagai macam informasi hoaks, ujaran kebencian dan fitnah yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk penguatan dan peningkatan literasi digital sehingga terwujud masyarakat informatif yang berkahlakul karimah.
 
Kelima, memasuki tahun 2018, di mana kita akan menghadapi apa yang diistilahkan sebagai tahun politik maka marilah kita bersama-sama menjadikan ajang demokrasi sebagai bagian dari cara kita sebagai bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hendaknya dalam demokrasi perbedaan jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan yang beranekaragam. Karena demokrasi tidak sekadar membutuhkan kerelaan hati menerima adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran, namun demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan cinta kasih antar sesama.
 
Jakarta, 23 Maret 2018/5 Rajab 1439 H
 
 
والسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
 
Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA dan Dr H Haedar Nashir

(Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum PP Muhammadiyah)
Bagikan:
Rabu 3 Januari 2018 17:15 WIB
Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan 2018 PBNU
Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan 2018 PBNU

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah menjaga dan melindungi bangsa Indonesia sehingga bisa melalui tahun 2017 dengan selamat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak seluruh komponen bangsa melakukan muhâsabah (refleksi dan interospeksi) sebagai bekal menyongsong hari esok yang lebih baik. Kerugian besar sebagai sebuah bangsa jika hari berlalu, bulan lewat, dan tahun berganti namun tanpa perbaikan kualitas hidup yang berarti. Ukuran perbaikan kualitas hidup sebuah bangsa adalah kokohnya ikatan kebangsaan dalam sistem demokrasi yang sehat yang didukung oleh peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan yang merata, stabilitas politik yang terjaga, dan tegaknya hukum yang melindungi seluruh warga negara. Butir-butir ini perlu dijadikan sebagai bahan refleksi kita bersama.


Politik dan Demokrasi

PBNU mengakui dan menegaskan demokrasi adalah pilihan terbaik sebagai sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang majemuk. Mekanisme dan kelembagaan demokrasi telah berjalan dan sampai ke titik yang tak bisa mundur lagi (point of no return). Presiden dan Wakil Presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat, begitu juga Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Tidak ada lagi wakil rakyat, baik DPR maupun DPD, yang duduk di parlemen dengan cara diangkat. Semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Representasi rakyat ini pula yang kelak meloloskan jabatan-jabatan publik lain, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. Namun, PBNU mencatat mekanisme demokrasi ini telah menghasilkan dua ekses yang merusak demokrasi: politik uang dan SARA. Keduanya adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, tetapi mengancam Pancasila dan NKRI. Jika politik uang merusak legitimasi, politik SARA merusak kesatuan sosial melalui sentimen primordial yang mengoyak anyaman kebangsaan yang telah susah payah dirajut oleh para pendiri bangsa. Pergelaran Pilkada DKI 2017 masih menyisakan noktah hitam bahwa perebutan kekuasaan politik dapat menghalalkan segala cara yang merusak demokrasi dan menggerogoti pilar-pilar NKRI. 

Pengalaman ini harus menjadi bahan refleksi untuk mawas diri. Demokrasi harus difilter dari ekses-ekses negatif melalui literasi sosial dan penegakan hukum. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat tanpa politik uang dan sentimen primordial. Aparat penegak hukum harus kredibel dan andal dalam penegakan hukum terkait kejahatan politik uang dan penggunaan sentimen SARA. Ini penting karena pada tahun 2018 dan 2019, Indonesia akan memasuki tahun-tahun politik. Tahun 2018 akan digelar Pilkada serentak di 171 daerah. Tahun 2019 akan digelar hajatan akbar yaitu Pilpres dan Pileg serentak. Bercermin dari kasus Pilkada DKI, kontestasi politik dapat mengganggu kohesi sosial akibat penggunaan sentimen SARA, penyebaran hoax, fitnah, dan ujaran kebencian (hate speech). Dan ini semakin parah karena massifnya penggunaan internet dan media sosial. PBNU perlu menghimbau warganet agar bijak dan arif menggunakan teknologi internet sebagai sarana menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan perdamaian, bukan fasilitas untuk menjalankan kejahatan dan merancang permusuhan.

Menangkal Radikalisme

Islam adalah agama yang mulia, agama yang suci. Karena itu, Islam harus dibela dan diperjuangkan dengan cara-cara yang mulia pula. Sabda Nabi:

 (رواه البيهقى) من أمر بمعروف فليكن أَمره بمعروف  

“Barang siapa hendak mengajak kebaikan, maka ajaklah dengan cara yang baik pula.”

Allah menghendaki umat Islam menjadi umat moderat (ummatan wasthan) sebagaimana ditegaskan al-Qur’an (al-Baqarah/2: 143).

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.. (الاية) 


Islam Nusantara adalah ikhtiar menjelmakan moderatisme (tawassuthiyah) dalam politik, ekonomi, dan sosial budya. Islam Nusantara adalah moderasi Islam dan keindonesiaan sebagai aktualisasi konsep ummatan wasathan.  Manifestasi Islam Nusantara kini tengah menghadapi tantangan menguatnya ideologi ekstremisme dan radikalisme di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. 

PBNU bersyukur bahwa tahun 2017, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang mencoreng Islam dan melumat sejumlah negara Islam di Timur Tengah dan Afrika berhasil dilumpuhkan. ISIS berhasil diusir dari Mosul (Irak) pada 21 Juni 2017 dan dari Raqqa (Suriah) pada 17 Oktober 2017. Pada 9 Desember 2017, Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, mengumumkan bahwa perang melawan ISIS telah dinyatakan usai. Jaringan mereka mencoba mencari basis di Asia Tenggara, melalui Filipina, namun sebenarnya mengincar Indonesia. Meski makan waktu cukup lama, sekitar 154 hari dan menelan banyak korban jiwa, pada 23 Oktober 2017, otoritas Filipina mengumumkan berhasil melumpuhkan pemberontakan Marawi oleh kelompok afiliasi ISIS, Maute dan Abu Sayyaf.

Dalam rangka mengantisipasi ideologi Khilâfah alá ISIS yang terbukti memporakporandakan sejumlah negara, PBNU dapat memahami dan mendukung kebijakan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas yang diikuti dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung gerakan Khilâfah. Namun, PBNU menghimbau penyempurnaan Undang-Undang Ormas agar upaya memberantas gerakan anti-NKRI dan Pancasila tidak menghalangi hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. PBNU melihat, proses pembubaran ormas tetap perlu mekanisme peradilan agar setiap orang dan kelompok dapat membela diri dalam sebuah majelis terhormat. 

Yang lebih penting dari penerbitan Perppu Ormas dan pembubaran HTI adalah menangkal ideologi radikalisme melalui gerakan terstruktur, massif, dan komprehensif melibatkan berbagai aspek: politik, keamanan, kultural, sosial-ekonomi, dan agama. Faktor agama menyumbang radikalisme melalui pemahaman bahwa Islam menuntut institusionalisasi politik melalui negara Islam atau Khilâfah Islâmiyah. Ajaran ini akan membuat orang Islam di mana pun untuk berontak terhadap kekuasaan yang sah, meski kekuasaan itu tidak menghalangi bahkan memfasilitasi pelaksanaan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Ideologi pemberontakan ini menghalalkan kekerasan yang bisa mewujud nyata jika kondisi politik dan kekuatannya memungkinkan. Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan ketahanan lingkungan berbasis keluarga. Kementrian Agama perlu mengambil peran lebih aktif sebagai leading sector dalam penanganan radikalisme agama, terutama mengembangkan wawasan keagamaan yang nasionalis melalui pembobotan kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengelolaan program strategis seperti bidik misi dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Peran UKPPIP (Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila) perlu juga dioptimalkan dalam pemantapan ideologi Pancasila di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), kementerian dan lembaga-lembaga negara (K/L), BUMN, dan TNI/Polri.

Mengatasi Ketimpangan

PBNU melihat Pemerintah Jokowi-JK punya niat baik mengatasi ketimpangan yang menjadi kanker dalam pembangunan dan ancaman nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Ketimpangan itu menjelma dalam ketimpangan distribusi kesejahteraan antar-individu, ketimpangan pembangunan antar-wilayah, dan ketimpangan pertumbuhan antar-sektor ekonomi. Penguasaan yang timpang dalam aset uang, saham, dan perbankan serta lahan dan tanah individu harus ditangkal dengan membatasi liberalisasi keuangan dan perdagangan serta menjalankan program pembaruan agaria untuk merombak struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak adil. Fungsi tanah harus dikembalikan sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar properti individu yang mengikuti hukum pasar. Karena itu, PBNU perlu mengingatkan agar fokus reforma agraria bukan sekadar sertifikasi tanah, tetapi redistribusi lahan rakyat dan petani. Pembatasan penguasaan dan kepemilikan tanah/hutan/perkebunan harus dilakukan agar kekayaan tidak bergulir di antara segelintir pemilik uang (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ). Ketimpangan antar-wilayah harus dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Ketimpangan antar-sektor ekonomi harus diterobos dengan pengarusutamaan pembangunan pertanian dan industrialisasi pertanian berbasis rakyat dengan langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam menggalakkan pembangunan inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas perlu didukung dengan kinerja birokrasi yang bersih, inovatif, dan progresif. 

Perdamaian Internasional

Dunia merekam kejadian-kejadian penting di tahun 2017, antara lain angin perubahan politik yang berhembus di Arab Saudi, sisa-sisa etnonasionalisme di Catalonia Spanyol, tragedi etnis Rohingnya di Myanmar, dan manuver sepihak Amerika Serikat mengakui Jerussalem sebagai ibukota Israel. 

PBNU menyambut baik keinginan Arab Saudi yang hendak mengembangkan Islam wasathy, yaitu manhaj Islam moderat sebagaimana dianut mayoritas umat Islam Indonesia. Keinginan ini perlu disambut oleh Pemerintah Indonesia dengan mengintensifkan dialog dan kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi dalam rangka mengakselerasi penyelesaian damai atas sejumlah konflik di Timur Tengah. Keterbelahan sikap negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI dalam merespons manuver AS terkait dengan penetapan Jerussalem sebagai ibukota Israel menandakan lemahnya solidaritas akibat kurangnya dialog dan kerja sama. Karena itu, PBNU menghimbau negara-negara yang tergabung dalam OKI lebih intensif menjalin dialog dan kerja sama agar solid dalam merespons isu-isu kemanusiaan yang membutuhkan kebulatan sikap dan solidaritas. 

Tragedi Rohignya mengingatkan perlunya penguatan nation-state berbasis kewargaan (civic nationalism), bukan sentimen etnis yang membuat suku mayoritas merasa berhak mendominasi atau bahkan menyingkirkan etnis minoritas.  Kenyataan bahwa semua nation-state di dunia terdiri dari banyak suku bangsa, termasuk Indonesia, mengajarkan perlunya penguatan prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan bagai semua warga negara tanpa diskriminasi SARA. Prinsip ini ada di dalam Pancasila, tetapi mulai diabaikan bahkan diingkari oleh kelompok yang dengan enteng men-thagut-kan Pancasila. Negara modern seperti Spanyol masih didera isu etnonasionalisme Catalonia, tetapi Indonesia telah berhasil melewati masa-masa genting itu di awal-awal reformasi. Ini tidak lepas dari peran Pancasila sebagai kalimatun sawa atau common denominator yang menjembatani berbagai agama, suku, golongan, dan kepercayaan.

Kejadian-kejadian di dunia menjadi cermin agar bangsa Indonesia bersyukur mempunyai Pancasila yang harus terus dijaga, dilestarikan, dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selamat Memasuki Tahun 2018. Selamat menabur harapan baru. Terus jaga optimisme! Terus rekatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika!

Jakarta, 3 Januari 2018.

والله الموفق الى اقوم الطريق
و السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

ttd

Prof. Dr. KH. Said Aqil  Siroj, MA.
Ketua Umum

ttd

Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal
Sabtu 25 November 2017 11:25 WIB
Hasil Lengkap Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2017
Hasil Lengkap Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2017
REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
DAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NTB, 23-25 NOVEMBER 2017

Latar Belakang
Indonesia tengah menghadapi berbagai ujian kebangsaan yang tercermin dari lunturnya nasionalisme, maraknya penggunaan sentimen SARA dalam kehidupan sosial-politik, menjamurnya radikalisme dan sektarianisme, serta maraknya korupsi dan terorisme yang berimpit dengan gejala kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.   

NU melihat persoalan ketimpangan telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional. Kekayaan dimonopoli segelintir orang yang menguasai lahan, jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan, dan obligasi pemerintah. Menurut World Bank (2015), Indonesia adalah negara ranking ketiga tertimpang setelah Rusia dan Thailand. Gini rasio mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,64. 1% orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, 0,1% pemilik rekening menguasai 55,7% simpanan uang di bank. Sekitar 16 juta hektar tanah dikuasai 2.178 perusahaan perkebunan, 5,1 juta hektar di antaranya dikuasai 25 perusahaan sawit. Jumlah petani susut dari 31 juta keluarga tani menjadi 26 juta, dua pertiganya adalah petani yang terpuruk karena penyusutan lahan dan hancurnya infrastruktur pertanian. 15,57 juta petani tidak punya lahan. Meningkatnya ketimpangan secara nyata mengancam sendi-sendi kebangsaan karena selain faktor paham keagamaan, ketimpangan ekonomi adalah lahan subur berseminya ekstremisme dan radikalisme. 

Radikalisme agama saat ini merupakan kecenderungan global yang terjadi bukan hanya pada masyarakat Islam, tetapi pada berbagai agama. Salah satu penyumbangnya adalah politik populisme yakni kecenderungan kelompok mayoritas menuntut privilese atas posisinya sebagai mayoritas. Di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, kelompok white supremacist merasa lebih berhak atas negara daripada kelompok lainnya. Di Asia, mayoritarianisme muncul dalam bentuk identitas kelompok agama. Di dalam kelompok mayoritas agama, muncul kelompok ekstrem yang mendorong terjadinya radikalisasi agama seperti ekstrem Buddha di Myanmar, ekstrem Hindu di India, dan militan Muslim di Timur Tengah dan Asia. Populisme dapat menjurus kepada terorisme atau eksklusivisme. Praktek eksklusivisme agama, meski tidak melakukan teror atau kekerasan, berpotensi menciptakan ketegangan masyarakat dan konflik antarumat Islam karena menuding kelompok lain sebagai pelaku bid’ah. 

Indonesia dikenal sebagai negeri Muslim demokratis dengan ciri Islam moderat. Indonesia perlu mengekspor Islam Nusantara dengan partisipasi aktif sebagai penyeru perdamaian, toleransi, dan keadilan di ranah regional dan internasional. Indonesia perlu lebih aktif terlibat dalam penyelesaian isu kemanusiaan regional seperti kasus Rohingya di Myanmar.

Sebagai negeri dengan populasi terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika, Indonesia diramalkan akan mengalami bonus demografi dengan penduduk usia produktif yang menggerakkan ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi. Namun, gejala gizi buruk kronis (stunting) dapat membuyarkan bonus demografi menjadi bencana demografi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus stunting tertinggi di Asia dan menduduki posisi ke-17 dari 117 negara di dunia dengan 27,5% bayi di Indonesia mengalaminya (Data Kementerian Kesehatan 2016). Kasus stunting lebih banyak ditemukan pada masyarakat desa (42,1%) dengan status pendidikan rendah (41,8%). Selain oleh rendahnya kemampuan daya beli terhadap makanan bergizi, stunting  juga disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunnya produktivitas, yang pada gilirannya mengerem laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, dan ketimpangan sosial. 

Pemberdayaan harus dimulai dari pendidikan yang memartabatkan manusia. Pendidikan harus difasilitasi negara yang diperoleh sebagai hak dasar warga negara, bukan komoditas atau sektor jasa yang diperjualbelikan. Alokasi wajib 20% APBN untuk pendidikan patut diapresiasi, tetapi pemenuhan hak dasar warga dalam bidang pendidikan masih jauh panggang dari api. Kesenjangan mutu pendidikan dan kesenjangan mutu layanan bukan hanya terjadi antara sekolah negeri dengan swasta, sekolah umum dengan sekolah madrasah, tetapi juga kesenjanagan antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa. Kendatipun dana APBN yang dialokasikan untuk pendidikan sudah cukup besar, tetapi belum teralokasikan secara efektif sehingga belum menghasilkan pendidikan berkualitas. Menurut Bank Dunia (Oktober 2017), Indonesia masih butuh waktu 45 tahun untuk menyamai tingkat literasi negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) dan 75 tahun mengejar prestasi ilmu pengetahuan dan sains. 

Pesantren adalah salah satu institusi tertua yang mengajarkan pendidikan karakter dan paham keagamaan yang ramah dan moderat. Jumlahnya kini mencapai 28.961 unit dengan jumlah santri mencapai 4.028660. Namun, pesantren belum mendapat tempat terhormat dalam sistem pendidikan nasional. Belum ada regulasi dan instansi khusus yang membidangi dan mengatur pendidikan pesantren dan lembaga keagamaan. NU menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang mengakomodasi aspirasi komunitas madrasah, tetapi konsepsi pendidikan karakter perlu secara khusus merujuk kepada pesantren sebagai role model sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara (pendiri Taman Siswa) dan Dr. Soetomo (pendiri Boedi Oetomo) yang mengakui pesantren sebagai sistem ideal pendidikan karakter bangsa.

Rekomendasi

Berdasarkan pokok-pokok narasi di atas, Nahdlatul Ulama perlu mengeluarkan rekomendasi dalam sejumlah bidang.

Ekonomi dan Kesejahteraan

1. Pemerintah perlu mengawal agenda pembaruan agraria, tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tetapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani. Agenda pembaruan agraria selama ini tidak berjalan baik karena Pemerintah tidak punya komitmen kuat menjadikan tanah sebagai hak dasar warga negara. Pemerintah perlu segera melaksanakan program pembaruan agraria meliputi:

a. Pembatasan penguasaan tanah/hutan;
b. Pembatasan kepemilikan tanah/hutan;
c. Pembatasan masa pengelolaan tanah/lahan;
d. Redistribusi tanah/hutan dan lahan terlantar;
e. Pemanfaatan tanah/hutan dan lahan terlantar untuk kemakmuran rakyat;
f. Penetapan TORA (Tanah Objek Agraria) harus bersifat partisipatoris, melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak bersifat top down;
g. Data TORA harus akurat;
h. Perlu dibentuk Badan Otorita ad hoc yang bertugas mengurus restrukturisasi agraria;
i. Perlu dukungan instansi militer dan organisasi masyarakat sipil.  

2. Pemerintahan perlu memberikan perhatian lebih kepada pembangunan pertanian dengan mempercepat proses industrialisasi pertanian dengan menempuh sejumlah langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri. Pemerintah perlu menjalankan program pro-petani sepertipemberdayaan koperasi petani, kredit usaha petani, asuransi petani (menghadapi ekternalitas dan perubahan iklim), peningkatan kapasitas petani, inovasi teknologi pertanian, penciptaan pasar dan nilai tambah komoditas, penciptaan lahan pertanian, riset pertanian, dan menyiapkan lahirnya petani-petani baru.

3. Pemerintah perlu konsistem menempuh strategi pembangunan ekonomi inklusif yang menciptakan link antara makroekonomi dan mikroekonomi, antara sektor penghasil barang dan sektor jasa, antara pasar modal dan pasar riil, antara perbankan dengan sektor usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), antara daratan dan lautan, antara kota dan desa, antara Kawasan Indonesia Barat (KIB) dan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

4. Pemerintah perlu mengendalikan liberalisasi perdagangan dengan mengerem perkembangan bisnis retail di tingkat kecamatan/desa karena berpotensi merampas lapak ekonomi rakyat. Menjamurnya bisnis ritel modern di berbagai pelosok negeri telah menjadi ancaman bagi usaha warung-warung kecil di daerah. 

5. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diarahkan untuk penguatan dan perlindungan kegiatan perekonomian sektor informal agar tidak rentan terhadap ekternalitas (penertiban, penggusuran, volatilitas harga dan lainnya). Sektor informal terbukti mampu menyelematkan perekonomian nasional di saat krisis, tetapi tidak punya daya tawar di hadapan institusi perbankan, lembaga keuangan non-bank, produsen, dan pemerintah sehingga tidak punya jaminan kelangsungan usaha. 

6. Pemerintah perlu mendukung program ekonomi warga melalui kebijakan dan anggarandengan: (i) melakukan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan ketimpangan dengan menciptakan iklim usaha mikro-menengah-besar yang kondusif dan meningkatkan kualitas angkatan kerja khususnya yang menyasar santri; (ii) menjaga stabilitas harga dengan intervensi pasar dan daya beli masyarakat dengan optimalisasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi warga, program padat karya dan program cash-transfer; (iii) memberikan kemudahan izin, akses permodalan dan perlindungan harga kepada produsen lokal skala menengah-kecil baik yang formal maupun yang informal; (iv) mendukung langkah-langkah NU dan organisasi sosial dalam upaya pemberdayaan ekonomi warga, baik dari sisi anggaran maupun program.

Pencegahaan dan Penanggulangan Radikalisme

1. Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena itu, diperlukan strategi nasional (STRANAS) yang komprehensif meliputi aspek agama, pendidikan, politik, keamanan, kultural, sosial-ekonomi, dan lingkungan berbasis keluarga.

2. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama perlu mengambil peran lebih aktif sebagai leading sector dalam strategi nasional penanganan radikalisme agama, terutama mengawasi perkembangan aliran keagamaan dan mengembangkan sistem respons dini terhadap aliran keagamaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. 

3. Pemerintah perlu menjadikan pendidikan sebagai garda depan pencegahan radikalisme melalui penguatan pendidikan karakter berwawasan moderatisme dalam implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengelolaan program strategis seperti bidik misi dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

4. Revitalisasi Pancasila sebagai falsafah bangsa dengan mengoptimalkan peran UKPPIP (Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila) dalam pemantapan ideologi Pancasila di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), kementerian dan lembaga-lembaga negara (K/L), BUMN, dan TNI/Polri.

5. Partai politik dan politisi harus berhenti menggunakan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis. Memainkan sentimen agama untuk perebutan kekuasaan 5 tahunan merupakan tindakan tidak bertanggungjawab yang dapat mengoyak kelangsungan hidup bangsa.

6. Aparat penegak hukum harus menjamin hak konstitusional warga negara dan tidak tunduk kepada tekanan kelompok radikal, serta tegas menindak terhadap: 

a. setiap tindakan pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama, terutama ujaran kebencian (hate speech) dan hasutan untuk melakukan kekerasan (incitement to violence) agar tidak semakin lepas kendali.

b. Penggunaan sentimen agama dalam pertarungan politik praktis oleh partai politik dan politisi agar dapat menjadi efek jera.

7. Organisasi-organisasi Islam Indonesia perlu memperkuat jaringan Islam moderat yang selama ini sering dijadikan teladan dunia Islam dan role model bagi masyarakat dunia. 

Kesehatan dan Kesejahteraan

1. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya promotif pencegahan dan penanggulangan masalah gizi khususnya stunting di seluruh wilayah Indonesia demi masa depan generasi bangsa yang lebih berkualitas. 

2. Pemerintah  perlu melakukan sinergi lintas sektor dan lintas program agar tercipta keterpaduan  upaya penanggulangan stunting. Pemerintah perlu bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan stunting

3. Mengajak lembaga dan organisasi keagamaan untuk secara aktif mengkampanyekan pencegahan stunting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak anak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun) dan mendorong upaya peningkatan  kesehatan dan  gizi bagi masyarakat Indonesia. 

4. Mengajak kiai dan ulama seluruh Indonesia untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang  gizi ibu dan gizi anak melalui berbagai kegiatan dakwah. 

5. Menyerukan kepada masyarakat untuk memastikan pemberian gizi terbaik bagi ibu hamil dan anak terutama masa usia di bawah 2 tahun, dengan memperhatikan asupan gizi selama kehamilan, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI selama 2 tahun serta pemberian makanan pendamping ASI padat gizi sejak bayi berusia 6 bulan.

6. Pemerintah perlu memperhatikan secara serius terhadap kaum disabilitas dengan menyediakan berbagai akses dan kemudahan di segala bidang agar mereka bisa mendapat kesempatan seperti orang normal pada umumnya.

Pendidikan

1. Pemerintah perlu melakukan kebijakan afirmatif dengan segera membuat UU tentang  Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan sebagaimana termuat dalam Ketetapan DPR RI Nomor 7/DPR-RI/II/2016 -2017 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 nomor rut 43. Regulasi tersebut perlu mengatur peningkatan mutu pesantren  dan lembaga pendidikan agama agar dapat berperan lebih aktif dalam menangkal ekstremisme dan radikalisme. 

2. Pemerintah perlu membentuk Kementerian Urusan Pesantren sebagai langkah promotif memajukan pesantren  dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan, program, dan anggaran.

3. Melakukan revisi dan revitalisasi UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memungkinkan upaya peningkatan mutu guru tidak dihambat oleh UU Otonomi Daerah.

4. Pemerintah perlu menindaklanjuti Perpres No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui kebijakan operasional dan anggaran di sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta.

5. Pemerintah perlu membuat metode dan aplikasi pendidikan untuk kaum disabilitas.

Politik Dalam Negeri dan Internasional

1. KPK:

a. KPK masih diperlukan keberadaannya dan perlu dilindungi dari serangan berbagai pihak, karena itu Pemerintah perlu mengonsolidasikan kekuatan aparatur pemerintahan dan partai-partai pendukung pemerintah untuk ikut dalam barisan penegakan dan penguatan pemberantasan korupsi oleh KPK.

b. Pengawasan yang ketat terhadap politik uang (money politics) dan korupsi terhadap pelaksanaan pilkada oleh semua pihak dengan melibatkan secara intensif lembaga-lembaga penegak hukum termasuk KPK. 

c. Memberi sanksi berat kepada siapa saja yang terlibat dalam politik uang dan  korupsi dalam pelaksanaan Pilkada.

d. Memperketat persyaratan dan kriteria track record dan success story calon Kepala Daerah yang bersih dari korupsi dan telah memiliki pengalaman melakukan perbaikan lembaga-lembaga tertentu yang berorentasi pada keterbukaan, kejujuran, dan keadilan.  

e. Melibatkan lembaga-lembaga masyarakat atau masyarakat sipil secara formal dalam pelaksanaan pilkada 2018 dengan tujuan untuk mereduksi politk uang dan korupsi.

2. Myanmar

a. Pemerintah perlu mengambil sikap lebih tegas kepada pemerintah Myanmar atas perlakuannya yang tidak patut bukan hanya kepada etnis Rohignya, tetapi juga kepada suku-suku minoritas lain yang tertindas di Myanmar. Indonesia perlu memanfaatkann posisinya untuk menekan negara-negara anggota ASEAN agar lebih bersikap tegas terhadap semua aksi kekeasan dan pemusnahan etnis tersebut.

b. Indonesia perlu memelopori agar ASEAN mengambil inisiatif mendesak PBB dan negara-negara demokrasi internasional memberikan sanksi lebih berat kepada Myanmar dan menghentikan aksi semua kekerasn, penindasan dan penghapusan etnis Rohingya.

3. Arab Saudi: 

a. Pemerintah perlu mencermati dinamika perubahan politik yang sedang terjadi di Arab Saudi dan mendorong agar dinamika ini mengarah kepada moderatisme Islam sebagaimana yang telah menjadi arus besar Islam Indonesia. 

b. Nahdlatul Ulama menyambut baik keinginan Arab Saudi yang ingin kembali ke Islam moderat dan mengajak pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menciptakan dialog yang sehat dan terbuka untuk perdamaian Timur Tengah dan dunia.

Ditetapkan di: Bengkel, Labuapi, Lombok Barat, NTB
Pada tanggal: 5 Rabiul Awwal 1439 H/24 November 2017 M


Tim Rekomendasi

1. Masduqi Baidlawi (koordinator)
2. Alissa Wahid
3. Ahmad Suaedy
4. M. Kholid Syeirazi
5. Anggia Ermarini
6. Arifin Junaidi

(Red: Fathoni)
Kamis 23 November 2017 13:51 WIB
MUNAS-KONBES NU 2017
Khutbah Iftitah Rais ‘Aam di Munas dan Konbes NU 2017
Khutbah Iftitah Rais ‘Aam di Munas dan Konbes NU 2017
Rais 'Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menyampaikan Khutbah Iftitaf Munas-Konbes NU (Foto: Ahmad Labib/NU Online)

الحمد لله الذي بحمده يفتتح كل رسالة ومقالة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة. أما بعد

Yth Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo
Yth Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
Yth Para Menteri Kabinet Kerja
Yth Bapak Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi
Yth Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, baik jajaran mustasyar, syuriah, tanfidziyah, a’wan, lembaga, dan banom.
Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah.

Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama2017 yaitu pertemuan minimal dua kali diantara dua muktamar untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam muktamar yang lalu dan menyiapkan pelaksanaan program hingga muktamar mendatang, serta merespon permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini. 

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir dan membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2017. Hal itu menunjukkan perhatian besar Bapak Presiden kepada Nahdlatul Ulama. 

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengawal negara dan bangsa dari berbagai ancaman. Tanggung jawab tersebut harus diemban dengan penuh kesadaran oleh semua pengurus NU di setiap tingkatan dan mengajak warga Nahdliyin untuk dengan penuh keikhlasan mengemban tanggung jawab tersebut.

Melalui mars Syubbanul Wathan yang terus-menerus dikumandangkan di lingkungan NU antara lain menyatakan “Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu” karena akan berhadapan dengan santri-santri NU. Kalau pada masa yang lalu NU telah berusaha menjaga dan mengawal negara melalui fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar PBNU Hadratussyekh Hasyim Asyari yang menyatakan bahwa hukum memerangi kaum penjajah adalah wajib yang kemudian dijadikan Resolusi Jihad oleh PBNU sehingga mendorong masyarakat terutama para santri untuk melawan Belanda sehingga terjadi perang 10 November dan dinyatakan sebagai hari pahlawan. Alhamdulillah tanggal 22 Oktober lahirnya Resolusi Jihad akhirnya juga dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo pada tahun 2015 walaupun sesudah 70 tahun dari peristiwa terjadinya Resolusi Jihad. Untuk itu, kepada presiden RI Joko Widodo kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya.

Salah satu ancaman yang kita hadapi sekarang ini menurut kami adalah radikalisme dan intoleran. Radikalisme adalah kelompok yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan dasar yang lain. Sedangkan kelompok intoleran adalah kelompok yg dapat merusak keutuhan bangsa.

Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama ini akan membahas upaya-upaya yang sistematis dan terencana dalam menanggulangi bahaya radikalisme dan intoleransi tersebut, yang kemudian dirumuskan menjadi program kerja NU dan rekomendasi Munas/Konbes.

Nahdlatul Ulama tetap istiqamah dalam posisi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945 dari setiap upaya pembelokan arah oleh kelompok-kelompok radikalis agama ataupun sekuler, ekstrimis kanan ataupun kiri, kelompok separatis dan teroris, serta kelompok intoleran. Bagi NU Pancasila dan NKRI sudah final.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati,

Tantangan berikutnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terkait ekonomi yang berkeadilan. Saat ini, kesenjangan ekonomi di negeri ini sudah sangat terasakan. Bagian terbesar asset ekonomi di negeri ini dikuasai oleh segelintir orang. Sedangkan bagian terbesar masyarakat memperebutkan “remah-remah” sisanya. Hal ini bisa menjadi bom waktu dan bisa memantik terjadinya konflik horizontal yang laten. Oleh karena itu, perlu ada upaya sungguh-sungguh yang terencana untuk mengikis kesenjangan tersebut.

Kami mengapresiasi Bapak Presiden yang telah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil langkah dan upaya guna mengikis kesenjangan tersebut. Paradigma baru dalam kebijakan ekonomi yang lebih memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah harus terus didorong dan diformalkan menjadi program utama pemerintah. Ide Presiden memberlakukan kebijakan redistribusi aset dan kemitraan antara usaha kecil-menengah dengan pengusaha besar merupakan terobosan yang perlu diformalkan menjadi kebijakan negara.

Nahdlatul Ulama mendukung upaya yang telah dilakukan presiden tersebut. Sebagai ormas yang besar, NU berkepentingan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Karena sebagian besar warga Nahdliyin adalah masyarakat kecil dan menengah tersebut.

Munas Alim Ulama ini akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu materi pembahasan. Regulasi yang menyebabkan terbukanya peluang kepemilikan asset secara berlebihan akan dikaji secara kritis dan akan dibuat rekomendasi adanya regulasi baru yang memperkuat kebijakan redistribusi aset. 

Munas juga akan merumuskan dari perspektif ajaran agama, bagaimana distribusi aset dilakukan, sejauh mana negara berkewajiban mengatur terkait dengan penguasaan asset dan tanah yang berkeadilan, sehingga tidak terjadi adanya penguasaan asset dan tanah yang berlebihan oleh sekelompok orang, padahal di sisi lain banyak masyarakat yang tidak memilikinya. Munas akan merumuskan upaya apa saja yang akan dilakukan oleh NU terkait dengan masalah ini.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati,

Munas dan Konbes juga akan membahas tentang penguatan organisasi NU, agar secara jam’iyah dapat menjalankan tugas-tugas besar terkait kebangsaan dan keumatan. Revitalisasi, konsolidasi, dan fungsionalisasi (REKONFU) setiap potensi yang dimiliki oleh jam’iyah merupakan upaya yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga NU sebagai ormas yang besar bisa memberikan sumbangsih yang besar pula kepada bangsa dan negara. Terlebih NU sebagai jam’iyah saat ini berada pada penghujung 100 tahun pertama dan akan memasuki 100 tahun kedua. Dalam sebuah hadis disebutkan:

« إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »

“Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini setiap ujung seratus tahun orang yang memperbarui agama mereka.”

Dalam berjam’iyah, hadis tersebut dapat ditangkap semangat dan konteksnya. Di setiap seratus tahun akan ada orang yang melakukan gerakan pembaruan (harakah tajdidiyah). Nahdlatul Ulama saat ini berada pada penghujung usia seratus tahun, dan setelah itu akan memasuki babak baru fase seratus tahun kedua. Karena itu, kita para pengurus NU di setiap tingkatan harus siap bekerja lebih keras untuk menguatkan jam’iyah kita ini. Kita perbarui semangat kita untuk tetap mengusung cara berfikir dan beragama ala NU (fikrah nahdliyah). Kita perbarui semangat gerakan ke-NU-an (harakah nahdliyyah) di setiap tingkatan organisasi. Kita siapkan runway yang kuat, sehingga diharapkan di awal 100 tahun kedua, Nahdlatul Ulama sudah bisa take off dan tinggal landas secara mulus dan tanpa hambatan berarti.

Bapak Presiden serta hadirin-hadirat yang kami hormati

Demikianlah kiranya sambutan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dijabarkan melalui persidangan Munas dan Konbes NU ini. Kami berdoa semoga permusyawaratan ini diridhai  oleh Allah SWT dan dapat merumuskan hasil-hasil yang baik. 

Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Presiden memberikan sambutannya, dan dilanjutkan membuka secara resmi Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 20017.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Mataram, November 2017
Rais ‘Aam,


Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG