IMG-LOGO
Nasional

Menaker Kunjungi Desa Desmigratif di NTT

Selasa 9 Oktober 2018 20:15 WIB
Bagikan:
Menaker Kunjungi Desa Desmigratif di NTT
Maumere, NU Online
Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah Indonesia dewasa ini memiliki perhatian besar terhadap isu pekerja migran di Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT masuk pada zona darurat perdagangan manusia, oleh karenanya pemerintah daerah harus lebih fokus pada isu peningkatan kompetensi SDM NTT dan perlindungan pekerja migran.

Bagi Hanif, peningkatan kompetensi sangat penting agar masyarakat NTT dapat masuk ke dunia kerja ataupun berwirausaha.
"Kalaupun misalnya harus bekerja ke luar negeri, bekerja ke luar negeri secara legal, dengan baik, sehingga terhindar dari berbagai resiko," paparnya pada kunjungan ke Kabupaten Sikka, NTT, Selasa (9/10).

Ia mengatakan program desmigratif bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran sejak dari desa. Program ini sengaja dihadirkan di desa-desa yang kebanyakan warganya bekerja sebagai pekerja migran atau lazim disebut desa kantong TKI.

Program desmigratif berisi empat pilar utama, yaitu pusat layanan migrasi, kegiatan usaha produktif, community parenting, dan pembentukan koperasi desmigratif. Sejak dicanangkan pada tahun 2016, ada 252 desa telah diresmikan sebagai desmigratif.

Pada kunjungan tersebut ada hal berbeda dari Menaker M Hanif mengemudikan sendiri mobilnya menuju lokasi acara. Apa alasannya? "Senang aja. Biar nggak lupa caranya nyopir sambil menikmati pemandangan alam yang luar biasa," kelakar Hanif.
 
Hanif mengendarai mobil sendiri mulai dari Bandara Frans Seda Maumere menuju Rumah Jabatan Wakil Bupati Sikka. Dalam mobil tersebut, Menaker juga ditemani Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga. 

Usai rehat sejenak, Hanif kembali mengemudikan mobil berplat RI 31 tersebut dari Rumah Jabatan Wakil Bupati Sikka menuju lokasi acara yakni di Desa Done, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka. Desa Done merupakan salah satu desa yang masuk dalam program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Kemnaker. Mayoritas warga Desa Done sendiri bekerja sebagai pekerja migran.

Sesampainya di Desa Done, Hanif langsung berdialog dengan warga setempat. Hanif mengatakan, menjadi pekerja migran adalah pekerjaan mulia. Selain itu, tak sedikit masyarakat Indonesia yang merupakan anak pekerja migran berhasil mengharumkan nama bangsa.

"Selama kita punya keyakinan, selama kita semangat, selama kita bekerja keras, kita ulet, kita tidak menyerah pada keadaan, maka hidup akan berubah," ujarnya. (Red: Kendi Setiawan)

Bagikan:
Selasa 9 Oktober 2018 23:30 WIB
KIRAB SATU NEGERI
Kirab Satu Negeri ke Blitar untuk Sowan Makam Bung Karno
Kirab Satu Negeri ke Blitar untuk Sowan Makam Bung Karno

Jakarta, NU Online

Tim Kirab Satu Negeri Zona Rote memasuki Kabupaten Malang  dan diterima oleh Wakil Bupati Malang HM Sanusi yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko, Ketua PCNU dr Umar Usman, anggota DPR RI Hj Latifah Shohib, serta anggota DPRD Jatim Hj Khofidah. 

Dalam sambutannya, Sanusi mengaku bangga terhadap kegiatan yang memicu lahirnya jiwa patriotisme seperi Kirab Satu Negeri Ansor ini. "Saya mengimbau kepada generasi muda untuk terus jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita tidak benar. Karena kita ini sama, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas," kata Wabup Sanusi, di Kabupaten Malang , Selasa (9/10). 

Seletah diterima oleh wabup yang juga pernah menjadi Wakil Ketua Ansor Kabupaten Malang periode 1998-2000 ini, rombongan kemudian bergerak menuju Blitaruntuk sowan ke makam Proklamator RI Bung Karno.

Di Blitar, rombongan menyerahkan 17 Bendera Merah Putih kepada Sekretaris Kota Blitar Rudi Wijanarko yang didampingi Ketua PC NU Kota Blitar Habib Bawafi.

Dala acara penyerahan itu, Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Alfa Isnaeni mengatakan, bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai persoalan yang mencoba mereduksi nilai-nilai kebangsaan. Atas realitas inilah kemudian GP Ansor dan Banser meneguhkan sikap untuk berkeliling Indonesia melalui Kirab Satu Negeri demi membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan.

"Orang-orang yang cinta NKRI, nasionalis, pancasilais, tidak boleh diam di tengah ancaman dari kelompok yang memaksakan kepentingannya sendiri dan membahayakan keutuhan bangsa. Nasionalis itu waras, Pancasilais itu waras, jadi yang waras tidak boleh ngalah," tegas Alfa Isnaeni usai memanjatkan doa di pusara Bung Karno.

"Kebhinekaan itu realitas, NKRI sudah final. Untuk itu ayo kita teguhkan sikap kebangsaan kita," lanjutnya.

Kirab Satu Negeri sendiri dimulai pada 16 September lalu dan akan berakhir pada 26 Oktober. Puncak Kirab Satu Negeri akan digelar di Yogyakarta dan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dalam sebuah apel akbar yang bakal dihadiri sekitar 100 ribu anggota Banser. (Red: Ahmad Rozali)

Selasa 9 Oktober 2018 23:15 WIB
Kiai Said Setuju Hari Anti-Hoaks Diperingati
Kiai Said Setuju Hari Anti-Hoaks Diperingati

Bogor, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan kesetujuannya agar tanggal 3 Oktober dijadikan sebagai hari anti-hoaks nasional. Menurutnya, hoaks itu fitnah yang bisa menghancurkan sebuah bangsa.

"Iya (setuju) hari anti-hoaks nasional'. (Jika tidak) Hancurlah bangsa ini," kata Kiai Said usai melakukan prosesi Peletakan Batu Pertama Pengembangan Kampus Unusia Jakarta di Jalan Pondok Udik Kemang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/10.

Alumnus Universitas Ummul Quro Mekkah itu mengatakan bahwa 15 abad yang lalu, Al-Qur'an dalam Surat Al-Qalam ayat 10-12 dan Surat Al-Baqarah ayat 217 telah menyatakan tentang bahaya fitnah.

"Ada di Al-Qur'an-nya juga. Ada 15 abad yang lalu," kata kiai kelahiran Kempek Cirebon, Jawa Barat itu.

Menurut Kiai Said dengan mengutip Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 217, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan, sambung Kiai Said, jelas pelaku dan kesalahannya. Sementara fitnah terjadi ketidakjelasan tentang pelaku (dalang), sumber, dan tujuannya.

"Loh iya dong (setuju), alfitnatu asyaddu minal qatl. Dampak fitnah (bisa) menghancurkan bangsa," jelas Kiai Said.

Sebagimana diketahui, seusai peristiwa penyebaran hoaks yang dilakukan oleh beberapa elit politik Indonesia, kemudian mendapat respon dari beberapa pihak, seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengusulkan agar tanggal 3 Oktober menjadi 'hari antihoaks nasional'. (Husni Sahal/Ahmad Rozali)

Selasa 9 Oktober 2018 23:10 WIB
Netizen Palu Kecam Pengusiran Terhadap Relawan
Netizen Palu Kecam Pengusiran Terhadap Relawan

Jakarta, NU Online

Ada fenomena yang tak patut yang terjadi di tengah-tengah suasana berkabung akibat bencana gempa bumi di Palu Sulawesi Tengah. Sejumlah relawan Badan nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang datang dari sejumlah kota seperti Tangerang Selatan, Bone, Mamuju, dan Sulawesi Utara diminta angkat kaki dari halaman kantor Bappeda Sulawesi Tengah.

"Saya dengar-dengar banyak baran-barang di kantor Bappeda ini yang hilang. Sedangkan menurut temen-teman, kejadian barang hilang mungkin sebelum kita masuk, sebab banyak penjarahan juga sebelumnya," kata salah seorang relawan BPBD melalui akun facebook 'Cinta Akhirat' dan dibagikan di facebook grup 'Info Kota Palu', Selasa (9/10).

Dalam video berdurasi 3.58 menit itu, tampak puluhan pria dewasa berbaju orange dan hitam berlogo BNPB sedang merapikan tenda untuk bersiap melakukan pengosongan lahan. 

Melalui video tersebut, ia mengimbau agar batuan yang hendak dikirimkan pada posko BPBD dikirmkan ke posko yang baru di kantor BPS Sulteng. "Jadi segala alat dan lain-lain langsung dikirim ke sana saja," ujarnya.

Kejadian itu memicu reaksi warga netizen yang juga ada di dalam facebook group 'Info Kota Palu'. sebagian besar dari netizen menyayangkan adanya 'pengusiran' tersebut. Mereka menyebut bahwa keberadaan relawan di Palu merupakan sebuah pengorbanan yang seharusnya dihargai oleh warga sekitar.

Agnes Wulandari Mangesak misalnya, yang menulis 'pengusiran' tersebut sebagai kejadian yang 'sangat miris sekali'. Sebab menurutnya, relawan yang datang dari luar kota rela meninggalkan pekerjaan mereka untuk membantu korban.

"Itu semua karena mereka turut merasakan penderitaan dan tangisan warga Palu, Donggala dan Sigi. Pemerintah sudah berbuat apakah selama bencana ini, emangnya mereka mampu urus semua korban-korban bencana ini tanpa relawan?" kata Agnes Wulandari mengecam.

Padahal, Lanjut Agnes para relawan datang tidak untuk meminta bayaran kepada pemerintah Sulawesi Tengah. "Jangan salahkan kalau bantuan sudah tidak mau masuk lagi ke Kota Palu hanya karena mereka sudah enggan melihat sikap dari pemerintah di tengah-tengah kesulitan ini," lanjutnya.

Respon serupa juga disampaikan oleh akun Bogee Ishakk. Warga Donggala, Sulteng ini menyarankan agar memindahkan poskonya ke Donggala yang juga membutuhkan bantuan para relawan. "Ke Donggala saja, itu relawan yang diusir," katanya.

Selain menyayangkan, warga netizen juga mengecam perlakuan Bappeda Sulteng yang meminta relawan untuk tidak berada di area perkantorannya. hal itu mengingat tingginya kebutuhan warga Sulteng khusunya Palu terhadap bantuan para relawan. (Ahmad Rozali)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG