Berdayakan Masyarakat, Lakpesdam Sosialisasikan Gerakan Sadar Anggaran

Jakarta, NU Online
Keinginan akan agar anggaran pemerintah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi kesejahtaraan sejauh ini baru sebatas angan-angan. Pos pengeluaran rutin dalam sebagian besar APBD masih lebih besar daripada pos pembangunan. Ini artinya sebagian besar anggara pemerintah kurang menyentuh kebutuhan rakyat banyak.

Upaya untuk mengawal anggaran yang pro rakyat harus dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jika masyarakat dilibatkan secara aktif, maka mereka dapat mengusulkan kebutuhan-kebutuhannya di daerahnya masing-masing.

Untuk membantu kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam penyusunan anggaran, Lakpesdam NU melakukan sosialisasi dan pelatihan di sejumlah daerah mulai dari aspek penyusunan anggaran sampai dengan monitoring.

“Sosialisasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya anggaran pemerintah bagi kehidupan mereka,” tandas Miftahuddin Bisri yang menjadi program manajer dalam proyek ini.

Bertempat di sejumlah daerah seperti Jepara,Cilacap, Sukoharjo, dan Ngawi diharapkan program ini juga bisa memberi manfaat bagi komunitas NU. “Mereka dapat mengusulkan pentingnya pemberdayaan madrasah atau masjid di tempatnya masing-masing,” tandasnya memberi contoh.

Dalam mekanisme pembuatan anggaran daerah, kebutuhan masyarakat diidentifikasi mulai dari tingkat desa kemudian naik ke kecamatan dan selanjutnya sampai ke tingkat kabupaten. Selama ini keputusan yang dibuat cenderung elitis. “Jika masyarakat bisa memberi masukan dan mengawalnya sampai disahkan dan memonitornya, maka mereka akan semakin terberdaya,” tuturnya.

Karena tak semua orang bisa memahami dan membaca anggaran daerah, Lakpesdam juga memberi pelatihan bagaimana masyarakat bisa memahami anggaran. Selain itu, juga dibuat penyederhanaan anggaran dalam bentuk sederhana yang dengan mudah difahami masyarakat.

“Nantinya masyarakat bisa mengontrol sejauh mana pelayanan yang sudah bisa diberikan oleh pemerintah, misalnya berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kinerja juga bisa dinilai dari seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, misalnya berapa lama membuat KTP,”katanya. (mkf)