GP Ansor Desak BPK Audit Anggaran DPR ke Luar Negeri

Jakarta, NU Online
Buntut dari rencana kepergian 300 anggota DPR ke luar negeri menjelang akhir tahun 2006, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda (GP) Ansor melancarkan kritik keras. Organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU) itu mendesak Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran DPR.

“Ini penting agar anggaran ke luar negeri itu bisa ditekan seefisien mungkin. Bahkan kalau perlu dikurangi,” kata Sekjen PP GP Ansor Malik Haramain—sebagaimana dilansir www.gp-ansor.org--kepada wartawan di Jakarta, (27/11) kemarin.

Menurutnya, GP Ansor sangat kecewa karena kepergian anggota DPR itu tidak ada gunanya dan tidak jelas pertanggungjawabannya kepada publik. “Selama ini mana sih hasilnya yang bisa dirasakan rakyat dari hasil kunjungan ke luar negeri itu. Ketimbang ke luar negeri tidak jelas, Lebih baik DPR mengurangi anggaran ke luar negeri,” gugatnya.

Lebih jauh, kata Malik, harus ada perubahan kebijakan tentang kegiatan ke luar negeri, selain menghabiskan banyak uang, toh hasilnya juga tidak ada. Apalagi publik tidak pernah tahu hasil kongkritnya. Pimpinan DPR harus betul-betul mempertimbangkan manfaat kunjungan ke luar negeri tersebut.

Seperti diketahui, setelah 30 orang komisi V DPR berkunjung ke Belanda, Perancis dan Jerman, BKSAP dan BURT ke Finlandia, sebagian Komisi VIII berangkat ke Turki. Kemudian menyusul Komisi IX DPR juga akan melakukan kunjungan kerja ke Hongkong dan Korea Selatan dengan agenda masalah kesehatan dan tenaga kerja. Rombongan terdiri dari dua tim, masing-masing beranggotan 15 orang.

“Biayanya dari anggaran Sekjen DPR, diberi Rp 400 juta, namun yang dipakai hanya Rp 250 juta. Sisanya dikembalikan ke Sekjen DPR,” katakan Wakil Ketua Komisi IX DPR F-PD, Max Sopacua, kepada wartawan di DPR, (27/11) lalu.

Dia menambahkan total anggota Komisi IX DPR yang berangkat menjadi 30 orang. Masing-masing rombongan 15 orang. “Jadi, kalau dua tim itu, biayanya sekitar Rp500 juta. Sebenarnya anggaran yang diajukan itu Rp 600 juta, tapi sudah dua tahun Komisi IX DPR tak menggunakan anggaran itu,” katanya.

Max menambahkan, rombongan yang ke Hongkong berangkat  29 Nopember 2006 dan yang ke Korea Selatan berangkat pada 5 Desember 2006. “Masing-masing orang mendapatkan jatah 280 dolar untuk kunjungan selama 3 hari,” jelas Max.

Ditanya soal rumor pemberian dana dari Departemen Kesehatan sebesar Rp 2,5 miliar, Max membantahnya. “Wah, kalau sudah ada dari Depkes, tak perlu lagi dana dari Sekjen DPR. Jadi tidak ada pemberian dana dari Depkes itu,” ujarnya.

Max tidak menampik jika ada anggota Komisi IX DPR dalam kunjungan kerja tersebut yang membawa isteri, asal tidak mempergunakan dana Komisi IX DPR. “Boleh asal ongkos sendiri, tapi tidak boleh tiket itu ditukar dengan kelas ekonomi. Saya akan laporkan kalau ada tiket yang ditukar dengan kelas ekonomi,” ujarnya. (eko)