Jakarta, NU Online
Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta pemerintah segera menangkap sebanyak 3.750 orang karena terlibat korupsi. Jumlah orang yang terlibat korupsi itu, menurutnya, tidak hanya dari kalangan pengusaha, tapi juga politisi.
Demikian diungkapkan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Yudhi Chrisnandi bersama sejumlah anggota parlemen yang tergabung dalam ‘Kabinet Bayanngan’ usai menemui Gus Dur di Kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (29/1) siang kemarin.<>
"Ada 3.750 orang yang harus ditangkap, beliau tadi menyebutkan nama-namanya, tapi saya tidak sebut karena off the record (rahasia). Pokoknya, mereka terlibat korupsi di masa lalu sampai sekarang, termasuk BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)," ujar Yudhi.
Menurut Yudhi, Gus Dur menyatakan, bangsa Indonesia kaya raya, tapi banyak yang korupsi sehingga rakyat sengsara. Gus Dur sendiri mengaku memiliki data tentang sejumlah nama yang harus dikenakan tindakan hukum untuk mengembalikan uang negara dan memberi efek jera.
Abdullah Azwar Anas, anggota DPR lainnya dari Fraksi Kebangkitan menambahkan, Gus Dur meminta agar kasus BLBI segera dituntaskan. Dalam soal ini, mantan ketua PBNU itu menilai, sistem pemerintah gagal untuk mengembalikan uang negara yang diambil para obligor nakal.
Contohnya, dari data BPK, disebutkan ada sekitar Rp 140 triliun yang teraudit merugikan negara. Sementara, potensi kerugian negara dalam kasus BLBI diduga sebesar Rp 605 triliun. Banyak obligor yang menerima SKL tapi masih bermasalah.
"Gus Dur minta ada ketegasan negara dan aparat penegak hukum agar ada kepastian hukum bagi obligor nakal itu dan perlu ditelusuri," imbuh Anas—demikian panggilan akrabnya.
Pertemuan dengan Gus Dur, menurut Yudhi, merupakan prioritas utama Kabinet Bayangan untuk menemui sekitar 10 tokoh nasional lainnya. Setelah Gus Dur, mereka juga akan bertemu Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie, Wiranto, R Hartono, Akbar Tandjung, Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin, Franz Magnis Suseno dan tokoh penting lainnya. (rif)
Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta pemerintah segera menangkap sebanyak 3.750 orang karena terlibat korupsi. Jumlah orang yang terlibat korupsi itu, menurutnya, tidak hanya dari kalangan pengusaha, tapi juga politisi.
Demikian diungkapkan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Yudhi Chrisnandi bersama sejumlah anggota parlemen yang tergabung dalam ‘Kabinet Bayanngan’ usai menemui Gus Dur di Kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (29/1) siang kemarin.<>
"Ada 3.750 orang yang harus ditangkap, beliau tadi menyebutkan nama-namanya, tapi saya tidak sebut karena off the record (rahasia). Pokoknya, mereka terlibat korupsi di masa lalu sampai sekarang, termasuk BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)," ujar Yudhi.
Menurut Yudhi, Gus Dur menyatakan, bangsa Indonesia kaya raya, tapi banyak yang korupsi sehingga rakyat sengsara. Gus Dur sendiri mengaku memiliki data tentang sejumlah nama yang harus dikenakan tindakan hukum untuk mengembalikan uang negara dan memberi efek jera.
Abdullah Azwar Anas, anggota DPR lainnya dari Fraksi Kebangkitan menambahkan, Gus Dur meminta agar kasus BLBI segera dituntaskan. Dalam soal ini, mantan ketua PBNU itu menilai, sistem pemerintah gagal untuk mengembalikan uang negara yang diambil para obligor nakal.
Contohnya, dari data BPK, disebutkan ada sekitar Rp 140 triliun yang teraudit merugikan negara. Sementara, potensi kerugian negara dalam kasus BLBI diduga sebesar Rp 605 triliun. Banyak obligor yang menerima SKL tapi masih bermasalah.
"Gus Dur minta ada ketegasan negara dan aparat penegak hukum agar ada kepastian hukum bagi obligor nakal itu dan perlu ditelusuri," imbuh Anas—demikian panggilan akrabnya.
Pertemuan dengan Gus Dur, menurut Yudhi, merupakan prioritas utama Kabinet Bayangan untuk menemui sekitar 10 tokoh nasional lainnya. Setelah Gus Dur, mereka juga akan bertemu Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie, Wiranto, R Hartono, Akbar Tandjung, Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin, Franz Magnis Suseno dan tokoh penting lainnya. (rif)
Terpopuler
1
Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024: Seluruh Permohonan Anies-Muhaimin Ditolak MK
2
Ini Profil Delapan Hakim MK yang Putuskan Sengketa Pilpres 2024
3
Apa Itu Dissenting Opinion dan Siapa Saja Hakim yang Pernah Melakukannya?
4
Sidang Putusan MK, Berikut Petitum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud
5
Lolos Perempat Final Piala Asia U-23, Lawan Berat Menanti Timnas Indonesia
6
Terkait Hasil Pemilu, PBNU Serukan Patuhi Putusan Mahkamah Konstitusi
Terkini
Lihat Semua
