PBNU Minta Wilayah Proaktif Galang Dana

Jakarta, NU Online
Organisasi akan memiliki kemandirian dalam mengatur langkahnya jika mampu membiayai sendiri seluruh kegiatannya. NU setahap demi setahap harus mampu menjadi organisasi yang mandiri dan mengelola manajemen keuangannya dengan baik. Setelah PBNU melakukan penataan dan berusaha mandiri, kini pengurus wilayah NU juga harus proaktif menggalang dana.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa upaya penggalangan dan bisa dilakukan melalui program-program dari pemerintah dan kerjasama dengan fihak swasta murni. "Sebenarnya potensi wilayah besar, coba, Kalimantan Selatan, ini gubernurnya kan wakil ketua NU, jangan sampai ini jadi potensi yang tidak potensial, jangan sampai wilayah pasif, ini yang saya harapkan,” tuturnya dalam rapat koordinasi dengan seluruh wilayah NU di Kantor PBNU kemarin.

<>Dikatakan oleh mantan ketua PWNU Jatim tersebut bahwa ketua wilayah tak mungkin mengurus sendiri hal ini dan harus menunjuk orang yang tepat. “Kalau nunjuk ahli tasawwuf susah, ini ahli bisyaroh, padahal kita harus mendapatkan tijaroh, harus orang yang memiliki naluri bisnis dan ada kejujuran,” katanya.

Selanjutnya tim yang ditunjuk tersebut harus sering-sering datang ke PBNU untuk sharing informasi  “Di wilayah ini ada potensi seperti ini, bisakan PBNU ngatrol, atau ada peluang apa di PBNU yang bisa dibawa ke sana, harus ada yang whar wher,” tambahnya.

Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang tersebut juga mengingatkan pengelolan dana dengan manajemen yang baik, karena kalau tidak malah bisa menimbulkan masalah. “Kalau manajemennya tidak beres nanti malah ada fitnah, gak punya uang repot tak punya uang, punya uang geger karena uang karena tidak ada transparansi dan akuntabel,” tegasnya.

Berkaitan dengan pendanaan dari pemerintah daerah, Kyai Hasyim mengingatkan agar wilayah NU harus rajin-rajin mengkomunikasikan kebutuhan masyarakat ke bupati dan DPRD melalui program-program yang digodok dalam RAPBD.
 
“Kita ketemu bupati dan mengusulkan ke fraksi, tidak dibatasi fraksi tertentu, siapa saja yang mau mbantu. Disinilah perlunya netralitas dan positioning NU. Bagaimana bantuan untuk sekolah atau rumah sakit, ini semua tergantung dari kemampuan konsultasi,” paparnya.

Sementara itu kerjasama dengan fihak swasta juga terus digalakkan. Salah satu yang sudah menandatangani MoU adalah dengan Pertamina berkaitan dengan kerjasama pendirian pom bensin di lokasi-lokasi strategis yang tanahnya dimiliki NU atau pesantren.

Kyai Hasyim mengaku dalam bidang ini, harus diakui bahwa NU belum punya banyak pengalaman, namun dari kerjasama yang digalang, akhirnya peta bisnis bisa difahami. “Nga papa dapat rebetannya dulu, yang penting halalan toyyiban,” katanya. (mkf)