Pemerintah Sepakat Melanjutkan Tahapan Perjanjian Damai dengan GAM

Jakarta, NU ONLINE, Pemerintah bersama DPR dalam rapat yang dilakukan di gedung DPR/MPR yang dihadiri pimpinan fraksi-fraksi di DPR maupun pimpinan komisi Pertahanan dan Komisi Hukum. sepakat melanjutkan tahapan perjanjian damai yang telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lewat dewan bersama (joint council). Hasil ini merupakan point pertama dari empat butir yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

Butir kedua yang disetujui adalah pemerintah dan DPR sepakat mengambil tindakan tegas pada GAM jika setelah duduk bersama dalam dewan bersama (joint council), tetap menginginkan pemisahan Nanggroe Aceh Darussalam dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan adanya operasi militer.

Butir ketiga adalah pemerintah daerah NAD harus mengambil tindakan kongkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerah tersebut, yang juga meliputi upaya pemda untuk menetralisis pengaruh propaganda separatisme GAM. Pemda juga berkewajiban untuk meningkatkan kesejahtaraan warga Aceh secara signifikan. Ini merupakan usaha untuk menumbuhkan kembali rasa keadilan dari warga Aceh setelah sekian lama dieksploitasi.

Kesepakatan keempat adalah dibentuknya forum konsultasi sebagai media untuk mengevalusi mekanisme pelaksanaan kesepakatan penghentian permusuhan yang menurut jadwal berlangsung hingga 9 Juli 2003.

Menurut Yudhoyono dalam keterangan persnya pelaksanaan butir pertama masih dalam proses penentuan tanggal dan lokasinya. Pertemuan akan dilakukan di tempat yang netral. Dari berita yang beradar, Tokyo merupakan pilihan utama untuk melaksanakan pertemuan itu.

Wakil Presiden Indonesia Hamzah Haz mengatakan “Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus menghilangkan keinginannya untuk merdeka, terlepas dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kalau dia (GAM) tetap ingin Aceh merdeka, kita tidak ada pilihan lain," di Bandara Halim Perdanakusuma semalam, usai mengantar Presiden Megawati Soekarnoputri menuju, Rumania, Rusia, dan Polandia seperti kami kutip dari KCM.

Senada dengan wakil presiden, Yudhoyono mengatakan cara tersebut akan digunakan jika GAM tetap berkeinginan untuk memisahkan NAD dari NKRI dan menolak sebagai daerah otonomi khusus. Ini dilakukan jika hingga 9 Juli GAM belum juga meletakkan senjata sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam kesepakatan penghentian perang (CoHA) Cessation of Hostilities Aggrement yang ditandatangani di Jenewa Swiss pada 9 Desember 2002.

Berkaitan dengan keefektifan HDC yang diragukan banyak pihak untuk menjembatani kepentingan GAM dan pemerintah RI, Yudhoyono mengatakan akan dilakukan evaluasi agar bisa ditingkatakan. (Mkf)

(diambil dari : Tempo Interaktif dan Kcm)