Pengurus Cabang NU Se-Jateng Dilatih Awasi Pengelolaan Anggaran

Semarang, NU Online
Posisi Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah bakal ditingkatkan. Pekan lalu, Pengurus Cabang NU se-Jawa Tengah diberi pelatihan tentang pentingnya keterlibatan NU pada proses perencanaan hingga pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran yang berpihak pada rakyat.

Acara bertajuk Halaqah ”Respon NU terhadap Problem Kemiskinan dan Kebijakan ABPD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pro Rakyat Miskin” yang digelar di Pondok Pesantren Al-Itqon, Pedurungan, Semarang, itu diikuti 33 peserta perwakilan PCNU se-Jateng.<>

Hadir pula pada halaqah yang diselenggarakan Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU tersebut, Ketua Pengurus Besar NU Ahmad Bagdja, Ketua PP Lakpesdam NU Nasihin Hasan dan Ketua Pengurus Wilayah NU Jateng Muhammad Adnan.

Melalui halaqah tersebut diharapkan posisi dan peran NU sebagai organisasi sosial keagamaan dapat memberikan penegasan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan anggaran penting untuk dilakukan. Pasalnya, selama ini, proses penganggaran berikut pelakasanaannya tidak pernah melibatkan unsur masyarakat, sehingga banyak kebijakan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Kebijakan anggaran harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. NU harus mengawal proses perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerahnya masing-masing,” kata Agus Susilo, Program Officer Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan APBD untuk Rakyat Miskin melalui Organisasi Sosial Keagamaan, PP Lakpesdam NU.

Agus menjelaskan, hasil-hasil Muktamar Ke-31 NU di Solo, Jateng, 2004 silam, memberikan penegasan bahwa masalah mendesak bangsa ini adalah kemiskinan. Karena itu, perlu adanya komitmen bersama untuk mendorong warga NU memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan mengontrol kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan.

Selain itu, ujarnya, melalui acara tersebut, diharapkan, NU dapat memberikan perimbangan pada kegiatan-kegiatan yang selama ini bersifat ritual keagamaan semata, seperti istighosah, bahtsul masail, tabligh akbar, dan lain-lain. Demikian pula, bagi warga Nahdliyin, belajar tentang seluk beluk anggaran merupakan hal baru.

Selama ini NU masih memberikan porsi yang dominan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual yang secara politik belum memberikan dampak terhadap perubahan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan anggaran yang memihak rakyat miskin. Padahal, kegiatan-kegiatan ritual tersebut bisa dikemas menjadi sebuah gerakan advokasi kebijakan yang memberikan dampak secara politik,” paparnya.

Sebelumnya, halaqah serupa diselenggarakan pada 11-15 Agustus lalu dan diikuti 30 peserta perwakilan 10 PCNU se-Jateng yang terdiri dari unsur syuriyah, tanfidziyah dan Lakpesdam NU.

Kegiatan tersebut akan diikuti bahtsul masail (pembahasan masalah) APBD dan Kemiskinan yang akan diselenggarakan di Ponpes ARIS, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, pada 7-8 September mendatang. (rif)