PWNU DIY: Halaqah Terlepas dari Kepentingan Politik
NU Online · Kamis, 2 April 2009 | 06:02 WIB
Pelaksana Jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta KH Mohammad Maksum menyatakan Halaqah Nasional Alim Ulama NU bertema ”Etika Politik dan Visi Kebangsaan Khittah NU” yang digelar di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta, terlepas dari kepentingan politik menjelang pemilihan umum 9 April mendatang.
Halaqah ini juga tidak terkait dengan pelaksanaan Muktamar NU awal 2010 nanti. ”Kita telepas dari hungar bingar itu,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan halaqah, <>Kamis (2/4) pagi.
Menurut Maksum, halaqah digelar dalam rangka merenungkan kembali khittah NU 1926, sebab Khittah ini terkait dengan eksistensi NU. ”Kita sekarang ini diam sejenak merenungkan eksistensi NU,” katanya.
Sementara itu, Rais Syuriyah PWNU DIY menyatakan, masih banyak kalangan yang menyangsikan khittah NU. Padahal dalam khittah terdapat tujuan dan garapan yang jelas dari organisasi dan warga NU. ”Maka diharapkan setelah halaqah ini ada pencerahan,” katanya.
Terkait ketidakhadiran beberapa narasumber kunci dalam halaqah ini, fasilitator acara pada sesi sarasehan Imam Aziz menyatakan, sebelumnya semua narasumber sudah didatangi dan menyambut baik inisiatif penyelenggaraan halaqoh khittah di Yogyakarta.
Panitia SC halaqah Jadul Maulana menambahkan, halaqah ini hanyalah rintisan, dan akan dilanjutkan dengan halaqah berikutnya.
”Halaqah ini kan yang pertama kali dan sebagai awal yang sangat baik, tapi kan tidak diadakan sekali ini saja,” katanya mengutip pernyataan Wakil Rais Aam PBNU KH Thalchah Hasan yang yang tidak dapat hadir dalam halaqah ini. (nam)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua