Polemik Kerapan Sapi, Bupati Berharap Jalan Keluar

Pamekasan, NU Online
Sejumlah kalangan mempersoalkan penggunaan kekerasan saat kerapan sapi Piala Presiden. Namun sejumlah pihak menganggap bahwa hal itu sebagai sebuah keniscayaan.
<>
Melihat polemik ini, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, angkat bicara terkait ditangguhkannya kerapan sapi Piala Presiden, yang akan diselenggarakan Oktober mendatang oleh Gubernur Jawa Timur. Itu terjadi karena perbedaan pandangan antarkerapan sapi model rekeng (kekerasan) dan kerapan sapi model pakopak (tanpa kekerasan).

"Kita kemarin sudah ada kesepakatan dari pemerintah Madura (Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan) dan Jawa Timur untuk bagaimana kita melaksanakan gerakan sapi tanpa kekerasan, walaupun masih ada aspirasi-aspirasi dan masih terus akan kita komunikasikan," kata Achmad Syafii, Jumat (27/09).

Syafii menambahkan, pihaknya masih tetap mengapresiasi perbedaan pandangan antarpemilik sapi dan akan memperhatikan, serta mencari jalan keluar terbaik. "Kita akan tetap melaksanakan kerapan sapi tanpa kekerasan, tetap kita laksanakan. Tetapi juga ada kebersamaan antarasemuanya," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan selalu melakukan pendekatan persuasif dan akan menerapkan komunikasi-komunikasi yang akan dilakukan ke berbagai pihak, khususnya para pemilik sapi.

"Saya kira sebagaimana kita sering dipatokkan dan kami sampaikan bahwa istilah disini kerapan sapi dengan pakopak 'tidak ada dilukai'," tegas Syafii.

Lebih lanjut Syafii berharap dan tidak menutup kemungkinan untuk tetap memberikan komunikasi antar pemilik sapi kerapan. "Mari kita bicarakan bersama-sama bagaimana jalan keluarnya, sehingga bagaimana pelaksanaan ini bisa didukung oleh semua pihak, karena masih ada pihak-pihak yang sebetulnya tidak setuju dan masih proses," pungkasnya. (Syaifullah/Mahbib)