PBB Desak Israel Batalkan Rencana Pencaplokan Tepi Barat

Jakarta, NU Online

Rencana Israel yang hendak mencaplok wilayah Tepi Barat menuai protes dari berbagai negara yang tergabung di PBB. Mereka akan mencaplok wilayah Tepi Barat yang sudah berdiri permukiman Yahudi di Yerikho dan Lembah Yordania. Gagasan tersebut sudah diutarakan sejak kampanye pemilu Israel putaran ketiga.

Atas rencana Israel itu, Sekjen PBB Antonio Guterres, berharap Israel mengurungkan niat untuk mencaplok sebagian kawasan Tepi Barat. Pasalnya, hal itu bisa merusak peta damai solusi dua negara untuk mengakhiri konflik dengan Palestina.

"Pencaplokan tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga akan membuat kawasan (Timur Tengah) tidak stabil," kata Guterres dikutip Associated Press, Rabu (24/6). Guterres meminta Israel mendengar desakan dari sejumlah negara untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.

Menurut Guterres, pencaplokan bakal menghilangkan harapan perdamaian dan solusi dua negara, dimana Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan menjaga keamanan masing-masing negara.

"Saya berharap bukan hanya suara saya yang didengar, tetapi Israel juga mendengar desakan dari dunia dan pencaplokan itu tidak akan terjadi pada 1 Juli mendatang," ujar Guterres.

Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional. “Jika dilakukan, itu akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, termasuk melanggar Piagam PBB,” tegas Guterres.

Pada rapat Dewan Keamanan PBB tingkat tinggi yang diselenggarakan Rabu (24/6) Guterres mengangkat topik utama rencana Israel dan AS dalam menganeksasi 30 persen wilayah Tepi Barat di Palestina.

Guterres akan berbicara di hadapan pengarahan dari Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit dan Koordinator Khusus PBB untuk Timteng, Nickolay Mladenov.

Ada pun Perancis yang memegang kursi kepresidenan PBB bulan ini mengatakan belasan Menteri Luar Negeri diperkirakan akan hadir bersama dengan Menteri Luar Negeri Palestina dan Duta Besar Israel untuk PBB.

Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Abdullah Alawi