Home Warta Fragmen Quran New Keislaman English Opini Tokoh Hikmah Download Kesehatan Lainnya Nasional Esai Khutbah Ubudiyah Cerpen Daerah Seni Budaya Internasional Sirah Nabawiyah Tafsir Risalah Redaksi Hikmah Nikah/Keluarga Obituari Ramadhan Pustaka Humor

Bagi NU, Ekonomi Pancasila Wujud Konsep Kebijakan Ekonomi Moderat

Bagi NU, Ekonomi Pancasila Wujud Konsep Kebijakan Ekonomi Moderat
Ilustrasi ekonomi di Indonesia. (Foto: Dok. NU Online)
Ilustrasi ekonomi di Indonesia. (Foto: Dok. NU Online)

Jakarta, NU Online
Ekonomi Pancasila kembali dibahas pada Focus Grup Discussion (FGD) daring yang diselenggarakan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Rabu (19/8). Ekonomi Pancasila sendiri memiliki arti konsep kebijakan ekonomi yang seimbang antara mengikuti aturan pasar dan intervensi negara.


Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsyudi Syuhud mengatakan, ekonomi Pancasila bagi NU tidak ubahnya seperti konsep ekonomi moderat. Ekonomi moderat maksudnya kebijakan ekonomi yang ramah, toleran, dan tidak melanggar unsur-unsur kemanusiaan terhadap masyarakat.


“Ekonomi Pancasila yang oleh kiai-kiai disebut tawasuth yakni balance, di tengah-tengah sebagaimana perintah Tuhan. Wal takun minkum ummatan wasatha, jadilah Anda umat yang tengah-tengah,” kata H Marsyudi mengawali paparan.

Baca juga: Ketum ISNU: Tantangan Ekonomi Digital Wujudkan Konsep Ekonomi Pancasila

 

Dia menambahkan, ketika menjadi umat yang tengah maka harus mengintegrasikan persaingan pasar bebas (kanan) dan intervensi pemerintah (kiri). Artinya semua kepentingan diakomodir untuk kepentingan bersama.


“Inilah sesungguhnya rukun yang kedua adalah al-jam’u baina maslahataini yaitu al-khassah wal ammah,” tutur Kiai Marsudi.


Dia menegaskan, ekonomi Pancasila berjalan pada negara yang menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Secara otomatis, urusan persaingan usaha di negara Pancasila tersebut harus selaras dengan lima butir Pancasila, yaitu menyatukan dua maslahat meliputi kepentingan pribadi dalam pasar dan kepentingan publik.


Baca juga: Optimalkan Pengawasan, PBNU: Kewenangan KPPU Perlu Diperkuat


Kepentingan publik, kata dia, diatur oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Saat tidak ada kepentingan publik yang kuat, maka akan ada kepentingan pribadi yang lebih kuat. Pemerintah harus bisa mengatur berbagai persaingan antarpelaku usaha sehingga memunculkan kebijakan yang adil dan berimbang.


“Untuk kepentingan publik yang menegakkan adalah pemerintah. Tapi, ketika kepentingan pribadi di sinilah aturan UU Korporasi harus berjalan. Ini dimaksudkan agar kebijakan dua maslahat tersebut dapat berjalan baik,” tandasnya.


Paling penting harus ada rekonsiliasi antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Jika skemanya sudah selaras dengan nilai Pancasila tersebut maka dijamin konsep ekonomi Pancasila bisa berjalan dengan optimal.


Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Musthofa Asrori



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler Nasional

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×