Banyak Kasus, Sarbumusi dan Serikat Buruh Dirikan Jejaring Serikat Pekerja Perikanan

Jakarta, NU Online
Konfederasi Sarbumusi dan beberapa organisasi serikat buruh mendirikan jejaring lintas serikat sektor perikanan. Hal ini menyusul berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh buruh dan pekerja sektor perikanan di Indonesia.

Bertempat di Courtyard Bandung, Konfederasi Sarbumusi, KSPSI AITUC, KSPI, KSBSI, KSPN, KSPSI, SPPI, dan SBMI sepakat untuk mendirikan jaringan lintas serikat dengan nama Jejaring Serikat Buruh/Serikat Pekerja Perikanan Indonesia.

Selain unsur serikat, turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat, Dinas Perikanan Jawa Barat, organisasi pengusaha dan mining agency.

Wakil Presiden K-Sarbumusi Soeharjono, salah satu inisiator, mengatakan bahwa jejaring ini sangat penting untuk sektor perikanan yang berkelanjutan di masa mendatang.

“Indonesia merupakan negara maritim dan memiliki puluhan juta buruh di sektor kemaritiman dan perikanan. Memperbaiki sektor ini sama artinya dengan memperbaiki pembangunan negara kita,” tutur pria yang akrab disapa dengan Bung Jon tersebut pada Kamis (23/6/2022).

Sementara itu, Ilyas Pangestu, Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), yang berafiliasi ke K-Sarbumusi berharap Jejaring ini bisa memperbaiki pekerja rentan di sektor perairan, termasuk anak buah kapal (ABK).

"Indonesia merupakan pengirim ABK (anak buah kapal) migran yang cukup signifikan di dunia. Perlu upaya luar biasa untuk mengadvokasi mereka biar mendapatkan kesejahteraan dam terbebas dari eksploitasi. Jangan ada lagi ABK yang dilarung ke laut seperti anggota kami beberapa waktu lalu."

Sementara itu, dihubungi terpisah (24/6) perwakilan ILO Indonesia dan Timor Leste, Irham Ali Saifuddin, mengklaim Jejaring ini akan banyak membantu memajukan proses dialog sosial di bidang perikanan.

“Sektor perikanan masih mengalami kondisi defisit kerja layak. Perlu upaya berbagai pihak untuk mengatasinya. Dalam laporan terbaru ILO, sektor perikanan merupakan titik lemah dalam prevalensi kerja paksa,” tandasnya.

“ILO memfasilitasi berdirinya Jejaring ini karena ingin membuka dan mempromosikan ruang dialog sosial yang lebih luas di sektor ini, sehingga Indonesia bisa berkontribusi dalam target global Dunia tanpa kerja paksa dan pekerja anak pada 2025 nanti,” sambung Irham.

Sebagaimana diketahui, banyak peristiwa yang merugikan pekerja migran ABK perikanan, mulai kelayakan di dalam kapal, gaji yang tak kunjung dibayarkan, hingga kerja paksa, dan berbagai ancaman, sampai pada praktik perdagangan manusia.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Musthofa Asrori