Nasional FESTIVAL TAJUG 2019

Buka Festival Tajug, Wapres KH Ma'ruf Amin: Masjid Jangan Sebar Kebencian

Jum, 22 November 2019 | 13:25 WIB

Buka Festival Tajug, Wapres KH Ma'ruf Amin: Masjid Jangan Sebar Kebencian

Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin membuka Festival Tajug dengan menabuh bedug, Jumat (22/11) di Alun-alun Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat (Foto: NU Online/Kendi Setiawan

Cirebon, NU Online
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membuka pelaksanaan Festival Tajug di Alun-alun Kasepuhan Cirebon, Jumat (22/11) siang dengan pemukulan bedug.
 
Kiai Ma'ruf berpesan agar Festival Tajug yang bertujuan untuk mengingatkan umat Muslim akan pesan Sunan Gunung Jati 'ingsun nitip tajug lan fakir miskin' pada era sekarang, termasuk menjaga tajug, surau atau masjid dari kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan dakwah namun tidak sesuai dengan para ulama terdahulu.
 
"Jangan sampai masjid dijadikan ujaran kebencian atau narasi permusuhan, kebencian, itu penting dijaga. Supaya tetap dengan kesantunan," kata Wapres Kiai Ma'ruf Amin.
 
Pemanfaatan dakwah lewat masjid, kata Wapres, hendaknya untuk memberikan ajaran saling mencintai, menyayangi, membantu, dan saling menolong. Jangan sampai ada distorsi penggunaan masjid dari fungsinya yang benar. Masjid harus dijaga supaya tidak disfungsi atau berubah fungsi. Karena fungsi tajug atau masjid adalah untuk kemaslahatan dan penguatan iman.
 
"Jangan ada sumpah serapah, maki-maki. Jaga tajug, kawal kemurnian masjid dari ajaran itu (caci maki dan kebencian)," tegasnya.
 
Selain itu, masjid juga menjadi tempat dakwah agar Muslim berperilaku yang tepat. Narasi kerukunan harus terus disuarakan melalui masjid. Dakwah yang membawa kesejukan dan kerukunan menjadi pesan yang selalu relevan saat ini.
 
Sementara itu, dalam menjaga fakir miskin, negara juga menangkap pesan Sunan Gunung Jati tersebut. Ialah dengan adanya UUD 1945 yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa fakis miskin dipelihara oleh negara. 
 
Namun demikian, masyarakat yang berkemampuan juga perlu turut mengemban tugas tersebut. "Negara sendiri belum mampu (menanggung sepenuhnya), perlu keikutsertaan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Kaum aghniya (orang kaya) wajib ikut menanggung orang miskin. Masyarakat yang kuat menanggung yang lemah," kata Wapres.
 
Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah menjadi kombinasi yang baik dan perlu ditingkatkan. Negara dalam upaya menanggung fakir miskin, di antaranya melalui bansos dengan menganggarkan setiap tahunnya melalui program Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan survei, ujar Wapres, kombinasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan.
 
Pewarta: Kendi Setiawan 
Editor: Fathoni Ahmad