Gus Yaqut Upayakan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag

Jakarta, NU Online 
Menteri Agama Republik Indonesia, H Yaqut Cholil Qaumas sedang mengupayakan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi.

"Secara teknis akan kita bicarakan dengan Menpan-RB. Ini luar biasa, eselon I di Kementerian Agama itu tidak harus PNS, artinya santri-santri yang memenuhi syarat bisa memiliki kesempatan mengurusi pondok pesantren secara struktural yang selama ini tidak pernah dilakukan," ujar Gus Yaqut saat mengisi Webinar Internasional yang diselenggarakan RMI-PBNU dan disiarkan TVNU, Rabu (20/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Gus Yaqut meminta agar pesantren mampu bersaing dalam setiap kompetisi. “Pesantren harus mempersiapkan diri menjadi pemenang bukan hanya lamunan saja atau imajinasi. Sehingga, 10-15 tahun mendatang santri mudah jadi presiden,” harapnya.

Putra KH Cholil Bisri ini juga yakin bahwa di masa depan, para santri mampu memenangkan kompetisi karena para santri memiliki bekal pendidikan pesantren yang membentuk karakter. Dalam sebuah kompetisi, pemenangnya adalah manusia yang memiliki karakter dan mampu menyiapkan diri.

 

“Kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk kebaikan jam’iyah dan jamaah, dengan itu kita mampu mempersiapkan masa depan santri-santri untuk pertarungan di masa depan dan yang terpenting adalah saling komunikasi,” ajaknya.

Lebih lanjut Gus Yaqut mengatakan, seharusnya pesantren memiliki hak yang lebih besar dari sekadar mendapatkan Undang-Undang Pesantren dan Dana Abadi Pesantren. Pasalnya, pesantren telah melewati perjalanan panjang dan rumit dalam mengawal bangsa ini.

“Lahirnya UU Pesantren disusul dengan Perpres Dana Abadi Pesantren, saya kira itu belum cukup. Kalau kita mau hitung, sejujurnya dana abadi tidak banyak,” imbuh ucap pria kelahiran Leteh, Rembang, Jawa Tengah ini.

Gus Yaqut berharap pesantren bisa mendapatkan hak sesuai perjuangannya. “Sekarang kita harus berpikir keras bagaimana pesantren dan santri mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara. Bukan kita menuntut, tetapi negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan para santri,” jelasnya.

Webinar bertajuk Santri Membangun Negeri ini dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, Ketua RMI PBNU KH Abdul Ghoffar Rozin, serta para narasumber yang membincang peran santri dari berbagai sudut pandang. Di antaranya sudut pandang politik, ekonomi, budaya, dan revolusi teknologi.

Narasumber yang mengisi webinar ini adalah Rais Syuriyah PCINU Amerika Serikat Sholahudin Kafrawi, Dosen Kajian Islam dan Asia ANU College Australia sekaligus pengurus PCINU Australia Eva Fahrun Nisa, Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang KH Abdul Ghofur Maimoen, serta Dosen Fakultas Hukum Monash University yang juga Rais Syuriyah PCINU Australia-New Zealand KH Nadirsyah Hosen.

 

Kontributor: Suci Amaliyah
Editor: Aiz Luthfi