Kehidupan Disorot Masyarakat Jadi Alasan Presiden Jokowi Larang Pejabat Bukber
Senin, 27 Maret 2023 | 19:45 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan larangan buka bersama dan imbauan hidup sederhana bagi pejabat pemerintah melalui video di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Senin (27/3/2023). (Foto: tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden).
Aru Lego Triono
Penulis
Jakarta, NU Online
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa larangan buka puasa bersama (bukber) hanya untuk internal pemerintah, bukan masyarakat umum. Pejabat yang dimaksud adalah para menteri koordinator, menteri, dan kepala lembaga non-pemerintah.
Alasan pelarangan buka bersama itu, kata Jokowi, karena akhir-akhir ini kehidupan pribadi para pejabat pemerintah sedang disorot oleh masyarakat. Ia kemudian mengimbau pejabat untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan.
“Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita. Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan,” kata Presiden Jokowi melalui Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (27/3/2023).
Baca Juga
Slankers Bukber di Kantor NU Solo
Lebih lanjut, kepala negara ini meminta agar anggaran pemerintah yang selama ini biasa dipakai untuk agenda buka puasa bersama bisa dialihkan untuk berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat.
“Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat,” pintanya.
Sebelumnya, kabar mengenai larangan buka puasa bersama untuk para pejabat pemerintah ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pada Kamis (23/3/2023) pekan lalu. Ia menyampaikan isi surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet Indonesia Maju.
"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, buka puasa itu, atau arahan Presiden itu, hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Pramono Anung.
Sama seperti Jokowi, Pramono menyampaikan bahwa larangan itu tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga masyarakat masih diberi kebebasan untuk menyelenggarakan agenda buka puasa bersama.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat ia menghadap kepada Presiden Jokowi, pada Jumat (24/3/2023). Ia menjelaskan, Nahdliyin akan merasa sumpek apabila diajak buka puasa bersama. Sebab waktu bagi warga NU usai berbuka puasa itu sangat singkat.
"Kami itu kalau di NU kegiatan habis tarawih. Habis shalat maghrib itu kita sudah siap-siap tarawih, habis tarawih baru kegiatan. Buka bersama itu sumpek. Saya sendiri paling takut kalau puasa diundang buka puasa bersama, paling takut saya,” kata Gus Yahya kepada wartawan usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Gus Yahya justru mempertanyakan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggelar buka puasa bersama. Daripada buka puasa bersama yang sumpek itu, menurut Gus Yahya, justru lebih penting melakukan kegiatan bagi-bagi makanan untuk kaum fakir miskin dan orang-orang yang terjebak macet di jalan.
Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Syakir NF
Terpopuler
1
Ini Link Download Logo Hari Santri 2024
2
Arus Komunikasi di Indonesia Terdampak Badai Magnet Kuat yang Terjang Bumi
3
PBNU Nonaktifkan Pengurus di Semua Tingkatan yang Jadi Peserta Aktif Pilkada 2024
4
Pergunu: Literasi di Medsos Perlu Diimbangi Narasi Positif tentang Pesantren
5
Kopdarnas 7 AIS Nusantara Berdayakan Peran Santri di Era Digital
6
Menyoal Kampanye Debat Publik di Pilkada Calon Tunggal
Terkini
Lihat Semua