Home Warta Fragmen Quran New Keislaman English Opini Tokoh Hikmah Download Kesehatan Lainnya Nasional Esai Khutbah Ubudiyah Cerpen Daerah Seni Budaya Internasional Sirah Nabawiyah Tafsir Risalah Redaksi Hikmah Nikah/Keluarga Obituari Ramadhan Pustaka Humor

Pemerintah soal Subsidi BBM Tepat Sasaran

Pemerintah soal Subsidi BBM Tepat Sasaran
Ilustrasi kenaikan harga BBM. (Foto: NU Online/Suwitno)
Ilustrasi kenaikan harga BBM. (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online
Pemerintah secara resmi telah mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu, harga BBM pun mengalami penyesuaian. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi BBM harus tepat sasaran.


“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari 152,5 triliun menjadi 500,4 triliun, dan itu akan meningkat terus,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers Istana Merdeka, Jakarta, disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022) siang.


Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik-pemilik mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.


“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu,” tandas Kepala Negara.


Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Yaitu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20.65 juta keluarga kurang mampu, sebesar 150 ribu rupiah perbulan, dan mulai diberikan sejak September selama 4 bulan.


“Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta perbulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar 600 ribu rupiah,” ungkap Jokowi.


Presiden asal Surakarta Jawa Tengah ini juga telah memerintahkan kepada pemerintah untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum, ojek daring, dan nelayan.


“Saya juga telah perintahkan pemda untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar 2,17 triliun rupiah untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan untuk nelayan,” tandas Jokowi.


“Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” imbuhnya.


Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru yakni harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Pertamax nonsubsidi juga mengalami kenaikan dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
 

Berbagai penolakan
Sebelumnya, sejumlah kalangan menolak kenaikan BBM. Antara lain Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi). Salah satu Banom PBNU ini secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM. Salah satu alasannya karena kondisi yang tidak tepat.


Dalam berita Sarbumusi Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM, Wakil Presiden Dalam Negeri Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi (DPP-K) Sarbumusi Sukitman Sudjatmiko beralasan bahwa para pekerja baru mulai bangkit dari pandemi Covid-19, sedangkan kenaikan harga BBM pasti berdampak pada kenaikan harga sembako dan kebutuhan lainnya.


Selain itu, Sarbumusi memandang bahwa kenaikan harga BBM justru dikhawatirkan bakal membuat banyak buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Hal ini lantaran semakin beratnya hidup yang harus dihadapi lantaran naiknya harga dan biaya hidup akibat harga BBM naik.


“Pekerja baru mulai bangkit dari pandemi, banyak perusahaan yang baru mulai menata dan juga banyak perusahaan yang merekrut karyawan secara bertahap. Jangan itu diganggu dengan kenaikan harga BBM yang kondisinya tidak tepat,” ungkap Sukitman kepada NU Online, Selasa (30/8/2022). 


Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sunan Kudus, Fikri Sonhaji, dalam berita berjudul Milenial Tolak Kenaikan Harga BBM menolak keras kenaikan harga BBM karena jelas memberatkan masyarakat. Kenaikan BBM justru menimbulkan dan memperparah angka kemiskinan di Indonesia.


“Dalam hal ini situasi perekonomian di masyarakat masih dalam pemulihan semenjak dilanda Covid-19 tahun lalu yang mana harga bahan pokok belum stabil,” papar Fikri kepada NU Online, Jumat (2/9/2022).


Sementara itu, sejumlah ibu rumah tangga mengaku risau dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Terlebih mereka yang tak bekerja dan hanya mengandalkan kehidupan sehari-harinya pada penghasilan suami dengan penghasilan terbatas.


Seperti diberitakan dalam berita tentang Jeritan Ibu Rumah Tangga ini, seorang ibu rumah tangga asal Serpong, Tangerang Selatan, bernama Alfi selama ini ia hanya mengandalkan suaminya sebagai guru honorer.


“Mungkin bagi sebagian orang berpenghasilan lebih, tidak begitu masalah. Di sisi lain, budget untuk akomodasi setiap hari suami berangkat kerja harus ditambah juga. Dengan pemasukan yang  mungkin masih sama seperti dulu tetapi pengeluaran pastinya bakal lebih besar,” kata Alfi kepada NU Online, Sabtu (3/9/2022).


Kontributor: Malik Ibnu Zaman
Editor: Musthofa Asrori

==========

Redaksi telah mengedit judul dan foto berita tersebut pada Ahad, 4 September 2022 pukul 13.02. Sekaligus mengedit isinya pada Ahad (4/9/2022) pukul 15.30.

 



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler Nasional

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×