Home Nasional Warta Esai Khutbah Daerah Cerpen Fragmen Ubudiyah Seni Budaya Sirah Nabawiyah Keislaman Internasional English Tafsir Risalah Redaksi Opini Hikmah Video Nikah/Keluarga Obituari Tokoh Hikmah Arsip Ramadhan Kesehatan Lainnya

KH Wahid Hasyim: Sebuah Kontribusi Kebangsaan NU Untuk Indonesia

KH Wahid Hasyim: Sebuah Kontribusi Kebangsaan NU Untuk Indonesia
“Kalau Kiai Wahid itu tidak menyepakati hilangnya tujuh kata itu lalu kemudian beliau menolak dan memperpanjang diskursusnya tentu tidak akan terjadi Resolusi Jihad.”
“Kalau Kiai Wahid itu tidak menyepakati hilangnya tujuh kata itu lalu kemudian beliau menolak dan memperpanjang diskursusnya tentu tidak akan terjadi Resolusi Jihad.”
Jakarta, NU Online
KH Abdul Wahid Hasyim memainkan peranan yang sangat penting dalam perumusan dasar negara Indonesia yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Lebih dari sekadar itu, sosoknya dipandang memiliki solidaritas yang sangat tinggi dengan penerimaannya terhadap kesepakatan bersama mengenai penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.

“Ketika kesepakatan itu sudah diambil walaupun mungkin aspirasi politiik pribadi berbeda, maka Kiai Wahid Hasyim dan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas dan tegas bahwa kita harus menaati kesepakatan tersebut,” jelas Alissa Wahid, cucu KH Abdul Wahid Hasyim, saat Webinar Haul Ke-67 KH Abdul Wahid Hasyim, Ahad (19/4).

Hal yang sangat mungkin terjadi jika Kiai Wahid menolak kesepakatan mengenai penghapusan tujuh kata pada 18 Agustus 1945 tersebut adalah ketidakadaan Resolusi Jihad mengingat bakal ada terusan perdebatan mengenai dasar negara.

“Kalau Kiai Wahid itu dianggap tidak menyepakati hilangnya tujuh kata itu lalu kemudian beliau menolak dan memperpanjang diskursusnya tentu tidak akan terjadi Resolusi Jihad,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu.

Resolusi Jihad dibuat setelah perubahan dasar negara itu dilakukan, tepatnya pada 22 Oktober 1945. Artinya, jelas Alissa, Kiai Wahid Hasyim, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, para masyayikh, dan para pendiri NU pada masa itu sudah dengan tegas menyatakan ketundukannya, penghargaannya kepada kesepakatan kebangsaan (muahadah wathaniyah) 18 Agustus 1945.

“Itulah solidaritas berbangsa dan bernegara yang paling hakiki menurut saya,” tegas Sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) itu.

Ketua PBNU H Imam Aziz menjelaskan bahwa solidaritas menjadi sangat penting di masa dulu. Sebab, jelasnya, landasan keragaman itu belum cukup untuk menjadikan Indonesia negara modern yang berbasis sosial kultur yang berbeda.

Saat ini, solidaritas juga sangat penting untuk kemajuan Indonesia. Kata tersebut tidak hanya dalam rangka menjembatani pasal pluralisme, tetapi juga sisi ekonomi, politik, teknologi dan lain sebagainya. “Solidaritas menyatu tidak semata soal pluralisme. Itu harus ada jalinan lain yang tentu saja masih harus kita eksplorasi sehingga Indonesia menjadi negara maju dari sisi politik maupun ekonomi, dari segi teknologi dan seterusnya,” katanya.

Kiai Wahid Hasyim, menurutnya, adalah sosok yang tepat sebagai salah satu prototipe pemimpin yang humble. Sebab, ia tidak menampilkan dirinya secara berlebihan, tetapi justru dengan hadir di tengah sebagai penggerak, ing madyo mangun karso.

“Ini yang diperankan oleh Kiai Wahid Hasyim ini yang di tengah. Bangun karso dikawal betul. Karena beliau tahu tantangannya seperti ini, lalu gagasannya begini, lalu dikawal dengan baik, tanpa harus menonjolkan dari sisi figurnya,” pungkas H Imam Aziz.
 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Alhafiz Kurniawan


Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler Nasional

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×