LAM Riau Minta Pemerintah Selektif terkait Rencana Pembubaran Lembaga 

Jakarta, NU Online
Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dan selektif lagi ketika ingin membubarkan 18 lembaga negara. Langkah itu dinilai akan dapat memperparah kondisi daerah jika lembaga yang sudah jelas-jelas berkontribusi baik untuk masyarakat dibubarkan. 

LAM Riau menyoroti satu lembaga yang menurutnya penting untuk dipertahankan yakni Badan Restorasi Gambut (BRG). Bagi masyarakat Riau, BRG telah memberikan dampak yang positif untuk lingkungan perdesaan gambut dan perekonomian warganya. 

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat pada LAM Riau Datuk Sri Azhar menjelaskan, BRG melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai nomenklaturnya. Jika digabungkan dengan salah satu lembaga negara, restorasi gambut dikhawatirkan tidak lagi menjadi prioritas. Sementara kebakaran hutan masih menjadi bencana yang kerap menyelimuti masyarakat Riau.  

“BRG itu spesifik, menunjukkan tugas, pokok, dan fungsi mereka. BRG bisa mengukur kinerjanya dari berapa luas lahan gambut yang sedang direstorasi. Kalau gabung, tidak lagi setingkat menteri. Ini sudah menjadi degradasi,” katanya saat dihubungi NU Online dari Jakarta, Rabu (15/7). 

LAM Riau menilai, lahan gambut tidak lagi menjadi sesuatu yang marginal sejak hadirnya BRG awal 2016. Di sana ada kerja-kerja yang mengarah pada pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari mengelola lahan gambut. 

 

Gambut, kata dia, sudah mengakar sekaligus membentuk peradaban masyarakat Riau. Tidak hanya itu, gambut juga berdampingan dengan tradisi dan budaya masyarakat Melayu Riau. Sebab, gambut menjadi kearifan lokal yang tak dimiliki daerah lain. 

Jika badan yang khusus menangani gambut dihilangkan, secara otomatis gambut kembali terbengkalai dan Karhutla berpotensi terus meningkat.  

“Jadi, kalau tidak ada lagi kita khawatir. Kami merasa pemerintah tidak konsisten karena ada hal-hal baik, inisiatif bagus dari pemerintah justru dihentikan,” ujarnya. 

Dia sepakat, pemerintah perlu merampingkan struktur kabinet agar kerja-kerja pemerintah efektif dan efisen. Namun, harus dikecualikan untuk lembaga yang telah memiliki kontribusi bagi lingkungan hidup dan masyarakat. 

Sebelumnya, Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkap tiga lembaga yang kemungkinan akan dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya, Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia), Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), dan Badan Restorasi Gambut (BRG). 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori 
Editor: Musthofa Asrori