Mahasiswa Tarekat NU Akan Libatkan Diri dalam Ekonomi Kerakyatan

Jakarta, NU Online

Silaturahim Nasional Mahasiswa Ahlith Thariqah Al Mu’tabarah An-Nahdliyyah atau Silatnas Matan yang diselenggarakan di Asrama Haji Sudiang Makassar pada 2-4 Maret 2020 ditutup dengan Deklarasi Makassar yang berisi sembilan poin. Salah satu poinnya tentang pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas atau kerakyatan.

Plt Ketua Umum Pimpinan Pusat Matan Hasan Habibi menyatakan bahwa pihaknya akan menggarap pemberdayaan ekonomi kerakyatan atas amanah Rais ‘Aam Idaroh Aliyah Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah atau Jatman Habib Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya. 

"Itu amanah Habib Lutfi. Kalau ingin berdaya kuncinya di kemandirian ekonomi," kata Hasan kepada NU Online, Kamis (5/3).

Habibi menyatakan, mayoritas ekonomi masyarakat Indonesia berada di kelompok menengah ke bawah dan menekuni usaha-usaha mandiri, sehingga sangat tepat jika sasarannya berbasis ekonomi mikro. Di antara cara untuk mewujudkan pemberdayaan itu, pihaknya akan menggandeng pihak-pihak strategis.

"Pilihan paling strategis ya berbasis ekonomi mikro. Sederhana saja kaya penggemukan sapi. Pokoknya ekonomi-ekonomi yang berbasis grassroot. Jadi kita gak berpikir makro ekonomi, tapi berpikir mikro ekonomi," katanya.

Berikut sembilan poin Deklarasi Makassar:

 

1. Matan merupakan organisasi, yang mengemban mandat menebarkan ajaran ajaran thoriqoh, kaderisasi ahlit thoriqoh, memasyarakatkan ajaran tasawuf, memperkuat rasa cinta tanah air, mensyiarkan Islam rahmatan lil'alamin. Matan  sama sekali  bukanlah alat politik praktis, bemper politik, dan kendaraan politik.

 

2. Oleh karenya, Matan akan merumuskan dengan baik model dakwah Islam yang mengedepankan metodologi dakwah sufistik yang damai, dengan pendekatan kasih-sayang dan cinta, yang saat ini kurang terlihat.

 

3. Indonesia adalah rumah bersama, dengan keragaman keagamaan, kultural, adat istiadat, tradisi, yang sangat majemuk. Karenanya, Matan sebagai rumah bersama anak bangsa bertugas untuk menjaga Indonesia sekaligus menjaga agama. “Antara kebangsaan dan keagamaan tidak perlu dipertentangkan.

 

4.  Salah satu produk perkembangan teknologi mutakhir adalah teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan revolusi media sosial. Saat ini, media sosial telah menjadi medan sirkulasi informasi berskala global, yang memungkinkan banjir informasi mengalir hingga ke semua penjuru pelosok dunia manapun. Hal ini merupakan rahmat sekaligus menyimpan potensi mafsadah jika tidak diarusutamai oleh informasi yang mengandung kebenaran, ilmu, pengetahuan, serta kearifan kearifan akhlakul karimah. Karena itu, Matan mengajak semua kader Matan untuk menjadikan medsos sebagai media dakwah thariqah.

 

5. Matan melalui generasi muda, utamanya mahasiswa milenial harus mengambil peran di antaranya mengisi konten-konten narasi Keagamaan yang inklusif, damai, transformatif, dan toleran terutama di media sosial

 

6. Salah satu tantangan kebangsaan kita adalah korupsi yang menggejala di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Matan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta berkontribusi membangun bangsa ini melalui kadarisasi kepemimpinan nasional yang bersih, berintegritas, dan berwatak anti koruptif.

 

7. Matan diharapkan menjadi  laboratorium kepemimpinan yang efektif, tempat lahirnya para pemimpin yang mencintai agama sekaligus mencintai bangsanya, bukan pribadi yang terbelah.

 

8. Matan diharapkan menjadi tempat bersemainya kader-kader yang mempunyai kapasitas dan kualitas yang mampu menjawab kebutuhan agama, masyarakat,  bangsa, san negara.  Profil generasi pekerja keras, Jujur, tanggungjawab dan mempunyai kepekaan sosial.

 

9. Kekuatan bangsa terletak salah satunya dalam kedaulatan ekonominya. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dibutuhkan fondasi yang kuat yang berbasis pada ekonomi solidaritas di level masyarakat basis. Matan merasa penting untuk terlibat dalam agenda strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagai ikhtiar menegakkan kedaulatan bangsa.

 

Pewarta: Husni Sahal
Editor: Abdullah Alawi