Nasional

Miliki Visi Berantas Kemiskinan, Berikut Jumlah Kemiskinan yang Harus Diberantas Capres-Cawapres

Kam, 9 November 2023 | 09:30 WIB

Miliki Visi Berantas Kemiskinan, Berikut Jumlah Kemiskinan yang Harus Diberantas Capres-Cawapres

Kemiskinan yang harus diberantas oleh capres cawapres. (Foto: NU Online/Freepik)

Jakarta, NU Online

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebentar lagi akan segera digulirkan. Kini, Indonesia telah memiliki tiga bakal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), di antaranya ialah pasangan palon (Paslon) pertama Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon kedua Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan paslon ketiga Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.


Ketiga bakal Capres-Cawapres tersebut nampaknya memiliki keseragaman visi untuk memberantas kemiskinan. Paslon pertama Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyatakan dalam visinya yang kedua berupa 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua' dengan misi mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan usaha dan penciptaan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemadirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.


Tidak mau kalah, Paslon kedua Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam misi 'Menuju Indonesia Unggul - Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari' itu terdapat misi terkait pemberantasan kemiskinan. Ganjar-Mahfud menargetkan dalam misi nomor tiga dan empat 'Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah dan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi'.


Sementara paslon nomor ketiga Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memiliki visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Hal tersebut dapat dilihat dari misi kedua dan keenam, yaitu 'Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru' serta 'Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan'.


Jumlah kemiskinan di Indonesia

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan angka ini telah lebih rendah dibanding angka prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen, meskipun masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen.


Dalam lansiran Kemenkeu.go.id, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan.


“Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali,” ujar Fabrio


Sejatinya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin nasional juga menyusut dalam setahun terakhir, dari 9,54 persen pada Maret 2022, menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. Hal ini terlihat melalui persentase angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 yang merupakan terendah sejak awal pandemi Covid-19 melanda. 


Pengaruh penurunan kemiskinan menurut BPS 

Menurut laporan BPS, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan nasional pada Maret 2023, yaitu:

  1. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun, dari 5,86 persen (Agustus 2022) menjadi 5,45 persen (Februari 2023)
  2. 2. Nilai Tukar Petani (NTP) naik, dari 106,82 (September 2022) menjadi 110,85 (Maret 2023)
  3. 3. Laju inflasi turun, dari 3,6 (Maret 2022-September 2022) menjadi 1,32 (September 2022-Maret 2023)
  4. 4. Konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2023 naik 2,21 persen dibanding kuartal III 2022


"Bantuan sosial tetap diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Pemanfaatan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I-2023 mencapai 89,3 persen, sementara pemanfaatan bansos Sembako tahap 1 telah mencapai 86,5 persen," tulis BPS dalam laporannya.