Home Warta Fragmen Quran New Keislaman English Opini Tokoh Hikmah Download Kesehatan Lainnya Nasional Esai Khutbah Ubudiyah Cerpen Daerah Seni Budaya Internasional Sirah Nabawiyah Tafsir Risalah Redaksi Hikmah Nikah/Keluarga Obituari Ramadhan Pustaka Humor

PBNU Desak Perwujudan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

PBNU Desak Perwujudan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ahmad Helmy Faishal Zaini. (Foto: dok. istimewa)
Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ahmad Helmy Faishal Zaini. (Foto: dok. istimewa)

Jakarta, NU Online

Dari kelima sila di dalam Pancasila, agenda besar bangsa Indonesia yang hingga kini belum selesai adalah soal sila kelima, yakni soal keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.


Hal tersebut diungkapkan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ahmad Helmy Faishal Zaini pada diskusi daring bertajuk Mendefinisikan Ulang Nasionalisme: Indonesia di Tikungan Kebangsaan dan Keagamaan dalam rangka Refleksi Kemerdekaan ke-75 RI, Selasa (18/8) kemarin.


“Sila kelima ini belum selesai. Saya sering menemui masyarakat yang terkadang mereka hidupnya masih dililit utang yang belum lunas. Masih dililit berbagai persoalan perekonomian seperti banyaknya pengangguran,” kata Kang Helmy, demikian ia akrab disapa.


Bahkan, lanjutnya, masyarakat di akar rumput itu tidak punya tanah sejengkal pun. Ia mengaku pernah bertemu dengan salah seorang pejabat bank di Indonesia yang mengatakan bahwa perputaran uang di Indonesia mencapai sembilan ribu triliun.


“Dia (pejabat bank tersebut) mengatakan bahwa 85 persen dari sembilan ribu triliun itu hanya dikuasai oleh 35 orang saja. Terlebih ada empat orang di Indonesia yang kekayaannya setara dengan 100 juta penduduk Indonesia,” jelas penulis buku Nasionalisme Kaum Sarungan ini.


Pria kelahiran Cirebon ini mengungkapkan bahwa persoalan yang terjadi itu bukan sama sekali salah presiden yang memimpin, tetapi merupakan sebuah perputaran sejarah yang selalu berulang. Menurutnya, sila kelima dalam Pancasila itu menjadi perwujudan nyata dan ia mendesak semua pihak untuk mewujudkannya.


“Saya sering katakan bahwa masalahnya bukan pada sistem bernegara kita. Bukan pada demokrasi Pancasila kita. Tetapi ini masalah yang harus kita benahi dari mentalitas para penyelenggara kekuasaan,” katanya.


Di masa orde baru dulu, lanjut Kang Helmy, para penyelenggara kekuasaan negara telah banyak melahirkan keputusan-keputusan yang sangat merugikan warga dan masyarakat. Namun, di kemerdekaan yang ke-75 tahun ini, ia mengajak semua pihak untuk terus membangun optimisme bahwa masa depan Indonesia ke depan akan jauh lebih baik.


“Mari kita terus membangun persaudaraan kebangsaan sebagai entitas bangsa yang besar, untuk kemudian menjadikan setiap masalah itu adalah bagian dari pekerjaan rumah yang harus segera ditunaikan. Sehingga tidak lagi ditemukan saudara-saudara kita yang hidupnya jauh dari kesejahteraan,” tegasnya.


Selain itu, Kang Helmy juga mengatakan bahwa masih terdapat ketimpangan taraf pendidikan yang sangat jauh antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Peradabannya pun masih sangat jauh sekali berbeda.


“Jadi, kita tentu harapkan kalai anak-anak sekolah di Jakarta itu cerdas, anak-anak di Papua dan Maluku juga bisa cerdas. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Jangan sampai ada anggapan bahwa Pancasila tidak melahirkan kesejahteraan yang melahirkan jurang pemisah antara si kaya dan miskin,” pungkasnya.


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Nasional Lainnya

Terpopuler Nasional

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×