Tokoh Agama Jadi Contoh dalam Pengurangan Risiko Covid-19
NU Online · Selasa, 6 Oktober 2020 | 23:30 WIB
Kendi Setiawan
Penulis
Jakarta, NU Online
Tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu berkolaborasi dengan perangkat pemerintah desa termasuk RT dan RW untuk dapat berperan efektif dalam penguatan komunikasi dan pengurangan risiko Covid-19 pada masyarakat.
Direkomendasikan juga adanya peningkatan edukasi menuju perubahan perilaku untuk pengurangan risiko Covid-19 kepada masyarakat, dengan menjadikan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai role model dan didukung pemerintah desa, untuk beberapa aspek penting.
Demikian rekomendasi dari penelitian 'Efektivitas Komunikasi Risiko Covid-19 oleh Pemerintah'. Survei dilakukan di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan NTB pada 21-28 Juli 2020 oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU).
"Aspek-aspek tersebut seperti menyusun SOP/protokol kesehatan lokal dengan prinsip kepatuhan bersama; penggunaan masker, fasilitas CTPS, dan selalu menjaga jarak; dan pemanfaatan tempat ibadah sebagai ruang edukasi penurunan risiko Covid-19," kata Ketua LPBINU, M Ali Yusuf di Jakarta, Selasa (6/10).
Dalam usaha sosialisasi penurunan risiko Covid-19, selain melalui media masa, perlu juga dilakukan komunikasi dan sosialisasi menggunakan media sosial dan media alternatif lain seperti flyer dan poster serta sosialisasi melalui misalnya rumah ibadah perlu diperkuat agar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.
Kemudian, penggunaan istilah-istilah baru dalam edukasi atau sosialisasi Covid-19 perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat. Menurut Ali hal itu perlu menjadi perhatian karena hasil survei menunjukkan pengetahuan responden pada istilah-istilah seputar Covid-19 yang beredar yang beragam.
"Responden lebih mudah memahami istilah lama (istilah yang beredar sejak Covid-19 melanda) daripada istilah-istilah baru. Sebanyak 63,09% responden menyatakan mengetahui istilah ‘Karantina’. Sedangkan lebih dari 50% responden menyatakan mengetahui istilah ODP, PDP, New Normal, Kematian Covid-19. Istilah baru seperti Pelaku Perjalanan, Confirm, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Kasus Probable dan Discarded hanya dipahami kurang dari 50% responden," kata Ali.
Selain itu, untuk program bantuan, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan sinergi data masyarakat yang ada di Pemerintah Desa hingga RT dan RW untuk meningkatkan efektivitas dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Survei tersebut dilakukan menggunakan metode Purposive Multi-Stage Cluster Sampling, dengan jumlah sampel 978 responden (Laki-Laki 85%, Perempuan 15%). Survei bekerjasama dengan Pusat Studi Pengurangan Risiko Bencana Universitas Islam Raden Rahmat (PS PRB UNIRA) Malang melalui Siap Siaga Palladium dengan dukungan Pemerintah Australia.
Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Alhafiz Kurniawan
Terpopuler
1
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Prabowo Tak Singgung Ketidakadilan Sosial dan Kebrutalan Aparat
2
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
3
Prabowo Sebut Polisi yang Langgar Hukum dalam Penanganan Demo Akan Ditindak
4
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
5
Prof. Moh. Koesnoe, Cendekiawan NU Kaliber Dunia: Ahli Hukum Adat dan Pendidikan
6
Penangkapan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen oleh Polisi Dinilai Keliru dan Salah Sasaran
Terkini
Lihat Semua