Wapres Harapkan Lembaga Keuangan Syariah Lebih Kompetitif

Jakarta, NU Online
Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin mengharapkan agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat lebih kompetitif, sehingga bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Kedua lembaga keuangan itu, memiliki karakteristik yang berbeda. 

 

Beberapa di antaranya adalah dasar hukum, sistem operasional, penetapan bunga dan keuntungan, cara pengelolaan dana, serta metode transaksi yang digunakan. Namun sebagian masyarakat masih menganggap LKS belum kompetitif jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. 

 

Karena itu, Wapres meminta kepada jajaran Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk mencari berbagai penyebab yang menjadikan bank syariah tidak kompetitif. Kemudian ia menjelaskan bahwa salah salah satu penyebabnya adalah karena ada double tax (pajak ganda) pada simpanan murabahah (perjanjian jual-beli dengan nasabah) di bank syariah.

 

"Mungkin ada aturan-aturan yang kurang pas. (Mungkin) di konvensional tepat, tapi di syariah itu jadi beban. Buktinya ini soal perpajakan," kata Kiai Ma’ruf saat menerima kedatangan jajaran Pengurus Pusat MES di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro 2, Jakarta Pusat, Selasa (9/3), dikutip NU Online dari laman resmi Wapres RI Rabu (10/3) hari ini. 

 

Wapres kemudian meminta jajaran Pengurus MES untuk membantu mencarikan solusi agar LKS lebih kompetitif. Misalnya, kemungkinan untuk melakukan reformasi perpajakan untuk LKS. 

 

"(Hal itu) supaya bisa berkompetisi. Kalau saya bilang itu reformasi perpajakan untuk LKS. Reformasi perpajakannya itu, tapi yang kiblatnya untuk bank syariah atau LKS. Saya juga mendorong kepada MES untuk membantu masalah yang dihadapi Bank Muamalat sebagai pelopor LKS di Indonesia," ujar Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina MES ini. 

 

"Dia (Bank Muamalat) punya historis yang memulai, yaitu munculnya bank syariah itu adalah Bank Muamalat. Jadi dia itu semacam monumental untuk menggerakkan umat," jelasnya. 

 

Menanggapi itu, Ketua Umum Badan Pengurus Harian MES melaporkan bahwa penyelamatan Bank Muamalat merupakan salah satu program jangka pendek MES. Hal tersebut diupayakan setelah melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

"Saat itu kita sudah ada kesepakatan bagaimana penyelamatan Bank Muamalat," ungkap Erick.

 

Wakil Ketua Umum II Badan Pengurus Harian MES yang juga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui, industri syariah di Indonesia memang tidak kompetitif bahkan bila dibandingkan dengan industri syariah di negara lain. 

 

Sebab menurut Lutfi, di Indonesia tidak mengenal bagi hasil yang murah. Ia menerangkan, bisnis syariah di negara lain, kalau membayar bunga maka menjadi cost (biaya). Sementara di Indonesia, dilarang untuk mengambil bunga. 

 

"Kalau kita (industri syariah di Indonesia) tidak boleh mengambil bunga, itu adanya di bawah. Jadi cost 25 persen keuntungan (misalnya) itu tiba-tiba di-charge di bawah. (Itulah) yang menjadikan industri syariah Indonesia ini tidak kompetitif dibandingkan industri syariah di negara-negara lain," paparnya. 

 

Lebih lanjut, Lutfi meminta agar undang-undang perpajakan diperbaiki. Hal tersebut bertujuan agar industri syariah di Indonesia bisa lebih baik untuk bersaing, baik dengan industri syariah di luar negeri maupun lembaga keuangan konvensional. 

 

"Jadi undang-undang perpajakan kita itu harus diperbaiki, supaya kita bisa berkompetisi dengan yang lain," pungkas Lutfi.

 

Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut hadir pula Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang juga sebagai Wakil Ketua Umum I MES, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadila sekaligus Wakil Ketua Umum III MES, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien, serta Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi sebagai Bendahara Umum MES. 

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Kendi Setiawan