Home Warta Fragmen Quran New Keislaman English Opini Tokoh Hikmah Download Kesehatan Lainnya Nasional Esai Khutbah Ubudiyah Cerpen Daerah Seni Budaya Internasional Sirah Nabawiyah Tafsir Risalah Redaksi Hikmah Nikah/Keluarga Obituari Ramadhan Pustaka Humor

Komisi IX DPR Tanyakan Perkembangan Vaksin Merah Putih kepada Pemerintah

Komisi IX DPR Tanyakan Perkembangan Vaksin Merah Putih kepada Pemerintah
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. (Foto: dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, NU Online

Program vaksinasi nasional sudah dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (13/1) kemarin bersama beberapa perwakilan unsur masyarakat dan jajaran kabinet Indonesia Maju. 


Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusmastuti Lukito pada Selasa (12/1) lalu, mempertanyakan perkembangan proses produksi Vaksin Merah Putih.


Sebab hingga kini, pemerintah belum sama sekali memberikan perkembangan apa pun terhadap produk vaksin dalam negeri itu. Menurutnya, jika Vaksin Merah Putih bisa dipastikan ada maka pemerintah Indonesia tidak perlu lagi mengimpor vaksin dari luar negeri. 


“Kami juga menyoroti soal Vaksin Merah Putih karena dari pemaparan Kemenkes dan Bio Farma, belum ada yang berbicara tentang kelanjutan Vaksin Merah Putih. Ada apa enggak sih? Karena kalau Vaksin Merah Putih ini sudah ada, kita tidak perlu lagi mengambil vaksin dari luar,” kata Ninik, sapaan akrabnya, seperti dikutip NU Online dari PKB TV, Kamis lalu.


Selain itu, lantaran program vaksinasi nasional sudah resmi dijalankan maka pemerintah didesak harus memastikan distribusi dan pelaksanaan vaksinasi secara terperinci, kepada seluruh masyarakat Indonesia. 


“Kita ingin pastikan bagaimana distribusi vaksin Covid-19. Lalu bagaimana tentang kesediaan vaksin dan bagaimana sih memastikan vaksin ini benar-benar efektif dalam mengatasi pandemi ini?” tanya Ninik. 


“Di samping itu kita juga melihat tentang infrastruktur di Indonesia seperti apa? Mengingat secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan sampai ke pelosok-pelosok. Apakah itu sudah siap atau belum dalam pendistribusian vaksin? Lalu sekarang ini baru tiga juta vaksin, butuh berapa lagi untuk pengadaan vaksin?” lanjutnya, mempertanyakan.


Ninik menjelaskan, pemerintah Indonesia mengimpor vaksin dari Sinovac di China dengan dua hal yakni diambil yang memang sudah jadi vaksin dan diambil hanya inti atau bahan pokoknya saja lalu diproduksi di dalam negeri.


Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini menerangkan bahwa semua vaksin pasti memiliki efek samping, tergantung kondisi tubuh. Namun demikian, vaksin Sinovac sendiri sudah dipakai di banyak negara serta melalui tahap uji klinis yang ketat. 


“Oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga sudah diteliti. Ketika EUA (izin penggunaan darurat) sudah keluar itu berarti (vaksin) sudah melewati uji klinis yang luar biasa. Kita percaya pada persoalan itu (keamanan vaksin). Saya berharap masyarakat percaya dengan pemerintah,” tutur Ninik.


Dikatakan pula bahwa vaksin bukan berfungsi untuk menghentikan virus. Melainkan hanya berperan untuk antisipasi. Oleh karena itu, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan 3M atau mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 


“Saya juga berharap masyarakat ikut berpartisipasi (dalam program vaksinasi). Karena memang kalau tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Karena kita lihat contoh, soal cacar saja butuh berapa tahun untuk bisa selesai. Tetap saja sampai sekarang juga masih ada. Difteri juga seperti itu masih tetap ada,” terangnya.


“Jadi kalau kita tidak mulai dari sekarang lagi mau kapan lagi kita bisa akan menghentikan ini (pandemi Covid-19),” ujar Ninik.


Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI H Abdul Muhaimin Iskandar juga telah meminta masyarakat untuk tidak lengah, meskipun vaksinasi sudah dimulai. Ia juga menegaskan, vaksinasi tak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan protokol kesehatan. 


“Kita tidak boleh lengah, semua pihak tetap waspada terhadap Covid-19. Masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” kata Gus AMI, sapaan akrab Ketua Umum DPP PKB ini.


Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad



Download segera! NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.

Terkait

Parlemen Lainnya

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya

×