Wakil Ketua DPR: Negara Harus Hadir saat Harga Melambung Jelang Idul Fitri

Jakarta, NU Online
 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan pokok di setiap momen Idul Fitri seolah menjadi menu wajib. Ia menegaskan bahwa negara harus dan mampu melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.

“Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” katanya pada Rabu (28/4), sebagaimana dilansir dpr.go.id.

Gus Ami, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa sebab utama impor beberapa kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga-harga karena dikendalikan segelintir pemain. Hal itu diperparah dengan buruknya tata kelola pangan ini.

Oleh Karena itu, ia menyampaikan bahwa ke depan harus ada tindakan cepat dan terobosan yang diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan. Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi carut-marut persoalan pangan di Indonesia.

“Pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas,” ujar Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, Gus Ami mengatakan bahwa hal mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, tata kelola di sini dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia.

Selain itu, ia juga menegaskan, agar pemangku kepentingan memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau, sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat. “Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci,” kata legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Menurut politikus kelahiran Jombang 54 tahun yang lalu itu, salah satu penyebab tidak efektifnya berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga fluktuasi harga bahan pangan adalah buruknya tata kelola kelembagaan pangan.

 

Bagi Gus Ami, desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia. Kelembagaan di sini, jelasnya, adalah sebuah aturan main yang diikuti dan ditegakkan secara baik.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad