Parlemen

Wakil Ketua Komisi XI Dorong Pemerintah Perluas Kebijakan Stimulus Ekonomi

Rab, 19 Agustus 2020 | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi XI Dorong Pemerintah Perluas Kebijakan Stimulus Ekonomi

Ilustrasi ekonomi. (NU Online)

Jakarta, NU Online

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap ekonomi Indonesia. hal tersebut tecermin dari kontraksi ekonomi pada Triwulan II sebesar -5,32 persen. Tak ayal, banyak pihak yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan kembali negatif pada kuartal III sehingga jurang resesi sulit untuk dihindari.


Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fathan Subchi mendorong pemerintah untuk memperluas bantuan untuk masyarakat. “Pemerintah perlu memperluas kebijakan stimulus lainnya seperti bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta untuk UMKM dan prioritasi peserta program kartu pra kerja untuk korban PHK,” katanya kepada NU Online pada Selasa (19/8).


Tidak hanya itu, stimulus juga perlu diberikan kepada petani dan nelayan untuk menjaga harga bahan pokok. “Pemerintah juga harus terus memberi stimulus yang cukup kepada kelompok petani dan nelayan sehingga dapat menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” lanjutnya.


Sebab, menurutnya, kebijakan pemerintah untuk memberi subsidi gaji (BLT) sebesar Rp600 ribu perbulan untuk 12 juta pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta perbulan memang jauh dari cukup untuk dapat menolong kelompok masyarakat di luar sasaran, khususnya pekerja informal dan pekerja yang telah di PHK. 


Stimulus ini diberikan guna meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek saat ini. Pasalnya, konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama ekonomi Indonesia. 

 

“Melihat penopang utama ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga maka sangat relevan jika prioritas jangka pendek yang harus dipacu yaitu program-program yang berkaitan dengan peningkatan daya beli masyarakat seperti bansos, bantuan sembako, stimulus gaji, dan lainnya,” jelasnya.


Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini menilai langkah pemulihan ekonomi sangat bergantung dengan efektifikas pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditopang belanja pemerintah.


Namun, tantangan utama dalam progam PEN tersebut adalah kecepatan eksekusi anggaran karena hingga 8 Agustus 2020 penyerapan anggaran PEN baru mencapai 21,8 persen (Rp151,25 triliun) dari total alokasi Rp695,2 triliun.


“Salah satu program PEN yang harus dikebut lagi implementasinya adalah belanja perlindungan sosial dengan alokasi hingga Rp203,91 triliun dimana realisasinya telah mencapai 48,8 persen,” pungkasnya.


Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad