IMG-LOGO
Nasional

Ma’arif NU Anggap Negara Masih Diskriminasi terhadap Madrasahnya

Kamis 13 Desember 2018 13:30 WIB
Bagikan:
Ma’arif NU Anggap Negara Masih Diskriminasi terhadap Madrasahnya
Jakarta, NU Online
Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama memiliki madrasah yang berada di lingkungan lembaganya mencapai 13 ribu, sementara jumlah madrasah negeri sekitar 3650 madrasah. Namun, hingga kini, madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Ma’arif NU masih mengalami diskriminasi.

“Sampai saat ini, madrasah-madrasah Ma’arif NU masih mengalami berbagai diskriminasi,” kata Ketua LP Ma’arif NU H Zainal Arifin Junaidi kepada NU Online melalui sambungan telepon, Kamis (13/12).

Diskriminasi yang dimaksud, ialah seperti dari sisi penamaan antara sekolah umum dan madrasah, kemudian diskriminasi antara madrasah negeri dan swasta.

Menurut Airifin, selama ini anggaran pendidikan yang ada lebih diprioritaskan kepada madrasah negeri daripada madrasah swasta.  Kemudian, diskriminasi juga terjadi antara madrasah yang ada di perkotaan dan di pedesaan.

Selain dari negara, diskriminasi juga datang dari masyarakat. Masyarakat dianggap abai terhadap kehidupan madrasah.

“Orang tua berani membayar mahal untuk kursus anaknya, tapi kalau untuk madrasah susah. Ini dari sikap masyarakat yang abai terhadap kehidupan madrasah,” ucapnya.

Dampaknya, madrasah yang ada di pedesaan tertinggal dari madrasah di kota dalam hal sarana dan prasarana seperti komputer

“Jadi kalau mau ikut UNBK kan duduknya di madrasah negeri (karena madrasah Ma'arif minim fasilitas),” pungkasnya. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)

Bagikan:
Kamis 13 Desember 2018 21:0 WIB
Pemerintah Tetapkan 4 Zona Rawan Bencana Palu
Pemerintah Tetapkan 4 Zona Rawan Bencana Palu
Petobo, wilayah di Palu yang masuk zona merah rawan bencana
Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, BMKG, Kementerian PUPR telah menetapkan Peta Zona Rawan Bencana Palu dan Sekitarnya (Peta ZRB dsk). Penetapan ini dilakukan dala rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden RI, Selasa, 11 Desember 2018.

"Peta Zona Rawan Bencana Palu dan sekitarnya menjelaskan zona dan tipologi, defenisi atau kriteria, dan arahan spasial pascabencana, termasuk ketentuan pemanfaatan ruang," kata relawan NU Peduli, Zuliati meringkas hasil pertemuan tersebut, Kamis (13/12).

Ia menyebutkan berdasarkan zona dan tipologinya, Peta ZRB dsk dibagi atas empat zona, yaitu ZRB4 (Zona Terlarang) yang berwarna merah; ZRB3 (Zona Terbatas) yang berwarna kuning tua; ZRB2 (Zona Bersyarat) yang berwarna kuning; dan ZRB1 (Zona Pengembangan) yang berwarna kuning muda.

Berdasarkan defenisi kriterianya untuk zona merah (zona terlarang) yaitu zona likuifaksi massif pascagempa. Zona merah di antaranya kawasan Petobo, Balaroa, Jono Oge, dan Sibalaya; zona sempadan pantai rawan tsunami, zona sempadan patahan aktif Palu-Koro 0-10 meter dan zona rawan gerakan tanah tinggi.

Zona kuning tua (zona terbatas) didefenisikan untuk zona sempadan aktif Palu-Koro (10-50 meter), zona rawan likuifaksi sangat tinggi, zona rawan tsunami tinggi di luar sempadan pantai, dan zona gerakan tanah tinggi. Zona kuning bersayarat meliputi zona rawan likuifaksi tinggi, zona rawan tsunami menengah, zona rawan gerakan tanah menengah, zona rawan banjir tinggi.

"Adapun zona kuning muda (Zona Pengembangan) meliputi zona rawan likuifaksi sedang, zona rawan tsunami rendah, zona rawan gerakan tanah sangat rendah dan rendah, dan zona rawan banjir menengah dan tinggi.
Untuk keseluruhan zona ZRB4, ZRB3, ZRB2 dan ZRB1 dinyatakan sebagai Zona Rawan Gempa Bumi Tinggi," lanjut Zuliati.

Peta ZRB Palu dsk telah dilemgkapi oleh arahan spasial pascabencana (sebagai ketentuan pemanfaatan ruang) yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Revisi RTRW Provinsi Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan penyusunan RDTR Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. (Kendi Setiawan)
Kamis 13 Desember 2018 19:45 WIB
Pelatihan Manajemen Bisnis LAZISNU Ajak Nahdliyin Bangun Kemandirian
Pelatihan Manajemen Bisnis LAZISNU Ajak Nahdliyin Bangun Kemandirian

Jakarta, NU Online

NU Care-LAZISNU bekerjasama dengan BNI KCU Kramat menggelar Pelatihan Manajemen Bisnis, Kamis (13/12) siang. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan lembaga-lembaga PBNU, seperti Muslimat NU, LTM PBNU, LD PBNU, Matan.

Ketua NU Care-LAZISNU, H Achmad Sudrajat mengatakan pengetahuan akan manajemen usaha atau bisnis sangat penting bagi warga NU untuk bekal kemandirian mereka. "Kemandirian yang dibangun dengan kebersamaan akan menjadikan warga NU kuat," kata Sudrajat di lokasi kegiatan Gedung BNI Kramat, Jakarta Pusat.

Pada saat ini terdapat sejumlah peluang dalam bidang usaha, terbukti dengan kesuksesan orang-orang yang bekerja di rumah namun menghasilkan keuntungan jutaan rupiah. Artinya, jika seseorang mampu menciptakan peluang dengan program-program usaha yang tepat, akan menuai keberhasilan.

"Tantangan ini harus kita tangkap," katanya.

Pihaknya menegaskan saat ini telah merancang sejumlah kemandirian Nahdliyin. Jika program-program tersebut sudah dijalankan diharapkan akan menjadikan Nahdliyin sebagai muzzaki (para pembayar zakat) yang mampu menebarkan rizki mereka kepada masyarakat lain.

Kepada pihak BNI, Sudrajat mengatakan, Nahdliyin dapat mempelajari ilmu manajemen bisnis, seperti tata kelola usaha, keuangan, marketing, termasuk pemanfaatan IT untuk pengembangan usaha. "Apa yang diberikan BNI sebagai sedekah ilmu yang akan memberikan kemanfaatan bagi kami dan sebagai saham di akhirat," selorohnya.

Sementara itu, Kepala BNI KCU Kramat Juma Indra mengatakan BNI merupakan salah satu dari empat BUMN di bidang perbankan, selain Bank Mandiri, BTN dan BRI. Keempat bank BUMN tersebut mengelola 70 persen keuangan di Indonesia. Dua puluh persen peredaran uang di Indonesia dikelola oleh perbankan swasta dan sepuluh persennya oleh perbankan asing.

Sebagai bank BUMN, lanjut Juma, BNI diamanahi oleh pemerintah untuk terjun ke kalangan bawah, bukan saja korporasi besar. Bentuk-bentuk keterlibatan BNI untuk membantu masyarakat menengah ke bawah di antaranya melalui KUR. 

Juma berharap kerja sama dengan NU dapat memajukan kedua belah pihak bahkan para pihak terkait lainnya. Ia mengibaratkan, jika satu tambah satu menjadi dua, kerja sama NU dan BNI kan menjadi lebih dari itu. (Kendi Setiawan)

Kamis 13 Desember 2018 19:7 WIB
Ulama yang Mengumbar Kebencian dan Menebar Fitnah adalah Ulama Suu’
Ulama yang Mengumbar Kebencian dan Menebar Fitnah adalah Ulama Suu’
Jakarta, NU Online
Cendekiawan muslim Indonesia, Prof Azyumardi Azra mengatakan bahwa ulama merupakan pewaris  Nabi Muhammad SAW yang memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan Nabi. Di saat yang bersamaan para ulama dituntut untuk menyontohkan akhlaq kenabian yang santun dan mulia.

“Ulama itu harus berakhlak mulia seperti Nabi karena ulama adalah pewaris para Nabi. Dengan begitu ulama tidak boleh menghina seseorang atau kelompok tertentu, tidak mengumbar ujaran kebencian, dan tidak mengedarkan fitnah atau hoaks,” ujar cendekiawan muslim Indonesia, Prof Dr Azyumardi Azra, MA, CBE di Jakarta, Kamis (13/12).

Dengan mengamalkan hal tersebut, secara bersamaan para ulama telah mengedukasi umat Islam khususnya dan masysarakat pada umumnya tentang cara berperilaku dan berakhlaq mulia. Sebab masyarakat Indonesia memandang ulama sebagai panutan. 

Namun ia juga tak memungkiri akan adanya beberapa ulama yang kerap mengungkapkan ujaran kebencian di depan jamaahnya. Sebagian dari para ulama ini tak segan-segan mengungkapkan ujaran kebencian yang berbahaya dalam ceramahnya. Ia menduga bahwa salah satu faktor pendorongnya tak lain adalah keterlibatan para ulama pada kepentingan politik tertentu.
 
“Ulama yang berbuat seperti itu, kehilangan martabat dan kemuliaan keulamaannya sehingga menjadi su'ul ulama (ulama tercela),” imbuh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Jika dilihat dari kacamata akhlaq, menurutnya, banyak ulama yang belum memenuhi syarat menjadi ulama, tetapi memaksakan diri untuk tampil di atas mimbar demi untuk mencari popularitas. Juga tidak sedikit ulama yang menganut paham radikal yang jelas-jelas bertujuan untuk merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Azyumardi mengungkapkan, ulama atau ustaz atau penceramah radikal ini masih bebas memberikan gagasannya yang mengandung wacana intoleransi, radikalisme hingga anti-NKRI dan Pancasila, baik di masjid atau di media-media digital.
 
Ia menyarankan pada pemerintah agar ustaz-ustaz seperti itu ditertibkan. Salah satunya dengan cara menyeleksi ustaz atau penceramah keagamaan melalui sertifikasi dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia atau organisasi sekelas Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah sebelum melaksanakan dakwahnya. (Ahmad Rozali)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG