IMG-LOGO
Internasional

‘MUI Thailand’ Larang Pernikahan Anak di Bawah Usia 17 Tahun

Sabtu 15 Desember 2018 21:30 WIB
Bagikan:
‘MUI Thailand’ Larang Pernikahan Anak di Bawah Usia 17 Tahun
Ilustrasi pernikahan anak: Republika
Bangkok, NU Online
Dewan Islam Pusat Thailand (CICOT) atau MUI-nya Thailand melarang anak-anak di bawah usia 17 tahun untuk menikah. Direktur pusat koordinasi untuk Kantor Sheikhul Islam yang juga menjadi anggota senior Dewan Islam Thailand Wisut Binlateh mengatakan, peraturan baru ini akan segera diumumkan ke seluruh masjid di Thailand.

Dengan demikian, ini pertama kali dalam sejarah Dewan Islam Pusat Thailand mengatur soal batas usia nikah dan melarang pernikahan anak. Dilaporkan bahwa peraturan ini dilatarbelakangi oleh kemarahan publik atas pernikahan seorang anak perempuan berusia 11 tahun dengan seseorang yang usianya lebih tua empat kali lipat pada awal tahun ini.

Sebagaimana dilaporkan The Nation, Jumat (14/12), Binlateh mengaku, Sheikul Islam Thailand yang juga memimpin ‘MUI Thailand’ Aziz Phitakkumpon telah memberikan persetujuannya atas peraturan baru tersebut pada akhir November lalu.

Peraturan baru tersebut rencananya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tidak hanya itu,  Spesialis hukum di Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan (SBPAC), Panadda Isho, menjelaskan bahwa peraturan baru itu akan dipublikasikan melalui seminar-seminar.

Peraturan baru itu dikeluarkan untuk memastikan agar masjid-masjid tidak memberikan izin nikah kepada siapapun yang usianya masih di bawah 17 tahun. Namun demikian ada pengecualian, izin boleh diberikan manakala Pengadilan Islam memberikan izin. Atau atau orang tua menandatangani sebuah dokumen di kantor polisi setempat atau di kantor komite Islam provinsi.

Untuk menanggulangi pernikahan anak di Thailand, maka dibentuk lah sub komite khusus. Komite ini memiliki tiga anggota. Satu diantaranya harus perempuan yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam. Ia bertanggung jawab untuk memawancarai gadis di bawah 17 tahun yang akan menikah. Sub komite akan memberikan izin nikah jika pernikahan memberikan manfaat kepada pasangan terkait. 

Peraturan baru ini akan mengakhiri praktik nikah anak yang umum terjadi di Thailand. Dimana gadis yang baru saja menstruasi akan segera dinikahkan orang tuanya yang miskin dengan izin dari masjid setempat.

Hukum Islam digunakan sebagai pengganti Kode Sipil untuk urusan keluarga dan warisan di beberapa provinsi di Thailand Selatan seperti Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Sayangnya, di dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan batas usia pernikahan. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) Thailand menetapkan bahwa usia minimal menikah adalah 17 tahun.

Peraturan baru soal usia pernikahan yang dikeluarkan ‘MUI Thailand’ tersebut mendapatkan tanggapan dari Komnas HAM Thailand. Menurut Komisioner Hak Asasi Manusia Nasional Angkhana Neelapai-jit, upaya yang dilakukan Dewan Islam Thailand tersebut tidak cukup. Ia berpendapat, peraturan baru tersebut harus dibarengi dengan sanksi bagi yang melanggarnya. (Red: Muchlishon)
Bagikan:
Sabtu 15 Desember 2018 23:30 WIB
Tanggapan Palestina soal Australia Akui Yerusalem Barat Ibu Kota Israel
Tanggapan Palestina soal Australia Akui Yerusalem Barat Ibu Kota Israel
Yerusalem, NU Online
Pejabat senior Palestina Saeb Erekat mengkritik Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Erekat menyebut, kebijakan yang dikeluarkan Perdana Menteri Australia tersebut sebagai sebuah kebijakan yang ‘tidak bertanggung jawab.’ 

Kepala Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina itu menyebut, kebijakan tersebut bertentangan dengan perdamaian dan keamanan dunia. 

“Itu sebagai keputusan di mana politik domestik yang picik telah mengarahkan kebijakan-kebijakan yang tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan perdamaian dan keamanan dunia,” kata Erekat sebagaimana dikutip laman The Times of Israel, Sabtu (15/12).

Dia menepis jika langka Australia tersebut akan membantu memajukan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik antara Palestina-Israel yang berlangsung puluhan tahun. 

“Seluruh Yerusalem tetap menjadi isu status akhir yang harus dirundingkan, sementara Yerusalem Timur, di bawah hukum internasional, merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki," tambahnya. 

Sebagaima diketahui, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel saat berpidato di Sydney Institute, Sabtu (15/12). Meski demikian, PM Morrison mengatakan kalau pernyataannya itu tidak serta merta langsung memindahkan Kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat.

Sebetulnya, PM Morrison sudah mempertimbangkan untuk memindahkan Kedubesnya sejak Oktober lalu. Menurutnya, pemindahan Kedubes merupakan gagasan dari mantan Dubes Australia untuk Israel, Dave Sharma. Proses perdamaian antara Palestina dan Israel yang tak kunjung terwujud menjadi pertimbangan untuk memindahkan Kedubes Australia ke Yerusalem. (Red: Muchlishon)
Sabtu 15 Desember 2018 22:30 WIB
Nadia Murad, Eks Budak Seks ISIS Bangun RS di Kampung Halamannya
Nadia Murad, Eks Budak Seks ISIS Bangun RS di Kampung Halamannya
Iustrasi Rumah Sakit: stockvault.net
Sinjar, NU Online
Nadia Murad, mantan budak seks kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), mengatakan, akan membangun rumah sakit (RS) di kampung halamannya, kota Sinjar, Irak dengan menggunakan uang hadiah. 

Sebagaimana diketahui, Nadia Murad resmi menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada Senin (10/12) lalu. Rencananya, rumah sakit tersebut diperuntukkan bagi korban kekerasan seksual dan orang sakit yang ada di kampung halamannya.  

“Dengan uang yang saya dapatkan dari Hadiah Nobel Perdamaian, saya akan bangun sebuah rumah sakit di Sinjar untuk mengobati orang-orang sakit, terutama janda dan wanita yang terkena pelecehan seksual oleh ISIS,” kata Nadia dikutip laman Reuters, Sabtu (15/12).

Dia berterima kasih kepada pemerintah Irak dan Kurdistan yang menyetujui rencananya tersebut. Nadia mengatakan akan segera menghubungi organisasi kemanusiaan dalam waktu dekat untuk memulai pembangunan rumah sakit. 

Murad dianugerahi hadiah 1 juta dollar AS bersama dokter Kongo Denis Mukwege atas upaya mereka untuk mengakhiri penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang dan konflik bersenjata.

Nadia Murad adalah satu dari 7000 wanita dan gadis Yazidi yang diculik ISIS pada Agustus 2014 silam. Pada saat itu, ISIS mulai menginvasi wilayah Yazidi di Irak. Laki-laki dewasa Yazidi dibunuh, anak-anaknya dididik menjadi tentara ISIS, dan perempuannya dibawa dan dijadikan budak seks.  

Nadia dan perempuan Yazidi lainnya dibawa ke Mosul, ibu kota ISIS. Di sana, Nadia dan perempuan lainnya yang berhasil ditangkap ISIS diperlakukan seperti ‘binatang.’ Mereka disiksa, diperkosa, bahkan dijual ke sesama anggota ISIS sebagai seorang budak. 

Dia berhasil melarikan diri setelah tiga bulan ditahan ISIS. Nadia Murad kemudian sampai di Jerman. Di sana, ia aktif berkampanye untuk menentang ISIS dan memohon bantuan internasional untuk menyelamatkan wanita Yazidi yang masih ditahan ISIS. (Red: Muchlishon)
Sabtu 15 Desember 2018 22:30 WIB
Pengamat: PM Australia 'Main Aman' dengan Akui Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel
Pengamat: PM Australia 'Main Aman' dengan Akui Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel
Perdana Menteri Australia Scott Morisson (Antara)
Jakarta, NU Online
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa Australia tidak seharusnya mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

"Pesan yang harus disampaikan oleh Indonesia kepada Australia adalah tidak seharusnya Australia menyetujui tindakan Israel untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya yang sebelumnya adalah Tel Aviv," ujar guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, seperti dikutip di Antara, Sabtu (15/12).

Ia mengatakan, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menyatakan, Australia akan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel namun tidak akan segera memindahkan kedutaan besarnya dalam waktu dekat.

"Pernyataan ini hendak mengesankan seolah ada pergeseran dari kebijakan sebelumnya yang hendak memindahkan kedutaan besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem" kata Juwana.

Apa yang dilakukan Morisson, lanjut dia, kemungkinan besar mengamankan posisi Morisson di mata konstituennya, sementara Indonesia tidak menyetujui rencana Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

"Ketidak-setujuan Indonesia diwujudkan dengan memanfaatkan daya tekan untuk tidak menandatangani Perjanjian Perdagangan yang seharusnya dilakukan bulan Desember ini," kata dia.

Ia menjelaskan, pernyataan Morisson untuk membedakan Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur karena Yerusalem Timur adalah wilayah di mana kota suci tiga agama berada. Sementara Yerusalem Barat adalah wilayah yang dijadikan ibu kota oleh Israel.

Dengan demikian Morisson seolah ingin menyampaikan pesan bahwa Australia tetap menghormati resolusi PBB dan sikap Indonesia yang menyatakan kota suci tiga agama tetap merupakan wilayah yang berada dibawah PBB.

"Taktik politik Morisson tentu harus disikapi Indonesia dengan tidak mengubah kebijakan untuk tidak menandatangani Perjanjian Perdagangan," kata dia.

Indonesia harus tetap pada pendirian bahwa Yerusalem adalah Yerusalem terlepas ada pembagian di dalamnya antara Barat dan Timur, tegas Hikmahanto. (Red:Ahmad Rozali)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG