IMG-LOGO
Nasional
KONGRES IPNU-IPPNU

Kaderisasi IPNU-IPPNU Harus Merata

Senin 24 Desember 2018 18:50 WIB
Kaderisasi IPNU-IPPNU Harus Merata
Presiden Jokowi buka Kongres IPNU-IPPNU
Cirebon, NU Online
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) masih mengalami permasalahan kesenjangan yang akut, terutama kaderisasi antara Jawa dan luar Jawa. IPNU dan IPPNU sebagai organisasi pelajar yang lahir dengan prinsip pengkaderan, sudah menjadi harga mati untuk melakukan agenda-agenda pengkaderan secara merata.

Demikian dikatakan Hasan Malawi, wakil ketua II Bidang Kaderisasi PW IPNU Jawa Barat, Sabtu (22/12) di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, Jawa Barat.

"Kita ingin IPNU dan IPPNU punya kontribusi nasional yang tidak hanya sebatas pada ruang internal IPNU. Di ruang eksternal, apa yang menjadi pembahasan nasional, IPNU mesti terlibat sesuai dengan kapasitasnya," lanjutnya.

Sebagai upaya melakukan pengkaderan secara merata se-Indonesia, kata Hasan, kaderisasi IPNU jangan hanya berhenti pada tataran formal, tetapi juga lanjut ke non formal.

"IPNU harus menguatkan ruang-ruang intelektual, baik khazanah turats pesantren, maupun keilmuan umum agar IPNU mampu menjadi indikator kemajuan ilmu pengetahuan," tegasnya.

Melengkapi Hasan, Ketua Umum PC IPNU Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Mohammad Mukmin mengatakan pentingnya kaderisasi IPNU untuk mempertahankan nilai-nilai Awaja Annahdliyah. "Karena IPNU merupakan badan Otonom NU, dan akidah NU adalah Ahlussunah waljamaah Annahdliyah," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PC IPNU Kabupaten Sorong, Papua Barat, Saeful Amri mengungkapkan situasi dan kondisi terkini IPNU dan IPPNU di daerahnya.

"Baru terbentuk dua cabang IPNU dan IPPNU dari 12 kabupaten dan satu kota di Wilayah Papua Barat. Itu karena wilayah Papua Barat kurang mendapat perhatian dari pimpinan wilayah dan pimpinan pusatnya," ungkapnya.

Selain itu, dikatakan Ketua Umum PC IPNU Purworejo, Jawa Tengah, Faturrahman menyatakan pentingnya kerja sama antara cabang, wilayah, dan pusat. Pimpinan pusat dan pimpinan wilayah, katanya, harus membuat regulasi yang mendorong para kader untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan, skill, dan ketakwaannya. Sedangkan pimpinan cabang yang mendukung dengan mempraktikkan regulasinya.

"Bisa dikonkretkan dengan agenda-agenda semacam halaqoh, diskusi, bahtsul massail, pelatihan jurnalistik dan penelitian," jelasnya. (Abdul Mu’izz/Kendi Setiawan)

Bagikan:
IMG
IMG