IMG-LOGO
Internasional

11 Terdakwa Kasus Pembunuhan Khashoggi Diadili, 5 Diancam Hukuman Mati

Kamis 3 Januari 2019 22:45 WIB
Bagikan:
11 Terdakwa Kasus Pembunuhan Khashoggi Diadili, 5 Diancam Hukuman Mati
Foto: Middleeastmonitor
Riyadh, NU Online
Para terdakwa dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi mulai diadili di Pengadilan Tinggi di Riyadh, Kamis (3/1). Jaksa Agung Arab Saudi menuntut lima orang dari 11 terdakwa dengan hukuman mati. Belum diketahui apa tuntutan bagi enam terdakwa sisanya. 

Sebagaimana diberitakan kantor berita resmi Saudi, SPA, Kamis (3/1), 11 terdakwa pembunuh Khashoggi hadir bersama pengacara mereka masing-masing dalam sidang perdana tersebut. Namun demikian, tidak disebutkan secara rinci siapa saja nama dari 11 terdakwa tersebut.

Jaksa Agung Saudi juga mengemukakan kalau pihak telah mengajukan kepada Turki agar memberikan bukti-bukti yang berkaitan dengan pembunuhan Khashoggi. Namun demikian, Jaksa Agung Saudi menyebut kalau permintaan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Turki. 

Sementara itu, otoritas Turki meminta agar Saudi mengekstradisi para pembunuh Jamal Khashoggi agar bisa diadili di Turki, tempat dimana Khashoggi dibunuh. Turki juga mendorong agar kasus Khashoggi ini dibawa ke pengadilan internasional agar proses penyelidikannya berjalan dengan transparan.

Jamal Khashoggi (59) merupakan jurnalis yang banyak mengkritisi kebijakan Saudi, terutama dalam hal kebebasan berpendapat, hak asasi manusia di Saudi, dan keterlibatan Saudi pada Perang Yaman. Dia dibunuh di Gedung Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu ketika hendak mengurus dokumen pernikahannya dengan Hatice Cengiz, tunangannya. 

Meski sudah dua bulan lebih berlalu, keberadaan jenazah Jamal Khashoggi belum ditemukan hingga kini. Pihak Turki menduga kalau jenazah Khashoggi dimutilasi dan kemudian dilarutkan dengan zat asam. (Red: Muchlishon) 
Bagikan:
Kamis 3 Januari 2019 13:0 WIB
Aturan Diubah, Ilhan Omar Boleh Mengenakan Hijab di Parlemen AS
Aturan Diubah, Ilhan Omar Boleh Mengenakan Hijab di Parlemen AS
Foto: Mandel Ngan/AFP/Getty Images
Washington, NU Online
Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa di Kongres Amerika Serikat (AS) telah mengubah aturan tentang penutup kepala. Maka dengan perubahan itu, Ilhan Omar, seorang anggota Kongres AS Muslimah pertama, akan bisa terus mengenakan hijab di Parlemen AS itu. Omar boleh mengenakan hijab di Konggres AS mulai Kamis (3/1) waktu setempat.  

Sebagaimana dikutip dari laman The Independent, Kamis (3/1), penutup kepala biasa seperti topi koboi dan topi bisbol akan tetap dilarang. Namun, perlengkapan agama seperti hijab adalah sebuah pengecualian, atau dibolehkan. 

Kalau merujuk pada aturan sebelumnya –yang sudah berlaku sejak 1937, Omar sebetulnya boleh-boleh saja mengenakan hijab di dalam Gedung Kongres (US Capitol), akan tetapi ia tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang. Ia harus melepas hijabnya dulu baru masuk ke dalam ruangan dimana para anggota Kongres memberikan pendapat dalam proses legislasi. 

Omar sendiri sudah jauh-jauh hari mengungkapkan keinginannya untuk memakai hijab pada acara pengambilan sumpah.

“Tak ada satu pun yang mengenakan kain di kepala kecuali saya. Ini adalah pilihan saya -- pilihan yang dilindungi oleh amandemen pertama. Dan ini bukan larangan terakhir yang akan saya kerjakan supaya saya cabut," twit Omar di Twitternya, usai memenangi pemilihan November lalu.

Keinginan Omar tersebut mendapatkan dukungan dari Ketua Komite Aturan Dewan (belum menjabat secara resmi) Jim McGovern dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS terpilih (belum menjabat secara resmi) Nancy Pelosi. 

Kemenangan Omar

Ilhan Omar menang telak di wilayah pemilihannya, di distrik Kongres ke-5 di Minnesota. Ia berhasil memperoleh 264.381 pemilih (78,4% suara), sementara lawannya Zielinski hanya mendapatan 72.852 pemilih (21,6% suara).

Dalam kampanyenya, Ilhan Omar menyampaikan beberapa programnya. Seperti menyediakan biaya pengobatan yang terjangkau, upah minimum 15 dolar AS, kuliah gratis, dan memberikan kesetaraan kepada semua rakyat di wilayahnya.
Pada 2016, Ilhan Omar juga berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah politik AS. Pada saat itu, ia menjadi warga negara Somalia pertama yang terpilih menjadi anggota legislatif negara bagian Minneapolis.

“Hari ini lebih dari sekadar kemenangan, ini tentang membangun koalisi untuk melawan politik ketakutan dan kelangkaan,” tulis Ilhan Omar melalui akun Twitternya November lalu.

“Saya seorang legislator, pengungsi, dan ibu pekerja. Tapi di atas itu semua, saya seorang organisator dan saya siap untuk mengorganisasi Amerika yang layak kita dapatkan. Saya meminta Anda untuk bergabung,” tambahnya. (Red: Muchlishon)
Rabu 2 Januari 2019 23:30 WIB
‘Tidak Ada Lahan Pemakaman untuk Muslim di New Delhi Dua Tahun Lagi’
‘Tidak Ada Lahan Pemakaman untuk Muslim di New Delhi Dua Tahun Lagi’
Ilustrasi.
New Delhi, NU Online
Populasi Muslim di ibu kota India terus mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut tidak diimbangi dengan lahan pemakaman yang memadahi. Bahkan, tempat pemakaman bagi Muslim di New Delhi sangat sedikit padahal dalam satu tahun kematian di komunitas Muslim mencapai sekitar 13 ribu orang.

“Dengan melihat perkiraan jumlah kematian di komunitas Muslim mencapai sekitar 13.000 dalam satu tahun, dan jumlah lahan yang tersedia saat ini (29.370), maka kemungkinan tidak ada lagi lahan kosong di kota ini setelah dua atau tiga tahun dari sekarang,” demikian keterangan dari hasil studi yang dilakukan dua organisasi nonpemerintah, Masyarakat Pembangunan Manusia dan Ullhas, dikutip dari laman Al Arabiya, Selasa (1/1). 

Sebagaimana diketahui, studi tersebut dilakukan atas permintaan dari Komisi Minoritas Delhi (DMC) untuk melihat persoalan lahan pemakaman secara lebih jelas dan terang.

Menurut laporan tersebut, lahan pemakaman di New Delhi semakin menyempit karena disebabkan lahan tersebut digunakan untuk hunian. Memang, ada 624 kuburan yang terdaftar di Dewan Wakaf Delhi, namun lahan tersebut tidak ditemukan bukti fisiknya. Diperkirakan umat Islam akan kehabisan lahan pemakaman di New Delhi dalam dua tahun ke depan.

Saat ini, pemeluk agama Islam diperkirakan mencapai 13 persen dari populasi New Delhi. Ada 113 titik pemakaman yang diperuntukkan untuk umat Muslim di kota tersebut. 

"Kami sudah kerap mendapat keluhan tentang kurangnya ruang untuk pemakaman, pelanggaran, dan pendudukan ilegal," ucap Ketua Komisi Minoritas Delhi (DMC) Zafarul Islam Khan.

Zafarul menjelaskan, sebagian besar lahan pemakaman untuk umat Islam di New Delhi hilang karena pendudukan ilegal. Lahan-lahan pemakaman itu beralih fungsi menjadi hunian warga.

Komisi Minoritas Delhi menyebut telah membawa kasus ini ke pemerintah agar mendapatkan solusi. Yaitu memindahkan memindahkan hunian yang menempati lahan pemakaman atau jika tidak memungkinkan maka pemerintah bisa membuka lahan-lahan pemakaman baru. 

“Pemerintah belum memberi tanggapan, namun kami sedang terus mengejar kasus ini,” tulis Komisi Minoritas Delhi  dalam laporannya tersebut.

Dari hasil studi tersebut, Komisi Minoritas Delhi menghimbau kepada umat Islam untuk tidak menyemen makamnya agar beberapa tahun nantinya bisa digunakan untuk umat Islam lainnya. (Red: Muchlishon)
Senin 31 Desember 2018 18:30 WIB
Semua karena ISIS: Menteri Baru Irak Mundur, Kewarganegaraan Neil Prakash Dicabut
Semua karena ISIS: Menteri Baru Irak Mundur, Kewarganegaraan Neil Prakash Dicabut
Ilustrasi: Reuters
Mosul, NU Online
Menteri Pendidikan Irak, Shaima al-Hayali, mengundurkan diri setelah diterpa isu bahwa kakak laki-lakinya adalah seorang anggota kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Shaima merupakan menteri baru. Pencalonan Shaima disetujui parlemen Irak dua pekan lalu.  

Shaima mengumumkan keputusannya itu melalui akun Twitternya. Dia juga mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri (PM) Irak Adel Abdel Mahdi. 

“Saya telah mengajukan pengunduran diri kepada perdana menteri," tulis Shaima di akun Twitternya, seperti diberitakan AFP, Minggu (29/12). 

Ia mempersilahkan PM Mahdi apakah akan menerima atau tidak pengundurannya setelah memastikan hubungannya dengan ‘teroris’. Namun demikian, Shaima mengungkapkan bahwa kakaknya Layth al-Hayali dipaksa untuk bekerja di pemerintahan yang dikuasai ISIS. Menurutnya, kakaknya itu tidak pernah menyentuh senjata atau ikut serta dalam pembunuhan warga setempat.

“Dia dipaksa, di bawah ancaman senjata, untuk bekerja dalam pemerintahan yang dikendalikan oleh ISIS,” jelasnya.

Keputusan Shaima ini diambil setelah seorang anggota parlemen Irak melalui daring menuduh kakaknya, Layth al-Hayali, seorang anggota ISIS. Disematkan pula video yang diambil pada 2016 lalu. Di situ, Layth berada dalam video propaganda ISIS. Memang pada saat itu, Layth bekerja di pemerintahan provinsi Niniwe yang saat itu dikuasai ISIS. 

Kantor perdana menteri belum memberikan tanggapan atas keputusan mundur Shaima tersebut.

Sementara itu, pemerintah Australia mencabut kewaganegaraan Neil Prakash. Pria yang lahir di Melbourne ini diyakini sebagai perekrut ISIS. Di Australia sendiri, Prakash merupakan seorang buronan karena dinilai bertanggung jawab atas kejadian teror dan mendukung pendirian ISIS.

Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton mengatakan, Prakash adalah orang yang sangat berbahaya. Dutton juga menyebut kalau Prakash berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan ISIS di Timur Tengah. 

“Jika diberi kesempatan, Prakash akan membahayakan bahkan membunuh warga Australia. Negara kami menjadi tempat yang lebih aman setelah ia kehilangan kewarganegaraan Australia,” ujar Dutton, dilansir BBC, Ahad (30/12).

Saat ini Prakash tengah berada di Turki untuk menunggu hasil persidangan. Ia ditangkap otoritas Turki pada 2016 silam dengan melakukan kegiatan terkait terorisme. Pada Juli lalu, Turki menolak permintaan untuk mengekstradisi Prakash agar menjalani hukuman di negaranya sendiri, Australia.

Prakash pergi ke Suriah pada 2013 silam. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Abu Khaled al-Cambodi. Pada 2015, dia sempat dilaporkan tewas dalam sebuah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat.

Sebetulnya Prakash memiliki dua kewarganegaraan; Australia dan Fiji. Ayahnya seorang berkewaraganegaraan Fiji, sementara ibunya warga negara Kamboja. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kewaraganegaraan Australia, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan negeri kanguru tersebut jika tindakannya bertentangan dengan peraturan negara. Salah satunya terlibat dalam aksi terorisme. Maka dengan demikian, Prakash adalah orang ke-12 yang kewarganegaraan Australia-nya dicabut. (Red: Muchlishon)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG