IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Menjadi Muslim yang Tidak Kagetan

Sabtu 5 Januari 2019 9:30 WIB
Bagikan:
Menjadi Muslim yang Tidak Kagetan
Medio Mei 2018 sempat viral di media sosial, sandal bertuliskan kata-kata Arab yamin (kanan) dan syimal (kiri). Gambar tersebut beredar dari satu akun ke akun lainnya dengan cepat disertai beragam komentar mempertanyakan kok tulisan Arab ditaruh di sandal yang diinjak kaki. Yang tidak paham bahasa Arab menganggapnya ini sebagai penghinaan terhadap ayat Al-Qur’an, tanpa tabayun dahulu. Kasus lain, sempat beredar video Al-Qur’an yang tulisannya tidak umum sebagaimana lazimnya di Indonesia. Beberapa orang menganggapnya sebagai upaya penyesatan terhadap Al-Qur’an. Padahal, cara penulisan yang diperdebatkan merupakan salah satu bentuk cara penulisan Maghribi yang mutawatir. 

Situasi ini menggambarkan betapa pengetahuan Muslim Indonesia tentang ajaran Islam sendiri masih terbatas. Dan media sosial yang memudahkan orang berbagi sesuatu, yang sayangnya tidak mengajak untuk berpikir atau bertanya secara kritis, tetapi malah memberi komentar yang ternyata tidak tepat dan membuat hal-hal yang sebetulnya biasa saja menjadi kehebohan. Ada semangat yang tinggi untuk menjaga kehormatan dan kesucian agama, sayangnya kapasitas ilmu terbatas. 

Ada banyak teori tentang kapan masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Teori paling awal mengatakan bahwa pada abad ketujuh Masehi, sudah ada penyebaran Islam di Nusantara. Pendekatan lain mengatakan bahwa Islam didakwahkan di Nusantara sekitar abad 13. Kemungkinan penyebaran secara lebih masif pada periode belakangan dengan menjangkau kalangan elite keraton baru menyebar ke masyarakat umum atau masyarakat pesisir yang secara langsung berinteraksi dengan para pedagang. 

Keberislaman di Nusantara pada awalnya lebih menekankan pada kemampuan menjalankan aspek ubudiyah seperti menjalankan shalat, puasa, zakat atau berhaji. Untuk mampu memahami ajaran Islam secara memadai, seorang Muslim harus belajar di pusat-pusat pengkajian Islam yang sebagian besar berada di jazirah Arab. Dan tak banyak yang bisa menjangkau ke sana pada awal-awal masuknya Islam di Indonesia. Secara umum, juga, tak banyak yang betul-betul mendedikasikan dirinya belajar agama di pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya sampai mumpuni dan memahami berbagai ajaran Islam secara utuh. Ini yang menjadikan pengetahuan Muslim awam akan berbagai aspek ajaran Islam hanya sekadarnya saja.

Persoalan muncul ketika dunia semakin terbuka, terdapat persentuhan dengan dunia luar yang semakin intens. Ragam pendapat atau amaliah yang berbeda dengan yang biasanya dijalankan di Indonesia muncul. Inilah yang menimbulkan kekagetan-kekagetan bagi sebagian orang, apalagi ditambah dengan kemudahan berbagi melalui media sosial dan kecenderungan untuk suka mengomentari banyak hal, sekalipun minim pengetahuan. 

Banyaknya kejadian terkait kesalahpahaman karena perbedaan pandangan ini sudah seharusnya menjadi perhatian bersama di kalangan pemangku kepentingan umat Islam Indonesia untuk lebih memperkaya wawasan akan keragaman pandangan Islam dalam berbagai persoalan. Sayangnya, sebagian tokoh agama melakukan pendekatan indoktrinatif bahwa hanya Islam versi yang diajarkan yang paling benar sedangkan ajaran lain atau mazhab lain, dianggapnya salah. Situasi ini berbahaya dalam kehidupan masyarakat yang berragam dan semakin terbuka. 

Malangnya, teknologi algoritma yang mampu mengidentifikasi minat seseorang dalam bidang tertentu dan kemudian mengarahkan informasi sesuai dengan minatnya membuat seseorang menjadi semakin sempit pengetahuannya. Karena apa yang muncul di media sosial adalah informasi yang senada atau meneguhkan keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya. Akibatnya, dunia dipahami sebagaimana informasi yang diperoleh melalui gawainya.

Menyajikan keragaman pendapat dalam satu persoalan akan membantu masyarakat memahami ragam pandangan ulama. Sebagai contoh, kehebohan warganet atas tata cara berwudhu yang dilakukan oleh salah satu cawapres dapat menjad hikmah tersediri akan berbagai model cara berwudhu yang dianggap sah oleh para ulama. 

Sebelumnya, perdebatan panjang muncul terkait persoalan apakah shalat tarawih 11 atau 23, apakah menyentuh istri membatalkan wudhu, qunut dalam shalat subuh, mengeraskan dzikir, dan lainnya. Energi umat Islam terfokus untuk memperdebatkan hal-hal khilafiyah tersebut. Beruntung, perdebatan soal tersebut sudah cukup banyak berkurang dengan berkembangnya pengetahuan dan tumbuhnya penghargaan atas tata cara beribadah yang lain.

Langkah paling ideal tentunya adalah dengan mempelajari banyak ragam pendapat tersebut sehingga kita memahami argumentasi dari masing-masing pendapat terhadap satu persoalan yang dihahas. Semangat berislam yang tinggi inilah yang harus diarahkan untuk mempelajari Islam dengan baik, bukan hanya mengamalkannya. Banyak rujukan yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu agama lebih mulia daripada hanya fokus pada ibadah ubudiyah saja, yang bisa mengarahkan pada kepicikan dalam memandang ajaran agama. 

Banyak orang sangat emosional ketika ada anggapan ajaran agama dihinakan menurut tokoh agama yang dipercayainya dan bersedia melakukan demo, bahkan bersedia mati untuk agama, tetapi mereka tidak mendedikasikan waktu dan energinya untuk belajar agama. Tak mudah memang, karena belajar agama butuh sikap istiqamah. Bagi mereka yang mampu menjalaninya, akan memperoleh pengetahuan yang mendalam dan sikap bijak. 

Bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas dan waktu untuk melakukan pengajian Islam secara mendalam, minimal yang bisa dilakukan seharusnya adalah dengan belajar menghargai pendapat orang lain dan berusaha memahami argumentasi tanpa terlebih dahulu menghakiminya. Islam sangat kaya dan beragam. Mazhab fiqih saja ada empat, belum lagi bidang kajian Islam lainnya. Dengan demikian, tidak akan menjadi orang yang kagetan jika ada sesuatu yang tidak lazim diamalkan di Indonesia. (Achmad Mukafi Niam)

Tags:
Bagikan:
Ahad 30 Desember 2018 15:30 WIB
Manjaga Akal Budi dalam Pemilu 2019
Manjaga Akal Budi dalam Pemilu 2019
Bangsa yang berhasil adalah bangsa yang mampu menyiapkan diri dalam mengantisipasi tantangan di masa depan. Dan semakin tidak mudah karena situasi semakin kompleks, semakin banyak faktor yang terlibat dan saling mempengaruhi. Satu faktor kecil yang seolah-olah tak bermakna di tempat yang jauh dari pusat kekuasaan bisa menjadi awal perubahan besar sebagaimana yang terjadi dalam dari Musim Semi Arab. Kejadian yang kini menjadi tragedi bagi banyak negara dimulai dari seorang tukang sayur di Tunisia yang dagangannya disita oleh polisi. Putus asa dengan satu-satunya gantungan hidupnya disita, ia akhirnya membakar dirinya sampai meninggal. Simpati publik muncul yang akhirnya melengserkan penguasa, dan lalu menyebar ke negara-negara lainnya.  

Bagi bangsa Indonesia, tahun 2019 merupakan salah satu peristiwa penting berupa penyelenggaraan Pemilu 2019. Situasi yang menentukan perjalanan Indonesia pada lima tahun mendatang, apakah sama seperti saat ini, lebih baik atau bahkan lebih buruk. Dan menjadi jejak yang mempengaruhi perjalanan bangsa ini pada periode-periode selanjutnya. Karena itu, proses tersebut harus dikawal dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu perjalanan bangsa ini di masa mendatang. 

Sebagaimana kontestasi politik pada umumnya, masing-masing pihak berusaha dengan berbagai cara untuk dapat memenangkan hati rakyat. Para pendukung militannya pun sedemikian bersemangat mengampanyekan calonnnya. Kadang, dengan cara-cara yang kurang elok, bahkan melanggar hukum seperti menyebarkan hoaks atau kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan. Tak mudah untuk menjaga agar semuanya dalam koridor ketika demikian banyak pihak yang terlibat dan kapasitas lembaga pengawas pemilu terbatas.

Yang menjadi keprihatinan banyak orang adalah penggunaan narasi agama dalam kontestasi politik kali ini yang meningkat tajam dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ada narasi yang dibangun bahwa hanya kandidat tertentu yang memperjuangkan Islam sedangkan kandidat lain adalah orang yang kurang memperjuangkan Islam, bahkan mengkriminalisasi ulama. 

Ketika tema besar yang “dimainkan” adalah agama, maka segala macam yang menyangkut aspek agama dibahas publik. Apakah capres bisa menjadi imam shalat atau tidak, bagaimana bacaan Al-Qur’annya, bahkan sempat ada wacana ujian baca Qur’an bagi capres-cawapres.  Ucapan selamat kepada agama lain yang merayakan hari rayanya bahkan menjadi ramai diperbincangkan. Padahal mereka adalah calon pemimpin yang harus melindungi semua agama di Indonesia.

Saat yang ditampilkan adalah narasi-narasi agama, maka sisi emosional akan menjadi lebih dominan. Bagi banyak orang, agama adalah inti dari tujuan hidup karena agama tidak hanya menyangkut kehidupan di dunia, melainkan di akhirat. Ketika hal tersebut diusik, maka apa pun akan dilakukan, apalagi sekadar memilih calon yang dipersepsikan memperjuangkan Islam.  

Perdebatan dan pembahasan mengenai apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kandidat presiden dan wakil presiden pada masalah ekonomi, sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya sangat kurang karena kuatnya narasi agama yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan melalui melalui jaringan media sosial yang memiliki jangkauan sangat luas dan dengan cepat langsung menjangkau masing-masing individu yang menjadi target. Ketika publik dibombardir dengan narasi-narasi tersebut, lama-lama hal tersebut dianggap sebagai kebenaran dan layak diperjuangkan.

Program terkait dengan pengembangan kehidupan beragama bukannya tidak penting. Penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama yang taat, tentu saja upaya-upaya untuk mengakomodasi agar kehidupan beragama berjalan dengan baik sangat penting. Sejumlah UU menyangkut kepentingan umat Islam sudah dibuat seperti UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah dan sejumlah UU dan aturan lainnya sudah dibuat. Tetapi kali ini, perdebatan bagaimana kehidupan umat beragama di masa mendatang sebagai narasi-narasi keagamaan yang positif kurang sekali. Hanya berputar pada kandidat tertentu memperjuangkan Islam, yang lain tidak.

Fakta politik di Indonesia membuktikan kuatnya sikap pragmatis partai politik. Partai yang menyatakan diri sebagai partai Islam dengan gampang menjalin koalisi dengan partai yang berideologi sekuler untuk memenangkan kandidat tertentu, yang belum tentu memiliki visi sebagimana diperjuangkan sebagai partai Islam. Dan di waktu yang berbeda, atau di daerah pemilihan lain mereka bersaing. Partai-partai yang sekarang sangat mesra merupakan partai yang saling berbeda kepentingan dan saling menjatuhkan di masa lalu. Tak ada jaminan bahwa kemesraan atau permusuhan yang ada saat ini akan terus berlangsung sebagaimana adanya saat ini. Yang menyatukan adalah kepentingan kekuasaan. Yang menjadi bingung adalah publik umum yang diombang-ambingkan oleh kepentingan jangka pendek para politisi dengan menggunakan agama untuk menarik emosi massa ini.

Di sinilah pentingnya untuk memperjuangkan nalar sehat bahwa ada kepentingan lebih besar dibandingkan politik kekuasaan jangka pendek lima tahunan. Bahwa keragaman dan kejamakan bangsa Indonesia dengan segala rupa ini perlu dijaga dari perpecahan. Agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi sangat berbahaya jika digunakan untuk memenuhi ambisi politik kekuasaan. Peristiwa kecil bisa menjadi persoalan besar ketika menyangkut masalah agama. Kita bisa belajar dari negara-negara lain yang menggunakan sentimen agama untuk perebutan kekuasaan yang akhirnya berujung pada konflik panjang yang tidak berkesudahan. Menimbulkan kerugian kepada semua pihak.

Menjadi tugas kita semua yang masih mementingkan akal budi untuk mengajak masyarakat menggunakan akal sehat kontestasi pemilihan umum 2019 yang untuk pertama kalinya memilih secara bersamaan presiden, DPR/DPRD, dan DPRD Apa yang terjadi saat ini akan menentukan kondisi Indonesia selama lima tahun mendatang, dan meninggalkan jejak pada perjalanan Indonesia masa-masa berikutnya. (Achmad Mukafi Niam)
Ahad 23 Desember 2018 17:15 WIB
Menjaga Nilai-nilai Kemanusiaan di Uighur
Menjaga Nilai-nilai Kemanusiaan di Uighur
Ilustrasi (Reuters)
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Ras pada Agustus 2018 melaporkan sekitar satu juta orang dari komunitas Uighur ditahan di kamp-kamp raksasa. Laporan sejumlah media dan jurnal akademik internasional yang dapat dengan mudah diakses atau diunduh dari internet juga menunjukan adanya persoalan kemanusiaan di wilayah tersebut. Sementara itu, otoritas China mengatakan orang-orang tersebut menjalani pendidikan vokasi yang bisa dipilih sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemberitaan yang terjadi di Uighur menghiasi media internasional. Pada 2009 terdapat bentrokan yang menyebabkan 197 orang tewas dan lebih dari 1600 orang ditahan. Dan selanjutnya, secara rutin berbagai persoalan kekerasan dari daerah tersebut mengemuka ke dunia internasional.

Bagaimana situasi sesungguhnya yang terjadi, masih gelap gulita karena informasi yang saling bertentangan. Pemerintah China mengklaim adanya kelompok pembangkang yang ingin memerdekakan diri yaitu East Turkestan Islamic Movement (ETIM) dan adanya cabang dari Al-Qaeda yang beroperasi di China. Ini menjadi legitimasi untuk melakukan gerakan penertiban para separatis dan mereka yang dianggap kelompok radikal. Seberapa besar pengaruh kelompok separatis tersebut sampai akhirnya sekitar satu juta penduduk harus “dididik” ulang? Ini yang harus diungkap lebih lanjut.

Pemerintah China tentu ingin menunjukkan semuanya baik-baik saja. Bahwa di Uighur juga ada kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah. Negara atau kelompok lain yang menjadi pesaing atau merasa khawatir dengan kebangkitan China, mungkin saja melebih-lebihkan fakta yang ada. Di sinilah perlunya pihak ketiga yang diakui kredibilitas dan otoritasnya untuk melihat dengan jelas, fakta sebenarnya yang terjadi. Tentunya, lembaga yang diakui secara internasional adalah PBB.

Sejarah keberadaan Muslim di dataran China sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Jalur Sutra menjadi pintu masuk para pedagang Muslim berinteraksi para pedagang dan kalangan istana di negeri Tirai Bambu ini.  Kini terdapat sejumlah komunitas besar di China yang beragama Islam. Yang terbesar adalah suku Hui.  Suku Hui secara kultural dan etnis lebih dekat dengan suku Han yang merupakan mayoritas penduduk China. Mereka dianggap sebagai contoh yang baik terkait hubungannya dengan pemerintah. 

Sementara itu, suku Uighur secara kultural dan etnis lebih dekat dengan masyarakat di Asia Tengah. Bahkan, jarak antara Uighur ke Baghdad lebih dekat dibandingkan dengan ke Beijing yang merupakan ibu kota China. Karena itulah, hubungan yang terjadi sejak lama antara komunitas Uighur dan kekaisaran China dari waktu ke waktu cukup dinamis.  Satu masa, orang-orang Uighur dekat dan bekerja sama secara erat dengan kekaisaran China.  Pada 1933 mereka sempat memproklamasikan Republik Turkistan Timur. Namun, republik tersebut tak bertahan lama. Kini daerah tersebut memiliki status otonomi atau memiliki hak memerintah sendiri.

Uighur merupakan daerah strategis yang kaya akan sumber daya alam dan akses menuju ke Asia Tengah. Pemerintah China melakukan pembangunan besar-besaran di daerah tersebut. Hal ini menarik orang-orang dari suku Han untuk bermigrasi ke wilayah ini.  Seiring dengan perkembangan zaman, daerah yang sebelumnya mayoritas dihuni oleh suku Uighur tersebut mengalami perubahan komposisi. Persentase awal suku Han yang hanya 6 persen pada tahun 1949 ketika China merdeka, kini menjadi 40 persen. Malangnya, suku Uighur kini menjadi minoritas di negerinya sendiri. Suku Han lebih sejahtera dengan memegang posisi-posisi strategis.

Pada setiap persoalan dalam negeri, masing-masing negara memiliki otoritas untuk menyelesaikannya dengan pendekatan yang paling tepat. Bahkan, ketika menyangkut penanganan terhadap kelompok separatis pun, terdapat aturan HAM yang harus dipatuhi bagaimana menangani mereka secara manusiawi. Jangan sampai masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa kemudian menjadi korban. 

Ketika berhadapan dengan negara kuat, negara-negara lain cenderung mencari aman. Misalnya, saat Amerika Serikat menyerang Irak tanpa legitimasi yang memadai, yang kini menimbulkan korban meninggal sekitar 500 ribu jiwa, sebagian besar negara, bahkan yang paling kencang meneriakkan hak asasi manusia, hanya terdiam saja. Hal yang sama bisa saja terjadi saat ada persoalan di China. Kritik yang disampaikan lebih pada upaya untuk menjaga sentimen masyarakat domestik bahwa pemerintah memperhatikan nasib Muslim di negara lain. 

Dalam konteks lokal Indonesia, terdapat isu-isu tertentu yang dicoba untuk digalang seperti persoalan Palestina dan Suriah. Namun, ada pula persoalan yang kurang tersentuh sekalipun menimbulkan korban luar biasa. Konflik Yaman yang menimbulkan ancaman kelaparan bagi jutaan orang kurang terdengar gaungnya. Apakah karena yang terlibat dalam konflik tersebut adalah negara-negara yang memiliki afiliasi ideologis dengan kelompok tertentu tersebut, masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebuah persoalan memiliki banyak dimensi. Karena itu, harus disikapi dengan hati-hati. 

Indonesia memiliki tugas berat untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dan itu tidak mudah. Ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan raksasa, maka organisasi-organisasi regional seperti ASEAN atau di tingkat dunia seperti PBB dan organisasi khusus yang menangani aspek tertentu, dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan. Bahwa apapun masalahnya, persoalan kemanusiaan harus mendapatkan perhatian dan penghormatan yang layak. (Achmad Mukafi Niam)


Ahad 16 Desember 2018 11:45 WIB
Menyelesaikan Masalah Papua secara Komprehensif
Menyelesaikan Masalah Papua secara Komprehensif
Ilustrasi (via onwestpapua.com)
Pada 1 Desember 2018 sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur melakukan demonstrasi dengan tuntutan pengajuan nasib diri sendiri. Pada 2 Desember, terjadi pembunuhan sebanyak 19 orang pekerja yang sedang membangun jembatan di Kabupaten Dunga dan seorang tentara yang posnya diserang. Situasi ini menyadarkan kita bahwa permasalahan yang terjadi di Papua memerlukan solusi komprehensif.

Persoalan Papua atau dulu dikenal dengan nama Irian Jaya, merupakan persoalan lama bahkan muncul seiring dengan berakhirnya era penjajahan Belanda. Belanda tidak mau menyerahkan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia. PBB kemudian memfasilitasi upaya penentuan nasib tersebut melalui jajak pendapat dengan hasil bergabungnya wilayah tersebut ke wilayah Indonesia. Tetapi benih-benih yang muncul dari kelompok yang ingin memerdekakan diri tetap saja eksis. Kelompok bersenjata ini dari waktu ke waktu mencoba memunculkan gangguan dan menarik perhatian internasional.

Para presiden Indonesia dari waktu ke waktu telah berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan berbagai pendekatan. Presiden Soeharto lebih menekankan pendekatan keamanan dengan mengirimkan personel militer ke wilayah paling timur Indonesia ini. Fakta membuktikan, upaya tersebut kurang berhasil sebagaimana yang terjadi di daerah lain yang berusaha memisahkan diri seperti di Aceh. 

Gus Dur, dalam masa kepresidenannya yang singkat, berusaha melakukan pendekatan kemanusiaan pada rakyat Papua, di antaranya dengan mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua sebagaimana aspirasi dari mayarakat di sana. 

Kini, Presiden Joko Widodo berusaha melakukan pembangunan besar-besaran pada wilayah yang kondisi infrastrukturnya tertinggal jauh dari wilayah lain Indonesia tersebut. Kebijakan lain adalah menyamaratakan harga bensin di Papua dan di wilayah lain Indonesia. Harga semen yang dulunya sangat mahal, kini diturunkan jauh, bahkan sedang dibangun pabrik semen di sana. Intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan ke wilayah lainnya. Ini merupakan salah satu upaya untuk menangkap aspirasi penyelesaian persoalan rumit ini.

Persoalan yang terjadi di Papua sangat kompleks. Terdapat permasalahan ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di sana yang merasa bahwa daerah mereka kaya akan sumber daya alam, tetapi yang menikmati orang luar. Rakyat Papua, tetap miskin dan terbelakang. Ada tindakan oknum aparat yang mereka rasa represif terhadap anggota keluarganya, yang kemudian menimbulkan dendam, yang secara terus menerus diingatkan dan dipertahankan dalam ingatan kolektif mereka. 

Bahkan, masalah yang muncul di Papua juga diakibatkan oleh para pemimpin lokal mereka sendiri. Indeks korupsi wilayah tersebut paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain sebagaimana hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi awal 2018 lalu. Pemprov Papua hanya mendapat nilai 52.91 dari skor maksimal 100. Ini menunjukkan korupsi masih menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh rakyat Papua. Total 67 triliun rupiah sudah digelontorkan ke Papua sebagai dana otonomi khusus, antara tahun 2001-2017, tetapi tak banyak terlihat dampak yang muncul bagi masyarakat Papua. 

Situasi yang kurang kondusif ini bisa digunakan oleh pihak-pihak asing untuk kepentingan mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia atau hal lainnya, padahal di baliknya mungkin saja tersembunyi kepentingan lain yang sesungguhnya lebih utama seperti kepentingan ekonomi dan politik. Motif-motif seperti ini harus kita pahami. Dan penyelesaian persoalan seperti ini akan menghilangkan potensi tersebut. 

Kita optimis, persoalan di Papua dapat diselesaikan, tetapi harus menggunakan banyak pendekatan. Upaya pemerintah melakukan pembangunan besar-besaran di Papua merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan, sekaligus menghapus rasa ketidakadilan. Rasa aman penduduk juga harus tetap dijaga tetapi dengan pendekatan yang lebih humanis. Apa artinya berbagai macam pembangunan dan segala macam fasilitas jika tidak ada rasa aman. 

Dan yang paling penting adalah, bagaimana meraih simpati dari rakyat Papua, bahwa mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI. Kita bisa belajar dari negara lain seperti Skotlandia atau di Catalonia di Spanyol. Sekalipun wilayah tersebut kesejahteraanya dan pembangunannya secara fisik tidak berbeda jauh dengan wilayah lainnya di negara tersebut, aspirasi untuk memerdekakan diri tetap muncul pada sebagian penduduknya. 

Kita telah berhasil menyelesaikan upaya pemisahan diri di Aceh yang dilakukan oleh kelompok yang dulu menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan baik dengan sejumlah pendekatan. Hal yang sama tentu bisa dilakukan pada wilayah Papua. Di samping hal-hal yang sudah semestinya dijalankan seperti meningkatkan pembangunan dan menjaga keamanan, perlu pendekatan kreatif dalam penyelesaian masalah tersebut. 

Semakin lama masalah tersebut tak terselesaikan, maka semakin banyak yang dirugikan. Banyak energi yang harus dicurahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat akan selalu hidup dalam suasana ketakutan, proses pembangunan tidak lancar. Dan hal lain yang terhambat karena berbagai persoalan lain yang mengikutinya. Dan yang paling dirugikan dari suasana seperti ini adalah rakyat Papua sendiri. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG