IMG-LOGO
Opini

Psikologi Sosial pada Kasus Prostitusi Online

Jumat 11 Januari 2019 9:0 WIB
Bagikan:
Psikologi Sosial pada Kasus Prostitusi Online

Oleh Dwi Putri

Indonesia geger dengan kasus prostitusi daring yang terjadi pada dua artis tanah air yang berinisial VA dan AS. Namun begitu, yang paling menjadi soroton publik di media sosial adalah VA. Hal ini dikarenakan tarif yang ia dapatkan sekali kencan bernilai cukup fantastis.

Dalam kasus ini, VA dan AS masih ditetapkan status sebagai saksi. Hukum belum bisa menjerat keduanya karena memang tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Pihak yang berwajib hanya bisa menetapkan mucikari saja dengan pasal 2 ayat 1 tentang undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang alias human trafficking.

Kasus VA dan AS mencuat bukan berbicara persoalan hukum, tetapi karena ketabuan masyarakat dalam melihat fenomena demikian. Dikenal sebagai negara yang menganut paham budaya yang melarang keras hubungan intim antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan, tentu khalayak ramai mengecam tindakan tersebut. Hal ini diperkuat dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perundang-undangan di Indonesia, sehingga wajar saja jika banyak yang mencemooh status VA, AS, dan R hanya sebatas saksi kasus. Padahal seperti yang penulis sebutkan di atas, belum ada hukum baku yang bisa menjerat VA, AS, dan R.

Jika sudah ada pembahasan tentang kasus VA dan AS dari sudut pandang hukum dan feminis, maka di sini kita akan sedikit membahas dari sudut pandang psikologi sosial yang mana kita akan dihantarkan pada topik pembahasan persoalan gaya hidup individu atau kelompok.

Dalam psikologi, ada yang disebut dengan teori gaya hidup. Dilansir dari dosenpsikologi.com menurut Plummer, gaya hidup merupakan cara hidup individu yang diidentifikasikan dengan bagaimana orang tersebut menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya (ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia di sekitar mereka. Ini artinya, gaya hidup mengandung prinsip kebebasan. Kebebasan individu atau kelompok dalam mengatur bagaimana cara mereka berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Namun, lagi-lagi kita dibenturkan dengan nilai dan norma yang mengatur ukuran kebebasan tersebut. Kebebasan yang diatur di masyarakat Indonesia dimaknai sebagai sesuatu yang harus bersifat objektif yang memang harus sungguh-sungguh mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ia lakukan. Aktualisasi dari kebebasan seseorang juga didasarkan pada kenyataan perkembangan sesuai situasi dan kondisi.

Penulis mengutip dari Kajian Fenomena Ayam Kampus Perspektif Psikologi Humanistik, diposting oleh amril-fpsi yang menyebutkan tentang fenomena ayam kampus[1]. Dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang faktor-faktor mahasiswi yang menjajakan dirinya pada pria hidung belang. Salah satu di antaranya adalah karena tuntutan ekonomi yang memaksakan mereka melakukan hal demikian.

Namun tak ayal, ternyata mahasiswi sejenis ini tidak bisa dipungkiri ada yang berasal dari keluarga mampu. Karena daerah perkotaan yang cepat dengan informasi gaya dan trendy, sehingga menuntut mereka untuk selalu tampil terbaru sesuai dengan arus mode. Semua hal ini awalnya adalah karena persoalan gaya hidup seseorang. Termasuk VA yang memang dikenal sebagai publik figur, tentu hal semacam untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri yang tidak ditanggung oleh orang tua sangat dibutuhkan. Istilahnya pemasukan tambahan. Sehingga muncul aspirers yang menjadikan individu berfokus terhadap menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata.

Banyak hal yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan gaya hidup tersebut. Salah satunya adalah dengan menjajakan diri sebagai subjek prostitusi daring. Tentu apa yang mereka lakukan adalah suatu kesadaran mutlak. Ketika mereka memilih jalan sebagai penjaja seks, maka sudah menjadi hak penuh mereka melakukan hal tersebut. Karena ketika sadar akan apa yang ia lakukan, persoalan tanggung jawab dan konsekuensi sudah mereka kantongi dalam-dalam demi mewujudkan gaya hidup seperti yang mereka inginkan.

Hal tersebut sah-sah saja sebenarnya, tidak ada yang berhak mengatur bagaimana fungsi selangkangan seseorang. Akan tetapi, sebagai bentuk upaya perbandingan antara manfaat dan mudharat hal ini masih patut untuk kita perbincangkan. Tidak ada yang melarang prostitusi daring, seks bebas, dan sejenisnya. Namun melihat fenomena apa saja dampak negatifnya, hal-hal semacam ini ada baiknya kita hindari demi kesehatan tubuh dan kesehatan mental kita sendiri. Gaya hidup adalah hak masing-masing setiap individu, ia bebas mengekspresikan dirinya sendiri. Faktor eksistensi misalnya, agar dilihat sebagai orang yang selalu cepat menerima informasi lifestyle.

Jika berurusan dengan kebermanfaatan dalam menjaga tubuh, kita tidak hanya berbicara VA dan AS dengan vaginanya atau tidak hanya berbicara R saja dengan penisnya. Tapi lebih daripada itu, kesehatan menjaga tubuh dan diri sendiri adalah hal yang utama. Gaya hidup adalah kebebasan kita untuk memilih selama kita tidak tertekan karenanya. Ada baiknya, kita memilih mendedikasikan diri kita untuk masyarakat dan mengeksplor kemampuan agar menjadi pribadi yang positif.

 

Penulis adalah mahasiswi Psikologi UNUSIA Jakarta



[1] Sebutan untuk mahasiswi yang menjajakan dirinya pada pria hidung belang

Bagikan:
Jumat 11 Januari 2019 18:0 WIB
CEDAW dan Implikasinya terhadap UU Perkawinan di Indonesia
CEDAW dan Implikasinya terhadap UU Perkawinan di Indonesia
Ilustrasi (getty images)
Oleh Muhammad Syamsudin

Berbicara tentang hukum perkawinan di Indonesia, tidak bisa meninggalkan sejarah bagaimana hukum perkawinan tersebut diundangkan. Dan jika berbicara tentang hukum perkawinan dalam kapasitas sebagai negara, maka tidak bisa meninggalkan sejarah mengapa di dalam pasal sebuah undang-undang lahir bunyi tertentu pembatasan usia. Dan semua itu akar masalahnya adalah di CEDAW. Apa itu CEDAW?

CEDAW (Convetion on The Ellimination of All Forms of Descrimination Againts Women) merupakan sebuah konvensi internasional yang berisikan perjanjian pengurangan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). CEDAW dibentuk sejak tahun 1946 oleh sidang Komisi PBB tentang Status Perempuan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. 

Pada tanggal 3 September 1981, CEDAW mulai diberlakukan ke semua negara dalam bentuk hasil perjanjian internasional (konvensi). Karena Indonesia adalah termasuk salah satu negara peserta PBB, maka pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dan disahkan pada tanggal 24 Juli 1984. Di dalam undang-undang ini, Indonesia melalui Pasal 29 ayat 1 tidak mengadopsi CEDAW sehingga dunia internasional menganggap Indonesia telah menolak penyelesaian kasus arbitrase yang menyangkut dunia internasional lewat Pengadilan Arbitrase Internasional.

Apa imbasnya terhadap negara? Ada banyak sekali tentunya. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh tentang masalah dampak internasional CEDAW terhadap Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui gambaran isi dari CEDAW ini. 

Penting diketahui bahwa di dalam Pasal 5 CEDAW terdapat nota yang berisi kewajiban atas setiap negara yang menjadi anggota PBB. Isi dari nota tersebut adalah wajib bagi setiap negara untuk menghilangkan sikap dan perilaku diskriminatif, khususnya dalam keluarga, mencakup kepemimpinan keluarga, konsep keluarga, hadhanah (pengasuhan anak) dan diskriminasi dalam budaya dan sosial yang dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). 

Ditilik dari sejarah, CEDAW ini lahir sebagai respons terhadap gerakan feminisme internasional yang marak di Barat saat itu yang membawakan tema kesetaraan gender. Karena lahir dalam bentuk konvensi internasional, tentu CEDAW memiliki arti penting dan peran strategis ke semua negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Arti penting dan peran strategis ini dapat berakibat ke negara yang tidak mengindahkan CEDAW, maka akan dikenai sanksi oleh dunia internasional lewat PBB. 

Bagaimana gambaran umum peran strategis tersebut, berikut ini penulis kutipkan beberapa di antaranya dari sebuah buku karya Quratul Ainiyah, yang berjudul Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Madzhab Shafii. 

Di antara peran strategis CEDAW terhadap gerakan feminisme di suatu negara terhadap negara dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Menekan pemerintah agar lebih sensitif dalam hukum dan kebijakan yang menyangkut gender

2. Menagih responsibilitas pemerintah atas komitmen yang turut mereka sepakati dalam CEDAW

3. Menjadi landasan yang sah dalam penetapan aturan-aturan baru, mencakup semua jenis peraturan yang berlaku di negara tersebut

4. Sebagai kerangka dasar perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap kaum perempuan melebihi apa yang diperbolehkan dalam budaya atau sistem hukum mereka sendiri.

5. Sebagai legitimasi atas sahnya kampanye yang menentang segala bentuk pelanggaran dengan atas nama budaya maupun agama terhadap hak asasi kaum perempuan 

6. Sebagai jembatan bagi aktifitas perempuan untuk menuju ke komunitas hak asasi manusia yang lebih luas dan global terkait dengan upaya memberikan advokasi dan perlindungan hukum

7. Sebagai pedoman umum lintas negara dan bangsa demi perkembangan strategi dan pertukaran pengalaman dengan memakai bahasa dan pemahaman yang sama tentang konvensi nasional

8. Menawarkan jalur advokasi ke badan-badan hukum internasional dan prosedur mengajukan petisi

9. Sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum yang berkaitan dengan hak asasi kaum perempuan

Terkait dengan pengaruh CEDAW terhadap hukum keluarga di Indonesia, di dalam CEDAW Pasal 16 terdapat penjelasan hak laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Isi dari pasal ini menyebutkan kewajiban yang bersifat mengikat terhadap semua negara untuk menghapus bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga atas nama kesetaraan gender. Jaminan hukum berlaku atas beberapa pokok obyek hukum, antara lain:

1. Hak yang sama dalam memasuki usia perkawinan

2. Hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya

3. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan

4. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status pernikahannya, sehingga anak merupakan yang paling diutamakan.

5. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab terhadap jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka serta memperoleh penerangan pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini

6. Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga sejenis di mana konsep-konsep ini ada di dalam perundang-undangan nasional dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan

7. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai suami-isteri termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan

8. Hak yang sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilihan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian uang

Walhasil, pengaruh disahkannya CEDAW terhadap hukum keluarga dan perkawinan di Indonesia adalah, undang-undang atau peraturan apapun yang berkaitan dengan persoalan negara, tidak boleh mengabaikan isi konvensi internasional CEDAW ini. Dengan demikian, setiap penyusunan peraturan, tidak boleh keluar dari wacana strategis yang sudah disepakati secara internasional. Kenekadan untuk tidak mengadopsi CEDAW di dalam peraturan dan perundangan, dapat berakibat sanksi bagi negara. Wallahu a’lam bish shawab.


Penulis adalah Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Kamis 10 Januari 2019 21:57 WIB
Menemukan Penangkal Hoaks yang Lebih Efektif
Menemukan Penangkal Hoaks yang Lebih Efektif
Ahmad Rozali

Dua hari lalu saya terlibat dalam sebuah pertemuan kecil di Bogor. Saat obrolan berjalan santai, seorang kawan tiba-tiba mengucap “Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia”. Tentu ucapan itu membuat kami kaget. Saat ditanya mengenai sumber informasinya, teman saya ini mengaku mendapat dari seorang ustaz yang juga cukup terkenal melalui sebuah aplikasi chatting jalur pribadi. 

Saya yang berada di sana seketika mengecek kebenarannya melalui mesin pencari dengan merujuk pada beberapa kantor berita yang kredibel. Dugaanku benar; temanku termakan hoaks. Informasi yang baru saja ia sebarkan adalah informasi keliru. Sebab beberapa menit sebelumnya, sejumlah kantor berita ternama baru menayangkan kondisi Ustaz Arifin Ilham terbaru yang baru saja dibesuk koleganya.

Mengenal jenis, bentuk dan sebaran hoaks
Fenomena seperti ini tak mengagetkan. Sebab sejauh yang saya temukan, informasi kematian adalah salah satu jenis informasi yang mudah 'dihoakskan'. Informasi hoaks tentang kematian sama mudahnya merebak dengan informasi bencana, kecelakaan, orang hilang, penculikan anak dan informasi lain 'yang mempermainkan perasaan pembaca'. Pembaca yang sedang tidak awas akan tergugah untuk menyebarkan informasi tersebut, seketika. Apalagi dalam kasus ini, di saat yang bersamaan orang yang bersangkutan (Utsaz Arifin Ilham) sedang menderita sakit cukup kritis, sehingg mudah di-twist pada informasi lain (kematian). 

Menurut data resmi Masyarakat Anti Fintah Indonesia (Mafindo), konten terbanyak yang mengandung berita hoaks adalah konten politik, agama dan kesehatan. Mafindo sendiri mengkategorikan konten hoaks pada sebelas kategori yang setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan. Dalam sebuah kesempatan di televisi swasta baru-baru ini, Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur yang merupakan pentolan Mafindo mengatakan bahwa dalam sehari terdapat rata-rata tiga konten hoaks. “Tahun 2018 adalah puncak dari banyaknya konten hoaks di sosial media. Sekarang ini rata-rata konten hoaks tiga sampai empat setiap harinya,” kata Anita Wahid beberapa waktu lalu. 

Hoaks juga bisa datang dalam berbagai bentuk informasi, bisa berbentuk tulisan, gambar dan video. Platform yang digunakan juga banyak; aplikasi chatting seperti kasus di atas, media sosial (facebook, twitter, instagram dan yang lain), channel youtube, hingga website. 

Jika diperhatikan secara seksama, konten hoaks baik di website ataupun di platform chatting memiliki ciri yang bisa ditemukan secara kasat mata. Biasanya artikel hoaks di platform website tidak menyebutkan nama penulis, atau diunggah di website yang tidak memiliki susunan redaksi. 

Konten hoaks yang tersebar melalui media sosial juga memiliki ciri khas; umumnya menggunakan kata yang bombastis, terutama di penjudulan; juga menggunakan huruf kapital dengan tanda seru yang berlebihan; ciri lain, konten ini meminta agar disebar kembali dengan iming-iming pahala dan dosa. Pembaca akan tergoda untuk membagikan karena takut atas ancaman dosa dan iming-iming pahala.

Namun begitu, tidak ada cara yang lebih baik untuk membuktikan kebenaran sebuah konten dari pada membandingkan informasi yang dikandung dengan platform atau media yang memiliki kredibilitas yang baik.

UU ITE Tidak Cukup
Sebenarnya, pemerintah bukan tidak melakukan langkah pemberantasan dan penegakan hukum. Melalui Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) pemerintah sudah banyak menjerat pelaku pembuat dan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian kasus Saracen dan MCI pada tahun lalu adalah buktinya. Namun sepertinya kerja pemberantasan masih kurang dan perlu ditingkatkan dengan cara yang lebih efisien.
 
Seorang praktisi hukum di Universitas Mathlaul Anwar Banten, Suhardi Somomoeljono, mengusulkan agar pemberantasan konten hoaks ini ditingkatkan kualitasnya. Caranya adalah dengan menciptakan aturan yang lebih canggih yakni pencegahan.

Secara lebih teknis ia mengusulkan adanya satu produk yang bisa melakukan pencegahan lebih dini yakni lahinya produk hukum tertentu yang disepakati antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam kapasitas masing-masing.“JIka legislasi nasional secara spesifik dan proporsional diarahkan untuk menanggulangi hoaks, maka perbuatan-perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian dapat dibendung secara signifikan,” katanya. 

Suhardi benar, sebab selama ini kelemahan UU ITE dan aturan lain yang berkaitan dengan penanggulangan hoaks dan ujaran kebencian masih bersifat reaksioner. Maka diperlukan sebuah penguatan aturan yang bersifat disreaksioner yang lebih bersifat preventif yang dapat mencegah hoaks dari ‘akarnya’. Sehingga produk ini berhasil dilahirkan, maka ‘perbuatan-perbuatan yang mengarah pada ujaran kebencian’ dapat dibendung sejak dini.

Jika itu dilakukan, maka Indonesia akan memiliki narasi besar tentang penanganan hoaks dan ujaran kebencian. Harapannya, di masa yang akan datang, kita tidak perlu lagi menghabiskan tenaga untuk saling mencaci di media sosial dan lebih fokus menatap masa depan. 

Penulis adalah redaktur NU Online
Kamis 10 Januari 2019 1:30 WIB
Bencana dalam Pandangan Islam
Bencana dalam Pandangan Islam
Sridewanto Pinuji 

Dalam Al-Qur'an bencana atau musibah disebutkan sebanyak 75 kali. Kata musibah sendiri memiliki makna segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia dan tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Dewasa ini, seringkali suatu kejadian bencana dihubungkan dengan azab atau pembinasaan. Bencana diartikan sebagai hukuman Tuhan kepada manusia karena tidak mematuhi perintah Tuhan.

Padahal sesungguhnya terdapat tiga macam artian bencana bagi seseorang. Pertama adalah bala', ini adalah ujian yang mengangkat derajat seseorang jika ia mampu melewatinya dengan baik, penuh kesadaran, keikhlasan, dan tawakkal. Bala' memperkuat keimanan dan memperkokoh ketaatan seorang hamba. Bahkan, bala' juga menjadi media peleburan dosa bagi hamba yang mampu menjalaninya dengan baik dan penuh kesabaran.

Kedua, bencana juga diartikan sebagai hukuman atau iqob, jika manusia melampaui batas dengan melanggar aturan Tuhan. Contohnya, manakala manusia mengeksploitasi sumber daya alam sehingga merusaknya dan mengganggu keseimbangan alam.

Ketiga adalah pembinasaan atau azab. Bencana ini adalah apa yang terjadi pada umat terdahulu yang menolak ajakan para nabi untuk bertauhid kepada Allah SWT. Manakala para nabi itu menyerukan keimanan, suatu kaum justru kian asyik tenggelam dalam kekufuran. Sebagai respon dari ketidakpatuhan secara berkesinambungan tersebut, maka Allah mengirimkan musibah yang membinasakan suatu kaum.

Setelah menyimak uraian di atas, maka kita hendaknya tidak serta merta menyangkutpautkan suatu bencana dengan azab. Sebab, bisa jadi musibah tersebut adalah bala' yang menguji keimanan seseorang. Terhadap musibah jenis ini, seorang muslim harus sabar dan ikhlas.

Sementara itu, musibah yang turun sebagai hukuman (iqob) menjadi suatu peringatan. Bilamana manusia menyadari kesalahannya, beristighfar, bertaubat, dan kembali kepada aturan-aturan Allah, maka akan diangkat musibah tersebut dan mengangkat derajat mereka. Namun, jika musibah tersebut tidak kunjung membuat manusia sadar, maka akan diturunkan musibah lagi hingga hari pembalasan dan menjadi azab untuk kaum tersebut.

Menghadapi Suatu Bencana

Sesungguhnya tidak ada satu peristiwa yang terjadi di alam ini, melainkan atas izin dan kehendaknya. Inilah yang kita kenal sebagai takdir. Dalam Surat Al An'am ayat 59 dan Al Hadid ayat 22 disebutkan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sudah tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. 

Dengan menyadari bahwa segala musibah sudah menjadi takdir, maka suatu bencana terjadi karena faktor alam dan manusia sebagai sebab atau wasilah. Faktor alam contohnya adalah turunnya hujan sebagai bagian dari siklus alam daur hidrologis. Kemudian faktor manusia turut berperan ketika hujan tersebut jatuh di lereng terbuka yang mengakibatkan longsor. Hujan yang sama pun dapat menyebabkan banjir ketika saluran air tidak lagi mampu menampung karena tersumbat tumpukan sampah.

Sunnatullah adalah manakala terjadi hubungan sebab akibat antara fenomena alam dengan ulah manusia yang menyebabkan terjadinya bencana. Sesungguhnya hubungan di antara kedua hal tersebut sangat erat. Manakala manusia tunduk pada aturan-aturan yang sudah digariskan, termasuk dalam menjaga hukum keseimbangan alam, maka Allah pun akan menjaga bumi dan apa yang ada di atasnya. Namun, jika pelanggaran terjadi, maka Allah akan memberikan peringatan dalam bentuk fenomena alam yang mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia atau peristiwa bencana.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa suatu musibah hendaknya kita hindari sejak dini dengan cara mengelola risikonya. Pertama, kita perlu mengenali risiko bencana. Kedua kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi agar risiko tersebut tidak menjadi bencana sesungguhnya. Kesadaran ini sangat penting dan dapat kita lakukan dengan menjaga dan merawat anugerah Tuhan kepada manusia. Tindakan yang patut dilakukan misalnya dengan menjaga kelestarian alam agar keseimbangan alam terjaga dan sunnatullah pun berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan musibah kepada umat manusia.

Sebagai umat beragama, kita pun tidak boleh lupa untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT. Saat tertimpa musibah, kita boleh bersedih, tetapi pada saat yang sama kita harus menjaga sikap dan mulut kita agar terhindar dari sikap atau ucapan yang membuat Allah kian murka.

Suatu ketika Abdurrahman bin 'Auf melihat Rosululloh bersedih dan meneteskan air mata setelah meninggalnya Ibrahim, putra Rosul. Abdurrahman pun menanyakan keadaan Rosul. Beliau menjawab, "Ini adalah Rahmat." Kemudian bersabda, "Air mata boleh menetes, hati boleh sedih, tetapi mulut ini jangan sampai berkata selain yang mengakibatkan Allah ridlo."

Penulis bekerja untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sumber: Bunga Rampai Khutbah Kebencanaan, Pengurangan Risiko Bencana
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG