IMG-LOGO
Nasional

Debat Capres Harus Solutif

Kamis 17 Januari 2019 6:0 WIB
Bagikan:
Debat Capres Harus Solutif
Ilustrasi (mediaindonesi)
Jakarta, NU Online 
Debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendatang ditunggu oleh masyarakat. Peneliti Pusat Pendidikan dan Kajian Anti Korupsi Universitas Nadlatul Ulama Indonesia (Pusdak Unusia), Roziqin Matlap berharap debat nanti menjadi pendidikan politik bagi masyarakat dan tawaran solusi penyelesaian masalah.

Khusus untuk tema korupsi, kata Rozoqin, harus ada tawaran solusi dari para kandidat. “Debat sebaiknya solutif, menyelesaikan masalah korupsi yang sudah terjadi secara sistematis,” kata Roziqin, Rabu (16/01) di Jakarta.

Menurut Roziqin, jika sekedar debat kusir dan menyalahkan satu sama lain, maka masyarakat akan bosan. “Masalah korupsi ini ada di setiap zaman, sejak masa Presiden Sukarno, ada pihak yang korupsi, dan sampai sekarang pun masih ada korupsi. Bahkan kini di hampir semua partai, baik pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo, ada yang tertangkap karena kasus korupsi,” tandas Roziqin.

Pengajar Hukum Pidana Korupsi di Unusia tersebut berharap debat nanti tidak berisi retorika, namun pembahasan konkrit. “Misalnya, bila ada program menaikkan gaji pegawai agar tidak korupsi, maka coba disampaikan berapa besarannya, dan bagaimana ketersedian anggarannya. Bila ingin mengubah peraturan, maka sebutkan peraturan apa yang akan diubah, bagaimana aspek filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, serta bagaimana tahapan dan waktu yang diperlukan serta anggarannya,” papar Roziqin.

Roziqin mengingatkan bahwa korupsi sudah menjadi extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang daya rusaknya tinggi, sehingga pencegahan dan pemberantasannya pun harus dilakukan dengan usaha yang luar biasa.

"Tema korupsi harus mampu menyadarkan masyarakat untuk tidak korupsi, dan sekaligus sebagai kampanye melawan korupsi," ujar pria yang juga auditor forensik tersebut. (Red: Kendi Setiawan)

Bagikan:
Kamis 17 Januari 2019 23:45 WIB
Kiai Said: Kader NU Tak Boleh Takut dan Minder
Kiai Said: Kader NU Tak Boleh Takut dan Minder
Bekasi, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengaku tidak mempermasalahkan orang-orang yang kerap menghina dirinya. Sebab, ketika seorang dihina, dosanya akan berkurang. 

Hal itu diungkapkannya pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Taklim dan Dzikir Syahida, Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah, Kampung Pulo Yaman, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/1).

"Kalau ada orang menghina saya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kiai yang diusik seperti KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri, dan KH Abdurrahman Wahid, maka saya marah," tegas pengasuh Pondok Pesantren Luhur al-Tsaqafah, Jakarta ini.

Menurutnya, pujian dan caci-makian itu merupakan hal yang sangat biasa. Ia menganjurkan kepada kader NU agar ketika dipuji tidak lantas menjadi sombong, bangga, dan bahkan lupa daratan. 

Dengan tegas, Kiai Said juga menyampaikan bahwa saat dicaci-maki, dihina, dan diancam, kader NU tidak boleh takut dan minder.

"Saya tidak pernah takut pada siapa pun, kecuali sama istri," tegas Kiai Said dan disambut gemuruh tawa hadirin. (Aru Elgete/Ibnu Nawawi)
Kamis 17 Januari 2019 23:30 WIB
Tiga Faktor Orang Suka Sebar Hoaks terkait Politisasi Agama
Tiga Faktor Orang Suka Sebar Hoaks terkait Politisasi Agama
Jakarta, NU Online
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengemukakan bahwa memeriksa dan menindak penyebar konten hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah, lebih sulit dibanding memeriksa dan menindak pembuatnya.

Menurut Masykurudin, pembuat konten tidak lebih dari 200 orang sebagaimana catatan Kominfo. “Jadi kalau dari konten pembuat, itu bisa langsung diverifikasi dan ditindak, namun yang susah dikendalikan adalah orang yang menerima konten atas konten yang diterima itu, kemudian disebarkan kembali. Nah menyebarkan kembali itulah yang membuat kegaduhan," kata staf ahli Bawaslu ini, Kamis (17/1). 

Setelah mengidentifikasi persoalan tersebut, pihaknya mengaku menemukan tiga faktor yang membuat seseorang suka menyebarkan konten hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah yang terkait dengan politisasi agama.

Pertama, seseorang suka menyebar hoaks karena didukung oleh pandangan keagamaannya yang hitam putih. "Jadi memang sejak awal dia mempunyai latar belakang keagamaan yang radikal, dalam arti hitam putih saja, ya, tidak sampai melakukan kekerasanan. Pandangan dia ya a  benar, b salah," ucapnya.

Kedua, mempunyai pandangan cukup besar tentang tata sosial yang ilusif atau bersifat mengkhayal, seperti menginginkan sistem atau cita-cita bentuk negara yang jauh dari kenyataan.

"Jadi pandangan itu didukung banyak orang yang punya pemahaman yang cukup tinggi, baik yang diperkenankan atau tidak," ucapnya.
Ketiga, menerima terhadap konten yang sesuai dengan pilihan politik pribadinya, kemudian disebarkan tanpa adanya klarifikasi tentang kebenaran konten tersebut.

"Ketika kontennya cocok bagi dia, itu tidak perlu klarifikasi karena kontennya memuaskan pilihan politiknya, konten itu disebar langsung," jelasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, jika keadaannya seperti ini, relevan untuk dibahas di Munas-Konbes NU 2019 karena kalau dari penyebarannya, semua pasangan calon presiden terkena fitnah dan ujaran kebencian.

Bedanya, terdapat pada persentasenya, yakni pasangan calon Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin diserang sebanyak  60 persen, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 40 persen.

"Jadi lebih banyak menyerang paslon satu, yaitu 60 persen, daripada ke paslon dua. Tapi paslon dua juga kena 40 persen," jelasnya. 
Masykurudin Hafidz hadir pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan Lembaga Bahstul Masa'il PBNU di gedung PBNU.  (Husni Sahal/Ibnu Nawawi)

Kamis 17 Januari 2019 23:15 WIB
Ini Perbedaan Politik Agama dan Politisasi Agama
Ini Perbedaan Politik Agama dan Politisasi Agama
Jakarta, NU Online
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengemukakan perbedaan istilah antara politik agama dan politisasi agama. Politik agama ialah memilih calon pemimpin berdasarkan keyakinan agamanya, dan hal itu bagi Bawaslu, bukan termasuk sebuah pelanggaran.

"Memilih pemimpin berlandaskan keyakinan keagamaan, itu mungkin tidak berkualitas, milih pemimpin ya program, visi misi dan seterusnya, tapi bagi Bawaslu, itu tidak melanggar, terserah orang mau memilih berdasarkan apa. Itu yang kita sebut dengan politik agama, yakni memilih berdasarkan agama tertentu," kata staf ahli Bawaslu, Masykurudin Hafidz. 

Hasl tersebut disampaikannya pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU di gedung PBNU, Kamis (17/1).

Sementara politisasi agama, sambung Hafidz, ialah kampanye dengan menjatuhkan elektabilitas pasangan calon lain dengan cara seperti menghasut, menghina agama, menghina suku dan menggunakan rumah ibadah. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 tentang Pemilihan Umum.

"Jadi nilai negatifnya itu langsung dilakukan, tapi perbuatan melakukan penilaian negatif itu pada saat yang sama ditujukkan untuk menjatuhkan elektabilitas kelompok lain. Jadi, kalau politisasi agama itu dimaknai secara negatif karena potensi kecurangan pelanggaran pemilunya harus masuk," ucapnya.

Menurutnya, politisasi agama penting dibahas di Munas-Konbes NU 2019 karena peristiwa ini diprediksi berlangsung hingga akhir tahun 2019. Namun yang lebih mengkhawatirkan, praktik politisasi agama tidak hanya bertujuan untuk menaikkan elektabilitas pasangan calon yang dipilih dan menjatuhkan elektabilitas lawan, tetapi sudah terindikasi memecah belah umat.

"Kalau setelah kampanye selesai, itu tidak ada masalah, tapi setelah diamplifikasi media sosial, Facebook,  itu ternyata suda ada indikasi hanya gara-gara pindah makam bagian dari perbedaan pilihan politik, pertentangan antar keluarga,” terangnya. Artinya bahwa ini tidak hanya soal politik elektoral saja, tetapi berpengaruh kepada persoalan kemanusiaan, lanjutnya.

Selain itu, putusan PBNU melalui Munas-Konbes NU juga dinilai penting sebagai pesan agar masyarakat, khususnya warga NU tidak langsung memercayai ketika menerima informasi yang belum dipastikan kebenaranya.

"Jadi kalau menerima informasi yang belum dipastikan kebenarannya, itu harus tabayyun dulu. Kemudian kalau menerima konten seperti itu jangan diteruskan (disebarkan)," jelasnya. (Husni Sahal/Ibnu Nawawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG